Alhamdulillah, Prabowo Hapus Utang Macet Pengusaha UMKM , Petani dan Nelayan

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 06 Nov 2024 - 12:37

Presiden RI Prabowo Subianto -istimewa/bengkuluekspress-

(3). UMKM lainnya seperti fesyen, kuliner, dan industri kreatif.

Prabowo berharap dengan adanya keringanan utang UMKM ini akan membantu para produsen di bidang pertanian, UMKM dan perikanan.

Menurutnya, ketiga sektor di atas merupakan penghasil pangan yang sangat penting yang mendukung sumber pangan bangsa.

Oleh karena itu, Prabowo berharap Kebijakan Penghapusan Utang Pemerintah dapat memberikan dukungan positif bagi sektor-sektor tersebut.

"Dengan ini, pemerintah ingin mendukung saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani, UKM, dan nelayan.

Mereka dapat melanjutkan usahanya dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara," lanjutnya.

Mengutip dari setkab.go.id, kebijakan utang untuk UKM, petani dan nelayan akan melibatkan banyak persyaratan dan detail teknis.

Namun, persyaratan dan rincian teknis tersebut akan diatur lebih lanjut oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Selanjutnya, payung hukum khusus juga akan dibuat terkait dengan langkah-langkah teknis terkait penghapusan utang bagi UKM, petani, dan nelayan. (**)

alhamdulillah, prabowo hapus utang macet  pengusaha umkm , petani dan nelayan                             harianbengkuluekspress.id- presiden prabowo subianto akhirnya  menghapus utang pengusaha mikro, kecil, dan menengah,  petani dan nelayan.
penghapusan hutang tersebut dipastikan  memberikan keringanan beban pada pelaku usaha menengah ke bawah. 
menurut prabowo, penghapusan utang pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan keinginan dari berbagai pemangku kepentingan.
kelompok petani dan nelayan di seluruh indonesia juga memiliki aspirasi ini. 
prabowo mengatakan  pada hari selasa 5 november 2024, di istana merdeka kedatangan para kelompo tani. setelah mendengarkan saran dan aspirasi dari banyak partai politik, terutama kelompok petani dan nelayan di seluruh indonesia.
"hari ini, selasa 5 november 2024, saya menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024,"katanya. 
baca juga:berlaku hingga akhir tahun 2024, pembelian bbm setiap hari senin dan jumat dapat diskon segini
baca juga:1.639 nelayan mukomuko dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs, premi ditanggung pemkab
kebijakan penghapusan utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah disahkan dengan menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024.
pp no 47 tahun 2024 merupakan peraturan pemerintah tentang penghapusan kredit bermasalah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
penghapusan  tagihan piutang pemerintah ini membebaskan para pelaku umkm dari kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo.
tagihan piutang pemerintah yang macet itu mencakup tiga area utama dalam umkm, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu: 
(1). pertanian, perkebunan dan peternakan.
(2). perikanan dan kelautan
baca juga:jelang akhir 2024, sekda mukomuko pastikan keuangan daerah aman, hak pegawai terjamin
baca juga:bertemu disuka, ini harapan yang disampaikan puluhan gen z dan pelaku seni di kota bengkulu
(3). umkm lainnya seperti fesyen, kuliner, dan industri kreatif.
prabowo berharap dengan adanya keringanan utang umkm ini akan membantu para produsen di bidang pertanian, umkm dan perikanan.
menurutnya, ketiga sektor di atas merupakan penghasil pangan yang sangat penting yang mendukung sumber pangan bangsa.
oleh karena itu, prabowo berharap kebijakan penghapusan utang pemerintah dapat memberikan dukungan positif bagi sektor-sektor tersebut.
"dengan ini, pemerintah ingin mendukung saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani, ukm, dan nelayan.
baca juga:guru wajib sertifikasi, mendikdasmen berikan bantuan ini 
baca juga:seleksi admistrasi pppk, bkpsdm mukomuko akui ada kelalaian, begini penjelasannya
mereka dapat melanjutkan usahanya dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara," lanjutnya.
mengutip dari setkab.go.id, kebijakan utang untuk ukm, petani dan nelayan akan melibatkan banyak persyaratan dan detail teknis.
namun, persyaratan dan rincian teknis tersebut akan diatur lebih lanjut oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
selanjutnya, payung hukum khusus juga akan dibuat terkait dengan langkah-langkah teknis terkait penghapusan utang bagi ukm, petani, dan nelayan. (**)