Sah, DPR RI Miliki 13 Komisi Periode 2024-2029, Berikut Daftar dan Mitra Kerjanya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 23 Oct 2024 - 20:15

Ilustrasi Rapat paripurna DPR RI -Istimewa/Bengkuluekspress-

sah, dpr ri miliki 13 komisi periode 2024-2029, berikut daftar dan mitra kerjanya                             dpr sahkan 13 komisi 
harinbengkuluekspress.id- dewan perwakilan rakyat (dpr) telah mengumumkan daftar 13 komisi dan mitra kerjanya  di parlemen untuk periode 2024-2029. 
jumlah komisi ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya berjumlah 11 komisi.
pembentukan komisi-komisi tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-5 yang dipimpin oleh ketua dpr ri, puan maharani pada selasa 22 oktober 2024.
dalam rapat paripurna tersebut, disepakati fraksi yang menempati posisi ketua dalam 20 alat kelengkapan dewan. hasilnya, pdi perjuangan mendapat kursi ketua di komisi i,v,badan anggaran dan badan akuntabilitas keuangan negara. 
kemudian, partai golkar mendapat posisi ketua di komisi x,xi dan komisi xii. sementara partai gerindra mendapat posisi ketua di komisi iii,iv dan badan legislasi. 
setelah membacakan daftar mitra kerja 13 komisi, ketua dpr ri puan maharani meminta persetujuan seluruh anggota dpr ri.
baca juga:presiden ri prabowo subianto umumkan kabinet merah putih, berikut nama-nama menterinya
baca juga:580 anggota dpr ri periode 2024-2029 resmi dilantik, segini gaji yang mereka terima
" kini tiba saatnya kami menanyakan kepada siding dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi i sampai komisi xiii tersebut dapat disetujui?" kata puan dan disambut  seruan "setuju" jawab para anggota.  
diketahui, sejumlah perubahan yang terjadi antara lain pemindahan isu energi dari komisi vii ke komisi xii.
komisi vii bertanggungjawab atas isu-isu industry untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
sementaraitu,reformasi hukum dan regulasi ditempatkan di komisi xiii. mitra kerja dalam komisi ini antara lain kementerian hukum dan ham serta kementerian imigrasi dan pemasyarakatan.
berikut daftar 13 komisi di parlemen serta mitra kerjanya:
komisi i: pertahanan, luar negeri, dan informatika.
mitra kerja:
1. kementerian luar negeri
2. kementerian pertahanan
3. kementerian komunikasi dan digital
4. panglima tnl/mabes tni-ad, tni-al dan tni-au
5. badan intelijen negara (bin)
6.badan siber dan sandi negara (bssn)
7. lembaga ketahanan nasional (lemhanas)
8. badan keamanan laut (bakamla)
9. dewan ketahanan nasional (wantannas)
10. dewan pers
11. komisi penyiaran indonesia (kpi)
12. komisi informasi pusat (kip)
13. lembaga sensor film (lsf)
 baca juga:ramah tamah dengan komisi ii dpr ri, ini yang disampaikan menteri ahy
baca juga:usai dilantik, prabowo subianto resmi jadi presiden ri 2024-2029, ini isi pidato perdananya
komisi ii: pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur
mitra kerja:
1. kementerian dalam negeri
2. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
3. kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional
4. komisi pemilihan umum (kpu)
5. dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp)
6. badan pengawas pemilihan umum (bawaslu)
7. ombudsman republik indonesia (ori)
8. badan kepegawaian negara (bkn)
9. lembaga administrasi negara (lan ri)
10. arsip nasional republik indonesia (anri)
11. otorita ibu kota nusantara (ikn)
12. badan nasional pengelola perbatasan (bnpp)
 baca juga:presiden prabowo cari ajudan, 4 nama diajukan tni-polri, ini sosoknya
baca juga:presiden prabowo subianto umumkan wakil menteri kabinet merah putih, berikut nama-namanya
komisi iii: penegakan hukum
mitra kerja:
1. kejaksaan agung
2. kepolisian negara republik indonesia
3. komisi pemberantasan korupsi (kpk)
4. sekretariat jenderal mahkamah agung
5. sekretariat jenderal mahkamah konstitusi
6. sekretariat jenderal komisi yudisial
7. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
8. badan narkotika nasional (bnn)
 
