Ulah Kades Tanjung Alam Coreng Nama Baik Desa, Begini Sikap DPRD Kepahiang

Reporter: Doni Parianata |

Editor: Asrianto |

Kamis , 31 Oct 2024 - 05:23

Anggota DPRD Kepahiang Dapil Ujan Mas Merigi, Anudin SSos tengah diwawancara jurnalis-Doni Parianata/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid wajib menindak lanjuti keputusan BPD Tanjung Alam, yang meminta pemecatan terhadap Feri Marzoni dari jabatan Kepala Desa (Kades).

Bupati tidak memiliki pilihan lain, karena yang bersangkutan (Kades) sudah membuat resah ditengah masyarakat Desa Tanjung Alam.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Dapil Ujan Mas Merigi, Anudin SSOs.

Desakan pemecatan Feri Marzoni merupakan aspirasi masyarakat setempat, jika tidak direalisasikan akan menimbulkan dampak negatif dimata masyarakat.

"Iya karena sudah ada 356 warga yang menandatangani permintaan dipecat. Maka Bupati harus mengambil tindakan, tidak lain ya harus dipecat," tegas Anudin.

Anggota fraksi Nasdem ini menilai perbuatan Kades ini sudah berulang kali meresahkan masyarakat.

Sebab, sebelumnya dugaan perselingkuhan mencuat yang bersangkutan juga sempat terlibat aktif dalam perkara dugaan suap proyek BBWS 8 yang sempat di OTT Satreskrim Polres Kepahiang.

"Tentunya tidak ada perlu dibahas lagi, ambil tindakan. Karena dalam regulasi Jika meresahkan masyarakat maka dapat dihentikan dari jabatannya," tegas Anudin.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengatakan perkara Feri Kades Tanjung Alam masih dalam proses pengusutan oleh tim verifikasi atau kajian yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang.

"Kita tunggu hasil kajiannya nanti, tentu akan ada kesimpulannya," ujar Hidayatullah Sjahid.

Terkait dengan ancaman sanksi, Hidayatullah belum mau berspekulasi karena masih menunggu duduk perkaranya.

ulah kades tanjung alam coreng nama baik desa, begini sikap dprd kepahiang                            harianbengkuluekspress.id - bupati kepahiang hidayattullah sjahid wajib menindak lanjuti keputusan bpd tanjung alam, yang meminta pemecatan terhadap feri marzoni dari jabatan kepala desa (kades).
bupati tidak memiliki pilihan lain, karena yang bersangkutan (kades) sudah membuat resah ditengah masyarakat desa tanjung alam. 
hal itu diungkapkan anggota dprd kabupaten kepahiang dapil ujan mas merigi, anudin ssos.
desakan pemecatan feri marzoni merupakan aspirasi masyarakat setempat, jika tidak direalisasikan akan menimbulkan dampak negatif dimata masyarakat. 
baca juga:usut kasus kades tanjung alam, bupati bentuk tim kajian, ini tujuannya
baca juga:bpd tanjung alam surati bupati, desak copot kades, berikut alasannya
"iya karena sudah ada 356 warga yang menandatangani permintaan dipecat. maka bupati harus mengambil tindakan, tidak lain ya harus dipecat," tegas anudin. 
anggota fraksi nasdem ini menilai perbuatan kades ini sudah berulang kali meresahkan masyarakat.
sebab, sebelumnya dugaan perselingkuhan mencuat yang bersangkutan juga sempat terlibat aktif dalam perkara dugaan suap proyek bbws 8 yang sempat di ott satreskrim polres kepahiang.
"tentunya tidak ada perlu dibahas lagi, ambil tindakan. karena dalam regulasi jika meresahkan masyarakat maka dapat dihentikan dari jabatannya," tegas anudin.
sementara itu, bupati kepahiang hidayatullah sjahid mengatakan perkara feri kades tanjung alam masih dalam proses pengusutan oleh tim verifikasi atau kajian yang dibentuk pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang. 
"kita tunggu hasil kajiannya nanti, tentu akan ada kesimpulannya," ujar hidayatullah sjahid. 
terkait dengan ancaman sanksi, hidayatullah belum mau berspekulasi karena masih menunggu duduk perkaranya.
baca juga:kades tanjung alam sebaiknya mengundurkan diri, ini penyebabnya
baca juga:warga minta kades tanjung alam dicopot, ini masalahnya
jika terbukti bersalah baru diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang belum, bila sebaliknya maka yang bersangkutan bisa lepas dari pemecatan. 
"kita tunggu dulu la, jika dia nikah lagi ada izin dari istrinya, gimana," sebut bupati. 
sebelumnya, setelah mendapatkan desakan dari masyarakat desa tanjung alam. badan permusyawaratan desa (bpd) setempat langsung menyurati bupati kepahiang, agar dapat segera mencopot feri marzoni dari jabatan kades tanjung alam kecamatan ujan mas. 
surat berkop badan permusyawaratan desa (bpd), tanjung alamo nomor 003/bpd/ta/2024.
membuat dua tuntutan kepada bupati kepahiang, pertama meminta bupati mencopot feri marzoni dari jabatan kepala desa tanjung alam kecamatan ujan mas. kedua, mendesak feri marzoni segera mengundurkan diri. 
adapun dari dari surat bpd, ialah perbuatan kades saat ini dinilai sangat meresahkan. karena perbuatannya dianggap sudah mencoreng nama baik desa tanjung alam. 
sebelumnya, kades tanjung alam mendadak heboh setelah 352 warga setempat menuntut feri marzoni selaku kades tanjung alam mundur dari jabatannya.
oknum kades dinilai telah meresahkan masyarakat, karena perbuatannya yang mencoreng nama baik desa. 
armin jaya, tokoh masyarakat tanjung alam berharap perkara kades segara ditindak lanjuti oleh pihak berwenang.
mulai dari tingkat badan permusyawaratan des (bpb) hingga ketingkat pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang. 
"iya laporan sudah masuk ke bpd, sebanyak 352 warga sudah tanda tangan menuntut pencopotan kades. bila tidak disikapi, bisa membuat permasalahan ini makin meluas," tegas armin jaya. 
kasus tanjung alam harus ada kejelasan, agar masyarakat desa bisa lebih tenang. sehingga kondisi dilingkungan desa tanjung alam tidak muncul kegaduhan ditengah masyarakat. 
"harus ada sikap jelas dari bpd, karena bila mengikuti hukum positif tentu prosesnya bisa panjang. mungkin bisa sampai desember baru diproses pemkab kepahiang, mengingat sekarang masih dalam keadaan pilkada," ujar armin. 
baca juga:ustadz adi hidayat sarankan amalkan dzikir ini, insya allah rezeki datang secepat kilat
baca juga:yosia dan romio rebut ketum hipmi bengkulu, begini komitmen keduanya
menyikapi keadaan itu, armin jaya menyarankan agar feri marzoni mengambil langka kesatria dengan mengundurkan diri secara sukarela.
sikap satria kades, akan meredahkan keresahan masyarakat di desa itu karena adanya dugaan perselingkuhan.
lalu, telah melanggar sumpah jabatan dan larangan sebagai kepala desa, melanggar norma adat dan agama, serta tidak bisa dijadikan sebagai panutan dan tidak layak sebagai seorang pemimpin. (doni)