Rakor Perdana Diboikot Kepala OPD, Pj Sekda Lebong Perintahkan Inspektorat Lakukan Ini

Reporter: Erick |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 01 Oct 2024 - 21:53

Rakor pertama Pj Sekda Lebong sepi pejabat eselon 2, Selasa, 1 Oktober 2024.-ERIK/BE -

rakor perdana diboikot kepala opd, pj sekda lebong perintahkan inspektorat lakukan ini                            harianbengkuluekspress.id - rapat koordinasi (rakor) pertama penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, doni swabuana st msi diduga diboikot para kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkup pemkab lebong. 
hal ini terlihat dari puluhan opd yang ada, hanya ada 6 pejabat eselon ii dan 3 pejabat eselon iii yang hadir.
rekor perdana pj sekda lebong ini dilaksanakan pada selasa, 1 oktober 2024 sore, di gedung graha bina praja setda kabupaten lebong.
menyikapi hal tersebut, pj sekda lebong, doni swabuana st msi mengaku sangat kecewa apa yang dilakukan oleh para kepala opd di lingkup pemkab lebong yang tidak menghadiri rekor yang dilaksanakan.
"ia saya kecewa atas apa yang dilakukan oleh kepala-kepala opd," kata pj sekda. 
baca juga:mantan kades di bu ditetapkan tersangka, diduga korupsi dana bumdes
baca juga:polrestas bengkulu amankan 34 anggota geng motor, 2 ditetapkan tersangka
lanjut doni, rakyat saat ini membutuhkan pelayanan sehingga pemerintahan tidak boleh stagnan, baik para pejabatnya maupun roda pemerintahan, tetapi jika kepala opd seperti ada pembangkangan, seperti adanya boikot yang hadir hanya berapa orang kepala opd, bisa dikatakan ini telah teroganisir.
"saya yakin ini memang telah teroganisir," tuturnya.
oleh sebab itu, doni meminta agar jangan meletakkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan masyarakat. rakor yang dilaksanakan antara pejabat lama dengan pejabat baru merupakan  salah satu upaya proses dalam berkelanjutan pemerintahan kabupaten lebong dan memang harus dilakukan.
"namun hari ini hal tersebut tidak berjalan," ucapnya.
ditegaskan doni, jangan sampai adanya perlawanan-perlawanan atas bergantinya pemimpin, karena dalam pemerintah itu tidak ada istilahnya perlawanan, apa lagi ada istilah gawat darurat atau sebagainya, itu tidak ada dalam pemerintahan. 
untuk itu, ia meminta kepada para kepala opd untuk bisa berdiskusi, baik  jam kerja atau diluar jam kerja, maunya seperti apa, yang ditakuti, yang menjadi berat bagi mereka itu apa.
"sampaikan kepada saya kita berdiskusi," ajaknya.
jika seperti ini, ucap doni, seolah-olah apa yang dilakukan adalah benar dan yang dilakukan orang lain itu salah. menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk ketidak-dewasaan dalam berdemokrasi. rakyat membutuhkan pemerintah, jika seperti ini siapa yang mengurus rakyat.
"silahkan yang punya janji-janji politik silahkan, jangan dibawa dalam pemerintahan ini," tegasnya.
doni mempertanyakan, apakah seluruh kepala opd mengurus kandidat (cabup dan cawabup), jika dilihat kondisi saat ini maka para kepala opd sepertinya mengurusi kandidat bukan mengurusi rakyat. oleh sebab itu hal seperti ini jangan lagi terjadi dan jalankan tugas sebagai asn untuk mengurus rakyat.
"jangan lagi terjadi seperti ini," pintanya.
terkait ketidak hadirian kepala opd, doni menegaskan  bahwa dirinya telah memerintahkan inspektur inspektorat yang dihadiri inspektur pembantu (irban) untuk memprosesnya dengan melakukan hal-hal yang dianggap perlu, dan jika inspektorat kabupaten lebong tidak mampu, maka akan dilaporkan ke inspektorat provinsi bengkulu dan jika perlu akan dilaporkan ke inspektur jenderal (irjend) kemendagri, karena pemerintahan tidak boleh stagnan seperti ini.
"mau apa lagi ini, plt bupati, pj sekda sah secara undang-undang maupun peraturan perundang-undangan," tutupnya.(614)