komisi iv: pertanian, kehutanan, dan kelautan
mitra kerja:
1. kementerian pertanian
2. kementerian kehutanan
3. kementerian kelautan dan perikanan
4. badan urusan logistik (bulog)
5. badan restorasi gambut dan mangrove (brgm)
6. badan pangan nasional (bapanas)
7. badan karantina indonesia
 
komisi v: infrastruktur dan perhubungan
mitra kerja:
1. kementerian pekerjaan umum
2. kementerian perumahan dan kawasan permukiman
3. kementerian perhubungan
4. kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal
5. kementerian transmigrasi
6. badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (bmkg)
7. badan nasional pencarian dan pertolongan (basarnas)
 baca juga:alokasi dana tunjangan sertifikasi dan tamsil guru triwulan iii menurun, ini penjelasan bpkd bengkulu 
baca juga:asn kemenag dibekali kemampuan dan skil tentang haji dan umrah
komisi vi: perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, bumn
mitra kerja:
1. kementerian perdagangan
2. kementerian bumn
3. kementerian koperasi
4. badan perlindungan konsumen nasional (bpkn)
5. komisi pengawas persaingan usaha (kppu)
6. badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (bp batam)
7. badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang (bpks)
8. dewan koperasi indonesia (dekopin)
 
komisi vii: perindustrian, umkm, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi
mitra kerja:
1. kementerian perindustrian
2. kementerian pariwisata
3. kementerian ekonomi kreatif/badan ekonomi kreatif
4. kementerian umkm
5. badan standardisasi nasional (bsn)
6. lembaga penyiaran publik radio republik indonesia (lpp rri)
7. lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia (lpp tvri)
8. perum lembaga kantor berita nasional antara
 baca juga:pjs bupati mukomuko sidak rsud, soroti 2 hal ini
baca juga:kunker ke enggano, pjs bupati bu bersama dppkb sampaikan program ini
komisi viii: agama, sosial, dan perempuan dan anak
mitra kerja:
1. kementerian agama
2. kementerian sosial
3. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. komisi perlindungan anak indonesia (kpai)
5. badan nasional penanggulangan bencana (bnpb)
6. badan amil zakat nasional (baznas)
7. badan wakaf indonesia (bwi)
8. badan pengelola keuangan haji (bpkh)
 
komisi ix: kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial
mitra kerja:
1. kementerian kesehatan
2. kementerian ketenagakerjaan
3. kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
4. kementerian perlindungan pekerja migran indonesia/kbp2mi
5. badan pengawas obat dan makanan (bpom)
6. badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan (bpjs kesehatan)
7. badan penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (bpjs ketenagakerjaan)
8. badan gizi nasional
 
komisi x: pendidikan, olah raga, saint dan teknologi
mitra kerja:
1. kementerian pendidikan dasar dan menengah
2. kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi
3. kementerian kebudayaan
4. kementerian pemuda dan olahraga
5. perpustakaan nasional (perpusnas)
6. badan riset dan inovasi nasional (brin)
7. badan pusat statistik
 
baca juga:jelang pilkada, kota bengkulu menerima puluhan pemilih baru
baca juga:alokasi dana tunjangan sertifikasi dan tamsil guru triwulan iii menurun, ini penjelasan bpkd bengkulu 
komisi xi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan
mitra kerja:
1. kementerian keuangan
2. kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional
3. bank indonesia (bi)
4. otoritas jasa keuangan (ojk): perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (lkbb)
5. lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. sekretariat jenderal badan pemeriksa keuangan (bpk)
7. lembaga penjamin simpanan (lps)
8. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp)
9. lembaga pembiayaan ekspor indonesia (lpei)
10. bumn (pmn dan privatisasi)
 
komisi xii: esdm, lingkugan hidup dan investasi
mitra kerja:
1. kementerian energi dan sumber daya mineral
2. kementerian lingkungan hidup/badan pengendalian lingkungan
3. kementerian investasi dan hilirisasi/badan koordinasi penanaman modal
4. badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas)
5. satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas)
6. dewan energi nasional (den)
7. badan pengawas tenaga nuklir (bapeten)
8. badan informasi geospasial (big)
 
komisi xiii: reformasi regulasi dan ham
mitra kerja:
1. kementerian hukum
2. kementerian ham
3. kementerian sekretariat negara
4. kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
5. komnas ham
6. lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)
7. badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt)
8. badan pembinaan ideologi pancasila (bpip)
9. sekretariat jenderal dpd ri
10. sekretariat jenderal mpr ri
11. kantor staf presiden (ksp). (**)