Netralitas ASN Diawali Gunakan Aplikasi BKN, Ketahuan Langgar Data ASN Bisa Diblokir

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 09 Oct 2024 - 10:28

Jelang Pilkada 2024, BKN awasi seluruh ASN gunakan Aplikasi SBT-istimewa/bengkuluekspress-

netralitas asn  diawali gunakan aplikasi bkn, ketahuan langgar  data asn bisa diblokir                             harianbengkuluekspress.id- menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, seluruh aparatur sipil negara baik  berstatus pegawai negeri sipil (pns) maupun  asn pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus berhati-hati dalam netralitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 
jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024,  badan kepegawaian negara (bkn) akan mengawasi seluruh aparatur sipil negara (asn) yang melakukan pelanggaran netralitas.
plt. kepala biro hubungan masyarakat, hukum, dan kerja sama bkn, vino dita tama  menuturkan pengawasan asn menjelang pilkada  itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi  yang diberi bernama sbt (sistem berbagi terintegrasi). 
aplikasi itu digunakan oleh instansi pemerintah untuk memantau dan melaporkan pelanggaran netralitas asn. mmemungkinkan instansi pemerintah yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) netralitas dapat dengan mudah dan cepat menyampaikan laporan pelanggaran.
untuk mengajukan laporan pelanggaran secara mudah dan cepat, aplikasi tersebut dapat diakses melalui laman sbt.bkn.go.id. 
vino menyatakan bahwa langkah-langkah pelaporan dalam aplikasi tersebut sangat sederhana, sehingga memudahkan instansi dalam menyampaikan laporan pelanggaran netralitas asn.
baca juga:pembinaan kepegawaian, ini kewenangan pjs bupati yang diberikan kemendagri
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami hujan lebat hari ini, rabu 9 oktober 2024, berikut daftarnya
“instansi pemerintah yang tergabung dalam satgas netralitas dapat menyampaikan laporannya melalui sbt tersebut. langkah-langkah pelaporannya pun cukup sederhana, mudah, dan cepat,” ungkap vino.
setiap laporan yang masuk ke sbt akan melewati beberapa tahapan verifikasi dan pemeriksaan hingga menghasilkan rekomendasi bagi pejabat pembina kepegawaian (ppk) di instansi terkait.
berikut ini alur penanganan laporan pelanggaran netralitas asn melalui sbt:
1. verifikasi awal oleh satgas netralitas
laporan pelanggaran netralitas asn yang masuk ke sbt akan diverifikasi bersama oleh satgas netralitas, yang terdiri dari bkn, kementerian panrb, kementerian dalam negeri, dan bawaslu. proses verifikasi ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 7 hari.
2. kajian oleh bawaslu
setelah verifikasiawal, bawaslu akan melakukan penelaahan laporan, verifikasi, dan validasi dalam waktu paling lama tiga hari kerja.
3. penyampaian hasil pemeriksaan ke ppk instansi
hasil pemeriksaan dari bawaslu kemudian disampaikan oleh bkn kepada ppk instansi. selain itu, auditor manajemen asn bkn akan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh ppk instansi.
baca juga:rekrutmen cpns dan pppk seluma 2024, ini formasi terbanyak
baca juga:ini dia peraih anugerah cerdas berkarakter 2024, adakah daerahmu, cek yuk.
4. tindak lanjut oleh instansi ppk dan pendaftaran asn dalam i'dis
apabila dilakukan tindak lanjut oleh instansi ppk, maka asn yang terbukti melakukan pelanggaran didaftarkan ke dalam i'dis (disiplin terpadu) bkn.
namun jika tidak dilakukan tindak lanjut, maka bkn berwenang melakukan tindakan administratif berupa teguran atau pemblokiran data asn dalam siasn bkn.
dengan adanya aplikasi sbt ini, pemerintah berharap seluruh asn tetap netral selama proses pilkada 2024.
tindakan tegas dan cepat diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran netralitas oleh asn dan menjaga integritas pemilihan kepala daerah.
oleh karenanya, bkn bersama dengan satgas netralitas berkomitmen untuk memantau dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk melalui sbt.
diharapkan upaya ini akan menghasilkan proses pilkada yang lebih bersih,adil, dan jujur serta mengurangi intervensi politik dalam pemerintahan.
seluruh asn dihimbau untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral selama masa pemilu 2024. penerapan sbt akan membuat pengawasan terhadap asn yang melanggar menjadi lebih efektif dan tindakan tegas akan diberikan kepada mereka yang melanggar. (**)