Wajib Alokasikan DD Cegah Stunting, Ini Instruksi Plt Gubernur Bengkulu

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyatakan setiap desa di wilayahnya wajib mengalokasikan 20 persen dari dana desa untuk melaksanakan program pencegahan stunting. Langkah ini bagian dari upaya Pemprov Bengkulu dalam mengurangi angka prevalensi stunting di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah menegaskan, intervensi pencegahan stunting menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, setiap desa wajib mengalokasikan sebesar 20 persen dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan sebagai upaya pencegahan stunting di Bengkulu.

"Setiap desa di Bengkulu wajib menyisihkan 20 persen anggaran dana desa untuk ketahanan pangan, dan sebagian dari anggaran tersebut harus digunakan untuk program pengentasan serta pencegahan stunting," ungkap Rosjonsyah, Selasa 1 Oktober 2024.

Menurutnya, alokasi tersebut bertujuan agar program intervensi bisa dilakukan secara maksimal di setiap desa. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya menyasar anak-anak yang telah terkena stunting, tetapi juga mencakup pencegahan sejak dini.

BACA JUGA:Pancasila Pondasi Perbedaan, Harus Ditanamkan Dalam Diri Anak Bangsa

BACA JUGA:Bantuan Kursi Roda segera Disalurkan ke Sini

"Intervensi dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, serta pemantauan dilakukan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak," jelas Rosjonsyah.

Program pencegahan stunting di Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan oleh para pendamping desa yang tersebar di seluruh wilayah. Para pendamping desa, lanjut Rosjonsyah, memainkan peran penting dalam memastikan validitas data dan mendampingi pelaksanaan intervensi di lapangan.

"Pendamping desa bertugas memilah data stunting dan rawan stunting serta mendampingi pelaksanaan program oleh petugas kesehatan atau posyandu," ujarnya.

Provinsi Bengkulu memiliki 1.341 desa, dan setiap desa memiliki satu pendamping yang bertugas memastikan program ini berjalan efektif. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Bengkulu mencapai 20,2 persen. Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya pengentasan stunting di desa.

"Melalui intervensi yang dilakukan di desa, kita harapkan prevalensi stunting dapat turun secara signifikan," ujar Rosjonsyah.

BACA JUGA:BBM Non Subsidi Turun Lagi, Berlaku Sejak 1 Oktober 2024.

Selain pendamping desa, petugas kesehatan di desa juga dilibatkan dalam pemantauan dan intervensi stunting. Pemprov Bengkulu berharap melalui kerjasama yang solid antara pendamping desa, petugas kesehatan, dan masyarakat, target pengurangan stunting dapat tercapai lebih cepat.

"Kita bersyukur, penurunan stunting di beberapa desa sudah mulai terlihat, ini harus terus kita dorong," kata Rosjonsyah.