Tantang Jaksa Sumpah Pocong, Kejari BS Sambut Massa dengan Fakta Ini

Reporter: Renald |

Editor: Haijir |

Rabu , 13 Nov 2024 - 20:48

RENALD/BE Kasi Intel Kejari BS, Hendra Catur Putra saat mendengarkan tuntutan dari perwakilan massa unjuk rasa di Kantor Kejari BS, Rabu 13 November 2024.--

tantang jaksa sumpah pocong, kejari bs sambut massa dengan fakta ini                            harianbengkuluekspress.id - puluhan massa yang tergabung di dalam aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) menggelar unjuk rasa di depan kantor kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan (bs).
bahkan pada unjuk rasa tersebut hadir juga mantan bupati bs, dirwan mahmud di tengah-tengah massa unjuk rasa dan ikut melakukan mediasi dengan para jaksa di dalam kantor kejari bs pada rabu 13 november 2024. 
adapun tujuan dari kedatangan para demonstran tersebut mendesak kejari bs menindaklanjuti 4 poin tuntutan yang mereka bawa.
sementara itu 4 tuntutan asbs kepada para jaksa, yaitu pertama mendesak agar kajari bs menuntaskan kasus makan minum (mamin) rumah sakit dan segera melakukan penahanan terhadap tersangka yang sudah diumumkan oleh kajari, lalu mendesak kajari menuntaskan dan mengklarifikasi pernyataan sekda bahwa kajari sudah dikondisikan, serta mendesak kajari agar menuntaskan kasus jasa pelayanan covid, hak jasa pelayanan covid dokter dan perawat yang tidak direalisasikan oleh pemerintah daerah bs.
baca juga:anda dirugikan oleh pinjol, laporkan ke ojk, begini caranya agar cepat diproses
baca juga:konstatering sengketa lahan di bu ricuh, begini penyebabnya 
bahkan perwakilan massa mendesak agar kajari bs mengevaluasi tentang kasus atas nama noprian deki, dedi susandi dan putra/abdi.
bahkan dalam menyampaikan tuntutan di hadapan jaksa, perwakilan massa menantang jaksa untuk melakukan sumpah pocong. perkataan tersebut dilontarkan oleh ketua asbs, herman lupti saat menyampaikan hasil dari mediasi perwakilan massa unjuk rasa bersama jaksa.
"tadi saya katakan, kalau memang jaksa ini benar, jaksa ini bersih. saya tantang untuk sumpah pocong," tantang ketua asbs, herman lupti saat menyampaikan orasi.
meskipun begitu, satu poin tuntutan dari asbs pada poin keempat tetap mendapatkan pertanyaan dari publik. sebab poin keempat adalah perihal masalah penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba yang diakui oleh ketua asbs, herman lupti bahwa itu adalah adiknya yang dituntut hukuman penjara.
baca juga:pjs bupati dan ketua dewan sidak pabrik cpo di mukomuko, begini tujuannya
"tentang permasalahan narkoba, barusan itu ada tuntutan-tuntutan yang mendapatkan barang bukti banyak, kemarin itu hanya 4 tahun dari pada jaksa, yang kedua kemarin juga 4 tahun, mereka barang buktinya tidak sedikit, banyak. sedangkan ini ada adik saya yang tidak ada barang bukti padanya, mereka hanya ikut bersama-sama membeli, mereka dituntut 4, 5 dan 6 tahun penjara. di sini kita minta keadilan hukum," ungkapnya.    
ditambahkan oleh wakil ketua asbs, iwan menjelaskan tuntutan yang disampaikan kepada jaksa untuk mengubah pandangan masyarakat. sebab ia menjelaskan ada beberapa kasus yang diduga belum ada tindakan tegas dari pihak kejari karena dianggap sebagai kolega dari pejabat tinggi daerah.
"dari pada itu, masyarakat berpikir penerapan hukum itu ada kesenjangan," tambahnya.
namun, saat ditanyakan mengenai korelasi demo dengan penangkapan tersangka narkoba, iwan enggan berkomentar panjang. sebab dirinya tidak mengikuti permasalahan tersebut dan merupakan poin tuntutan yang hanya dapat dijabarkan oleh koleganya herman lufti sebagai ketua asbs.
baca juga:perumda air minum tirta rafflesia benteng terima penghargaan terbaik pertama, ini prestasinya 
"korelasi dengan adanya penangkapan narkoba ini yang menjelaskan saudara herman lupti, beliau yang paham itu," ungkapnya.
lebih lanjut, iwan juga tidak dapat menanggapi lebih jauh pernyataan dari orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba yang dimasukkan di dalam tuntutan aksi unjuk rasa. ia juga tidak dapat menenilai apakah orang tua dari pelaku ragu dengan hasil penangkapan dari pihak kepolisian.
"kalau itu saya tidak bisa komen, karena saya tidak mengikuti dari awal kasus itu," lanjutnya.  
iwan juga menjelaskan meskipun unjuk rasa digelar di depan kantor kejari bs sudah mendekati 27 november 2024 atau puncak pilkada. ia menegaskan tidak ada unsur politik dan dipastikan tidak ada yang menunggangi.
