Prabowo Resmi Hapus Utang Petani ,Nelayan dan UMKM, Ini Syaratnya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 06 Nov 2024 - 14:04

RIO/BE Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu mengusulkan perbaikan sejumlah kapal milik nelayan yang rusak akibat dihantam gelombang tinggi beberapa waktu yang lalu menggunakan bantuan APBD.--

Harianbengkuluekspress.id- Akhirnya, Presiden Prabowo Sbianto telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan utang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dengan persyaratan tertentu.

Kebijakan tersebut telah disahkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan dan petani.

Dengan adanya penghapusan kredit macet ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibebaskan dari kewajiban membayar utang.

Penghapusan utang macet tersebut terutama mencakup tiga sektor berikut: 1). Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. 2). Sektor perikanan dan kelautan

dan 3). Sektor UMKM lainnya seperti fesyen, kuliner, dan industri kreatif.

Kebijakan penghapusan kredit pemerintah ini tentu saja disertai dengan sejumlah detail teknis dan persyaratan tertentu.

Terkait teknis dan persyaratan penghapusan utang akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan ketenangan dan semangat bagi para pelaku usaha kecil, petani dan nelayan.

“Hal ini penting agar mereka dapat bekerja dengan percaya diri dan semangat karena negara mendukung dan menghargai peran mereka. Kita tentu mendoakan agar seluruh petani, nelayan dan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat,” kata Prabowo.

Disisi lain, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang tersebut tidak berlaku untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar kelompok yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

prabowo resmi  hapus utang petani ,nelayan dan umkm,  ini syaratnya                             harianbengkuluekspress.id-  akhirnya, presiden prabowo sbianto telah mengesahkan peraturan pemerintah (pp) tentang penghapusan utang umkm (usaha mikro, kecil dan menengah) dengan persyaratan tertentu.
kebijakan tersebut  telah disahkan dengan ditandatanganinya peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), nelayan dan petani. 
dengan adanya penghapusan kredit macet ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) dibebaskan dari kewajiban membayar utang.
penghapusan utang macet tersebut  terutama mencakup tiga sektor berikut: 1). sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. 2). sektor perikanan dan kelautan
dan 3). sektor umkm lainnya seperti fesyen, kuliner, dan industri kreatif.
baca juga:berlaku hingga akhir tahun 2024, pembelian bbm setiap hari senin dan jumat dapat diskon segini 
baca juga:ribuan massa di lebong gelar demo, ruang plt bupati disegel, ini penyebabnya
kebijakan penghapusan kredit pemerintah ini tentu saja disertai dengan sejumlah detail teknis dan persyaratan tertentu.
terkait teknis dan persyaratan penghapusan utang  akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait.
presiden prabowo berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan ketenangan dan semangat bagi para pelaku usaha kecil, petani dan nelayan.
“hal ini penting agar mereka dapat bekerja dengan percaya diri dan semangat karena negara mendukung dan menghargai peran mereka. kita tentu mendoakan agar seluruh petani, nelayan dan umkm di seluruh indonesia dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat,” kata prabowo.
disisi lain, menteri koperasi dan ukm maman abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang  tersebut tidak berlaku untuk semua umkm. kebijakan ini hanya akan menyasar kelompok yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
baca juga:nilai tukar rupiah hari ini, rabu 6 november 2024, makin tertekan terhadap dolar as
baca juga:tpg guru di bengkulu belum cair, ini penjelasannya 
" tidak semua pelaku umkm dihaspukan utangnya, pemerintah hanya menghapus utang yang benar-benar tidak bisa ditolong lagi, " katanya. 
ada tiga kriteria yang bakal mendapatkan penghapusan utang  yaitu 
pertama, mereka yang terkena dampak bencana.
penghapusan utang diberikan kepada pelaku umkm yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan serta perkebunan yang memang terkena dampak dari beberapa masalah seperti gempa bumi, bencana alam, dan wabah penyakit.
kedua, penghapusan utang dilakukan kepada pelaku umkm yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar dengan rentang waktu 10 tahun.
ketiga, penghapusan utang ditetapkan maksimal r500 juta untuk perusahaan dan r300 juta untuk perorangan.
dengan skema tersebut, maman memperkirakan ada satu juta umkm yang akan dihapuskan utangnya. dari sisi anggaran, penghapusan utang ini diperkirakan mencapai rp 10 triliun. 
" penghapusan utang ini langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan." tandasnya. (**)