Pendaftaran PPPK Mukomuko 2024, Ribuan Pelamar Berebut 850 Formasi, Persaingan Kian Sengit

Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, Niko Hafri, SH, MH-Endi/Bengkuluekspress-

Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Mukomuko, terdapat sekitar 2.500 tenaga honorer, dengan 1.811 di antaranya telah masuk dalam database BKN. 

Hal ini menandakan bahwa proses seleksi PPPK akan menjadi sangat kompetitif, khususnya bagi tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan daerah.

Bagi banyak pelamar, seleksi PPPK ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan status resmi sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelamar, Ratna Sari, yang mendaftar untuk formasi guru. 

"Saya sudah lama bekerja sebagai honorer, dan kesempatan PPPK ini adalah jalan untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Saya optimis, meski persaingannya ketat, dengan persiapan yang matang saya bisa lolos seleksi," ujarnya penuh harap.

Pemerintah daerah sendiri berharap, dengan dibukanya formasi PPPK ini, akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis. 

Sektor-sektor ini dianggap sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional.

BACA JUGA:Seleksi PPPK Tahap 1 di Pemprov Bengkulu Belum Ada Pelamar, Pendaftaran Ditutup Tanggal Ini

BACA JUGA:Lulus PPPK Tapi Tak Dilantik, 8 Bidan Minta Diperjuangkan, Ini Tanggapan Sekda

Seleksi PPPK Kabupaten Mukomuko tahun 2024 ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun, dengan pengumuman hasil yang dinanti-nantikan oleh para pelamar. 

Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi dengan transparan dan adil, demi mendapatkan tenaga yang terbaik untuk kemajuan daerah.

Dengan jumlah pendaftar yang terus bertambah, Kabupaten Mukomuko kini tengah bersiap menghadapi salah satu seleksi PPPK terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang tentunya akan menjadi momen penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintahan daerah. (end)

Tag
Share