baca juga:perumda air minum tirta rafflesia benteng terima penghargaan terbaik pertama, ini prestasinya 
"unjuk rasa walaupun sudah berdekatan dengan 27 november ini tidak ada unsur politik, itu salah satu catatan. kami sudah menemui pihak kejari ini sudah lama beberapa bulan lalu. bahkan jauh hari sebelum penetapan calon bupati. jadi tidak ada unsur politik," tegasnya.
lebih lanjut, iwan juga menjelaskan kehadiran mantan bupati bs, dirwan mahmud di tengah-tengah massa unjuk rasa dan ikut melakukan mediasi dengan para jaksa, karena beliau diundang asbs. alasan dirwan diundang pada aksi tersebut karena dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dapat memberikan pemahaman.
"pak dirwan mahmud diundang. beliau meminta bahwa lakukanlah hukum ini setara dengan siapa pun, tidak membeda-bedakan. kan saya yang mengatakan ini terkesan membedakan. tidak ada unsur politik sama sekali, tidak ada yang menunggangi dalam hal ini. murni dari aliansi selamatkan bengkulu selatan dan masyarakat," jelasnya.
baca juga:usulkan kenaikan umk di benteng, tapi harus menunggu ini terlebih dahulu
sementara itu, kajari bs, nurul hidayah sh mh melalui kasi intel kejari bs, hendra catur putra sh mh telah menjawab dan menerangkan tindak lanjut dari tuntutan para massa unjuk rasa. pertama kejari bs menjawab belum ada hasil audit dari bpkp mengenai rsud dan kasi pidsus telah mengunjungi bpkp provinsi bengkulu pada 31 oktober 2024, serta terus melakukan komunikasi. 
"kami akan bersurat ke bpkp perwakilan bengkulu untuk menanyakan hasil audit tersebut hari ini dan kami juga akan meminta pihak bpkp berdialog. nanti kami juga akan mengajak pak herman," terangnya.
hendra juga mengatakan dalam proses penahanan pada sebuah kasus tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. sehingga jika syarat-syarat terpenuhi pastinya proses penahanan dapat dilakukan.
baca juga:vaksinas hpr di rejang lebong kembali digencarkan, ini tujuannya
"terkait masalah sekda mengatakan kejaksaan sudah dikondisikan. ini ada kaitannya dengan permasalahan jasa covid. satu tahun enam bulan yang lalu, saat saya baru bertugas di sini. saya sampaikan dengan pak herman pada waktu pak herman melakukan demonstrasi di dprd bengkulu selatan, saya sampaikan kami tunggu laporannya dan telah kami telusuri kasi sebelum saya, bahwa kami hanya tembusan dan pak herman sudah setuju untuk menyerahkan laporan pengaduan tersebut," katanya.
pada kesempatan itu, hendra mengungkapkan pernyataan sekda yang mengatakan covid tidak akan diusut karena kajari sudah dikondisikan, pihak kejari bs belum dapat berkomentar. sebab perihal pernyataan tersebut belum ada pengaduannya kepada kejari bs, jika pengaduannya sudah ada dan ditujukan langsung bukan tembusan, maka kejari bs akan segera menindak lanjutinya. 
baca juga:cawabup lebong nomor urut 1 tak hadir debat kedua, begini alasannya 
"dan pak herman menyampaikan besok akan menyerahkan kepada kami. jika pengaduannya disampaikan kepada kami, pasti kami proses," ungkapnya.
sedangkan poin keempat, hendra menjelaskan mengenai penanganan tindak pidana narkotika jaksa menerima berkas perkara dari polres bs. adapun penggunaan pasalnya adalah 114, yaitu melakukan transaksi jual beli dan pasal 112 yaitu memiliki narkotika.
"bila tidak ada hasil asesmen dari bnn, penerapan pasal 127 tidak bisa dilakukan. jaksa menaikkan perkara tersebut ke persidangan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan dilihat dari hasil penelitian oleh jaksa sendiri sudah cukup untuk dinyatakan lengkap atau p21 dan dilimpahkan ke persidangan. dan hasil fakta persidangan jaksa menyatakan bahwa terdakwa tersebut dikenakan pasal 114 transaksi jual beli narkotika," jelasnya.
baca juga:kelompok tani di kepahiang dibantu pupuk dan bibit padi, segini jumlahnya 
pada kesempatan tersebut, hendra dengan tegas bahwa pihak kejaksaan tidak serta merta, tetapi berdasarkan fakta persidangan. dari pengacara atau penasihat terdakwa mempunya hak melakukan upaya hukum, seperti eksepsi dan pledoi pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum.
"dan itu semua sudah dilakukan. nanti untuk masalah putusnya berapa itu kewenangan majelis hakim pengadilan negeri manna. penuntut umum hanya melakukan penuntutan sesuai dengan fakta persidangan dan telah dibacakan tuntutan terhadap perkara dimaksud selama 5 tahun sesuai uu narkotika,” pungkasnya. (renald)