Oknum Guru Cabuli 24 Siswi Divonis 5 Tahun, JPU Kejari BU Banding, Ini Alasannya

Reporter: Aprizal |

Editor: Asrianto |

Jumat , 27 Sep 2024 - 08:00

Kasi Inteljen Kejari BU, Ekke Widoto Khahar SH MH-Aprizal/Bengkuluekspress-

oknum guru cabuli 24 siswi divonis 5 tahun, jpu kejari bu banding, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.id - masih ingatkah dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru agama berinisial hb (30) di kabupaten bengkulu utara (bu) terhadap 24 korban siswi yang merupakan anak didiknya tersebut, pada awal tahun 2024 lalu.
pihak majelis hakim pengadilan negeri kelas arga makmur telah memvonis hukuman terhadap pelaku dengan ancaman 5 tahun penjara pada 23 september 2024 lalu.
vonis hukuman tersebut sangat jauh dari tuntutan dari jaksa penuntut umum kejaksaan negeri (kejari) bu yang menuntut pelaku dengan 19 tahun penjara.
dan hal ini pun sangat disayangkan oleh pihak jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kabupaten bengkulu utara (bu), dalam hal ini melalui kasi inteljen kejari bu, ekke widoto khahar sh mh, kamis 26 september 2024.
baca juga:cabuli ponakan berusia 7 tahun, paman di bu dibekuk polisi, begini modusnya
baca juga:sidang prapid tsk pencabulan tiga santriwati dikawal ketat, ini tujuannya
"ya, berdasarkan dari jpu kita, bahwa untuk perkara tersebut sudah divonis oleh majelis hakim pn arga makmur, pada 23 september 2024 lalu, bahwa terdakwa divonis hukuman 5 tahun penjara. atas hal ini kita sangat menyanyangkan,"ujarnya.
dan atas hal ini juga, lanjut ekke, bahwa pihaknya akan mengambil sikap untuk mengupayakan hukum kembali dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi bengkulu.
"atas hal ini kita sudah lakukan koordinasi kembali dan akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri arga makmur terhadap perkara ini,"terangnya.
lanjut ekke upaya banding ini, dilakukan, menurutnya putusan majelis hakim pn arga makmur tidak sebanding dengan apa yang dituntut oleh pihak jpu kejari bu.
seharusnya pihak pn arga makmur menjerat terdakwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1),(2) jo pasal 76e uu ri no. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti uu ri no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu ri no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pindana 20 tahun kurungan penjara.
"kita akan terus berupaya agar terdakwa dapat divonis sesuai dengan pihak jpu kita tuntut. kita harap upaya hukum banding yang kita akan lakukan ini dapat segera dilakukan. agar ada efek jera terhadap para pelaku pelaku tindak pencabulan apabila hukumannya berat,"harapnya.
hal senada yang diungkapkan oleh fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (patbm) dan aktivis desa ramah perempuan dan peduli anak (drppa) kabupaten bu, ibnu majah.
dirinya  mengaku merasa kecewa atas putusan hakim pn arga makmur terhadap perkara pencabulan anak yang mana korbannya terdapat 24 korban.
baca juga:siswi smp di kaur jadi korban cabul seorang pemuda, begini modusnya
baca juga:lagi, ayah cabuli anak kandung, di sini kejadiannya
seharusnya mejelis hakim  memvonis terdakwa dengan tuntutan maksimal sesuai dengan tuntutan jpu yakni 19 tahun penjara.
"kami sangat kecewa dengan putusan hakim pn arga makmur tersebut, pasalnya putusan vonis tidak sesuai dengan tuntutan jpu. kok bisa  dengan jumlah 24 korban semuanya anak-anak perempuan di bawah umur putusanya hanya 5 tahun sedangkan tuntutan jpu 19 tahun, kami sangat kecewa dengan hal ini, kami pertanyakan regulasi apa dan hakim menilai dari sisi mana tuntutan 19 tahun kok bisa putus 5 tahun ini suatu keanehan bagi kami penggiat kekerasan dan pencabulan di bawah umur ini,"ungkapnya.
atas hal ini pun pihak selaku penggiat kekerasan dan pencabulan mendorong dan mendukung langkah jpu kejari bu dalam melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi bengkulu.
dan dirinya berharap pengadilan tinggi bengkulu memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa minimal, biar ada efek jera bagi pelaku dan bisa memberi pelajaran juga pada yang lain,
bahwa kasus terhadap kekerasan dan pencabulan terhadap anak harus diberi efek jera terhadap pelakunya.
"kami sangat mendorong dan mendukung langkah jaksa banding tersebut sebab dari akal sehat kami sangat tidak wajar putusan tersebut,. apalagi terdakwa hb adalah seorang oknum guru agama, seorang pendidik lagi, kalau seperti ini terus-terusan putusannya bagaimana mau kita galakan terhadap kekerasan anak dan perempuan di bengkulu utara ini. kami harap pengadilan tinggi bengkulu memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa minimal, biar ada efek jera bagi pelaku dan bisa memberi pelajaran juga pada yang lain, bahwa kasus terhadap kekerasan dan pencabulan terhadap anak harus di beri efek jera terhadap pelakunya,"tuturnya.
sementara itu, pihak pn kelas ii arga makmur, melalui juru bicara dan humas pn arga makmur, rika rizki hairani saat ditemui menuturkan, bahwa putusan vonis terhadap terdakwa, pihak majelis hakim sudah menyatakan bahwa terdakwa secara sah terbukti dan bersalah melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan.
dimana putusannya adalah hukuman 5 tahun penjara dan denda rp 625 juta subsider 3 bulan kurang penjara 
"putusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal hal yang meringankan terdakwa serta hal hal yang memberatkan terdakwa. sehingga hakim memutuskan vonis terdakwa putusanya adalah 5 tahun penjara. memang putusan tersebut jauh dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. namun itulah putusan dari musyawarah majelis hakim,"jelasnya.
baca juga:cabuli anak bawah umur, pemuda di bu dibekuk polisi, begini modusnya
baca juga:cabuli anak kandung, ayah divonis 20 tahun
namun lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa memang perkara ini masih dalam upaya hukum.
itu artinya baik dari jpu, maupun terdakwa melalui penasehat hukumnya dapat melakukan upaya hukum dalam hal ini mengajukan banding. akan tetapi hingga saat ini baik dari jpu maupun terdakwa belum ada mengajukan banding.
"karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, jadi masih berubah, apabila nanti upaya hukum banding oleh pihak jaksa maupun penasehat hukum terdakwa. sehingga perkara ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan tinggi,"pungkasnya.(aprizal)