ASN Tak Netral Jelang Pilkada 2024, Begini Sikap Bawaslu Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 07 Oct 2024 - 15:43

Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo, menegaskan bahwa ASN, termasuk pejabat tinggi hingga Pjs Bupati, akan dikenakan sanksi jika terbukti mengkampanyekan atau mendukung salah satu calon kepala daerah, saat acara coffee morning-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Menjelang Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko menegaskan komitmennya untuk menindak tegas ASN yang melanggar aturan netralitas.

Dalam acara "Coffee Morning Monitoring dan Aspirasi Publik", yang diadakan oleh Dinas Kominfo Mukomuko di Taman Teratai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Senin 7 Oktober 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Pjs Bupati Mukomuko, M. Rizon, S.Hut, M.Si, beserta insan pers dan tokoh masyarakat.

Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi publik dan memantau isu-isu yang berkembang menjelang Pilkada 2024.

Dalam diskusi, Pjs Bupati Mukomuko mempertanyakan apakah ASN diizinkan menghadiri kampanye calon kepala daerah, berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa ASN memiliki hak pilih,

Namun harus tetap menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa meskipun ASN diperbolehkan hadir dalam kampanye karena memiliki hak pilih, Bawaslu akan tetap memantau kehadiran mereka.

Jika ketahuan hadir dalam kampanye, ASN tersebut akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait maksud dan tujuan kehadirannya.

Bawaslu akan memastikan apakah ASN tersebut hanya mendengar visi-misi dari satu calon atau semua calon.

asn tak netral jelang pilkada 2024, begini sikap bawaslu mukomuko                            harianbengkuluekspress.id – menjelang pilkada serentak 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mukomuko menegaskan komitmennya untuk menindak tegas asn yang melanggar aturan netralitas.
dalam acara "coffee morning monitoring dan aspirasi publik", yang diadakan oleh dinas kominfo mukomuko di taman teratai, kelurahan bandar ratu, kecamatan kota mukomuko, senin 7 oktober 2024.
ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo, menegaskan bahwa asn, termasuk pejabat tinggi hingga pjs bupati, akan dikenakan sanksi jika terbukti mengkampanyekan atau mendukung salah satu calon kepala daerah.
acara tersebut dihadiri oleh pjs bupati mukomuko, m. rizon, s.hut, m.si, beserta insan pers dan tokoh masyarakat.
baca juga:dukung pengembangkan pariwisata, 53 desa wisata di mukomuko masuk tahap evaluasi
baca juga: pemkab mukomuko gelar coffee morning bersama insan pers, bahas pembangunan dan pilkada 2024
pertemuan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi publik dan memantau isu-isu yang berkembang menjelang pilkada 2024. 
dalam diskusi, pjs bupati mukomuko mempertanyakan apakah asn diizinkan menghadiri kampanye calon kepala daerah, berdasarkan pernyataan menteri dalam negeri ri, tito karnavian, yang menyatakan bahwa asn memiliki hak pilih,
namun harus tetap menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo, menjelaskan bahwa meskipun asn diperbolehkan hadir dalam kampanye karena memiliki hak pilih, bawaslu akan tetap memantau kehadiran mereka.
jika ketahuan hadir dalam kampanye, asn tersebut akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait maksud dan tujuan kehadirannya.
bawaslu akan memastikan apakah asn tersebut hanya mendengar visi-misi dari satu calon atau semua calon.
baca juga: pilkada 2024, pegawai honorer diingatkan jaga netralitas, ini pesan bawaslu mukomuko
baca juga:bawaslu mukomuko bersihkan apk, ini targetnya 
"kami akan memproses asn yang ketahuan hadir dalam kampanye calon. langkah pertama adalah memanggil mereka untuk meminta klarifikasi terkait kehadirannya. jika mereka hadir untuk mendengarkan visi-misi, mereka seharusnya menghadiri kampanye semua calon, bukan hanya satu," tegas teguh wibowo.
teguh juga menambahkan bahwa asn bisa mendengarkan visi-misi calon melalui berbagai cara seperti media sosial, siaran langsung, atau debat terbuka, tanpa harus hadir di kampanye secara fisik.
hal ini penting untuk menghindari persepsi keberpihakan.
bawaslu mukomuko berkomitmen untuk menjaga netralitas asn selama pilkada 2024. teguh menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam penegakan aturan ini.
asn, termasuk pejabat tinggi dan bahkan pjs bupati, akan dikenakan sanksi jika melanggar netralitas.
"kami tidak akan ragu untuk menindak asn yang tidak netral, termasuk pejabat tinggi dan pjs bupati jika terbukti melanggar. kami ingin memastikan pilkada berjalan adil dan sesuai aturan tanpa intervensi pihak yang tidak berkepentingan," jelas teguh wibowo.
langkah ini diambil untuk menjaga agar pilkada serentak 2024 berlangsung dengan transparan dan adil, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang tidak netral.
selain itu, pjs bupati mukomuko, m. rizon, juga mengimbau asn dan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama selama masa kampanye.
menurutnya, asn harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang salah atau menunjukkan dukungan secara terbuka kepada salah satu pasangan calon.
"saya mengingatkan agar asn dan masyarakat berhati-hati saat menggunakan media sosial. jangan sampai, karena ketidakhati-hatian, asn atau masyarakat terjerat masalah hukum karena menyebarkan informasi yang tidak benar atau mendukung calon secara terbuka," ungkap m. rizon.
ia juga menegaskan bahwa netralitas asn tidak hanya berlaku dalam kegiatan fisik tetapi juga di ranah digital, sehingga asn harus memastikan aktivitas mereka di media sosial tidak melanggar aturan netralitas.
baca juga:asn bawaslu provinsi bengkulu ditugaskan ke bawaslu mukomuko, ini namanya
baca juga:bawaslu mukomuko butuh 5 asn untuk isi posisi ini
ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo, menyatakan bahwa bawaslu berkomitmen untuk memastikan pilkada di kabupaten mukomuko berjalan adil, jujur, dan aman.
bawaslu akan bekerja sama dengan aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap pihak yang terlibat mematuhi aturan dan ketentuan pilkada.
"kami ingin memastikan bahwa pilkada di mukomuko berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa gangguan atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. pengawasan ketat akan dilakukan, dan kami tidak akan ragu menindak siapa pun yang melanggar aturan," pungkas teguh. (end)