Rp 2,1 Miliar Kerugian Negara Dikembalikan ke Sini

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 18 Oct 2024 - 22:03

RIO/BE Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto menyampaikan keterangan pers usai sidang majelis penyelesaian kerugian negara yang dihadiri Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri di Ruang Saber Pungli Inspektorat Provinsi Bengkulu, Jumat 18 Okt--

"Kita akan rekonsiliasi pada setiap pertemuan tindaklanjuti," tandas Heru.

Untuk diketahui, meski Provinsi Bengkulu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) TA 2022, memang masih menyisakan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Permasalah itu, atas realisasi belanja perjalanan dinas 9 OPD tidak sesuai ketentuan. Kemudian, pengelolaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sepenuhnya memadai. Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, belanja tidak sesuai peruntukan sehingga membebani keuangan sekolah.

Lalu, pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak Sesuai Ketentuan. Permasalahannya, seperti realisasi pengeluaran belanja modal tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan terdapat belanja yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Kemudian realisasi pengeluaran belanja modal tidak dapat diyakini kebenarannya dan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. (Eko)

rp 2,1 miliar kerugian   negara dikembalikan ke sini                            harianbengkuluekspress.id - kerugian negara atas laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2022 sudah mulai dikembalikan.
berdasarkan, hasil putusan sidang majelis penyelesaian kerugian negara, sebesar rp 2,156 miliar kerugian negara dikembalikan ke kas daerah.
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes mengatakan, rp 2,156 miliar itu didapatkan dari hasil tuntutan ganti rugi (tgr) yang berhasil dikembalikan ke kas daerah.
"rp 2,156 miliar ini telah dianggap selesai pengembalian tgr," terang isnan, usai memimpin sidang majelis penyelesaian kerugian negara, di ruang saber pungli inspektorat provinsi bengkulu, jumat 18 oktober 2024.
baca juga:dualisme pj sekda lebong, usai dilaporkan, mahmud jalan terus
baca juga: ketua dpd ri atau menteri? sultan belum tentukan sikap
tgr rp 2,156 miliar yang telah dikembalikan itu, bentuk tindaklanjuti lhp bpk atas penggunaan apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2022. meski demikian, menurut isnan, masih ada beberapa temuan lagi yang perlu ditindaklanjuti.
"yang lain, masih berproses," bebernya.
ditambahkan inspektur provinsi bengkulu dr h heru susanto se sh mh cfe mengatakan, rp 2,156 miliar tgr yang telah dikembalikan itu, dihasilkan dari 8 rekomendasi temuan bpk. baik itu temuan yang dikembalikan oleh organisasi perangkat daerah (opd) maupun dari pihak ketiga.
"8 rekomendasi itu telah ditindaklanjuti," ungkap heru.
temuan bpk yang lain, menurut heru memang masih ada. namun temuan itu tetap akan ditindaklanjuti. sehingga tgr itu bisa dikembalikan ke kas daerah.
"memang masih ada. tapi kita belum bisa kita sebutkan, karena itu data bpk," ujarnya.
baca juga:satu komando menangkan romer, tokoh presidium hingga ibunda rio capella pilih nomor 2
sisa temuan yang belum rampung ditindaklanjuti itu, menurut heru, akan dilakukan rekonsiliasi atau proses pencocokan data transaksi keuangan. pada semester tahun ini, tindaklanjuti itu ditargetkan 100 persen rampung.
"kita akan  rekonsiliasi pada setiap pertemuan tindaklanjuti," tandas heru.
untuk diketahui, meski provinsi bengkulu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) ta 2022, memang masih menyisakan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
seperti pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. permasalah itu, atas realisasi belanja perjalanan dinas 9 opd tidak sesuai ketentuan. kemudian, pengelolaan belanja bantuan operasional sekolah (bos) belum sepenuhnya memadai. terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, belanja tidak sesuai peruntukan sehingga membebani keuangan sekolah.
baca juga:november, mpp digital dilaunching, ini keuntungannya
lalu, pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tidak sesuai ketentuan. permasalahannya, seperti realisasi pengeluaran belanja modal tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan terdapat belanja yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. kemudian realisasi pengeluaran belanja modal tidak dapat diyakini kebenarannya dan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. (eko)