Oknum Kadis di Kota Bengkulu Diduga Lakukan Politik Praktis, Jika Terbukti, Ini Ancaman Sanksi Menantinya

Reporter: Ahmad |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 15:23

Salah seorang anggota DPRD kota Bengkulu, Ustadz Andi Saputra SPdI-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Andi menjelaskan, jia ASN/PNS terlibat politik praktis, yakni dalam hal ASN/PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ia diberhentikan tidak dengan hormat. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (3) huruf j UU ASN.

Bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain pelanggaran disiplin, PNS juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Oleh karena itu, sambung Andi, adanya dugaan Oknum kadis di lingkungan Pemda Kota Bengkulu terlibat politik praktis, maka pihaknya akan menelusuri kebenarannya.

"Ya itu akan kita selidiki, jadi nanti kita akan panggil kepala Dinasnya atau kapan perlu kepala sekolah ini nanti kita kumpulkan, kita mintai klarifikasi" ungkap Andi.

Andi juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut dan akan melaporkan hal ini ke BAWASLU Kota Bengkulu.

Sebelumnya, salah seorang Kepala Sekolah di salah satu sekolah di Kota Bengkulu, yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, jika dirinya bersama kepala sekolah lainnya, diminta untuk mengumpulkan data per orangan dari keluarga dan guru, untuk memilih salah satu paslon Walikota dan wakil walikota Bengkulu.

" Ya jadi gini, kepala sekolah SD dan SMP di Kota Bengkulu ini, itu di panggil satu-satu oleh kadis, untuk minta data guru-guru dan ASN yang ada di Sekolah, dan meminta kepada setiap kepala sekolah untuk untuk menyerahkan 50 nama minimal, dari kelurga dan guru-guru untuk memilih salah satu Paslon"

Tak hanya sampai disitu, narasumber yang tak ingin disebutkan namanya ini juga mengatakan, selain kepala sekolah, setiap guru SD dan SMP yang ada di Kota Bengkulu di perintahkan untuk mencari 10 suara agar memilih Paslon.

oknum kadis di kota bengkulu diduga lakukan politik praktis, jika terbukti, ini ancaman sanksi menantinya                            harianbengkuluekspress.id- baru-baru ini ada dugaan praktek politik praktis yang dilakukan oleh salah seorang kepala dinas di kota bengkulu.
hal itu diketahui dari  pengakuan salah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dikota bengkulu, yang tidak ingin disebutkan namanya,
dirinya mengatakan bahwa ia bersama kepala sekolah  lainnya, diminta untuk mengumpulkan data  per orangan dari  keluarga dan guru, untuk memilih salah satu paslon walikota dan wakil walikota bengkulu.
salah seorang anggota dprd kota bengkulu, ustadz andi saputra spdi sangat menyayangkan sikap dari oknum pejabat eselon ii di lingkungan pemkot bengkulu ini.
baca juga:pilwakot bengkulu 2024, diduga oknum kadis kerahkan kepsek untuk dukung salah satu paslon
baca juga:kpu usulkan tambahan surat suara, surat suara pilwakot kekurangan surat suara 4.635 lembar
pasalnya, jika terbukti, maka tentu yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensinya terlibat dalam politik praktis.
politisi pks kota bengkulu ini menegaskan, jika seandainya hal tersebut terbukti benar, maka kepala dinas tersebut terancam dipecat, dirinya pun berencana untuk memanggil yang bersangkutan 
" kalau memang benar, kepala dinas itu bisa dipecat,  karena dia melanggar undang-undang kan, dan akan kita panggil untuk pendalaman" ungkapnya.
andi menjelaskan, aturan netralitas asn dalam pemilu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. salah satu yang menjadi pedoman adalah uu asn nomor 5 tahun 2014.
hal ini sesuai dengan pasal 9 uu asn 5/2014 yang menyebutkan bahwa asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik.
aturan netralitas asn di pemilu juga tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns.
pp tersebut mengatur bahwa pns yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin.
" berdasarkan uu asn 5/2014, tindakan yang dianggap tidak netral bagi asn adalah ikut serta dalam politik praktis. itu artinya mereka tidak boleh bergabung menjadi anggota maupun pengurus partai politik. tak hanya itu, politik praktis yang dimaksud dalam uu asn juga bisa diwujudkan dalam beberapa tindakan yang menunjukkan keberpihakan, termasuk ikut kegiatan kampanye hingga menunjukkan dukungan lewat unggahan media sosial," beber andi.
andi menjelaskan, jia asn/pns terlibat politik praktis, yakni dalam hal asn/pns menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ia diberhentikan tidak dengan hormat. ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (4) jo. pasal 52 ayat (3) huruf j uu asn.
baca juga:pilwakot 2024, ratusan kader pks siap menangkan disuka.
baca juga:pilwakot bengkulu, petani hingga guru ngaji dukung disuka, ini harapannya
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
2.  pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
3.  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
 
selain pelanggaran disiplin, pns juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada pasal 11 huruf c pp 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
oleh karena itu, sambung andi, adanya dugaan oknum kadis di lingkungan pemda kota bengkulu terlibat politik praktis, maka pihaknya akan menelusuri kebenarannya.
"ya itu akan kita selidiki, jadi nanti kita akan panggil kepala dinasnya atau kapan perlu kepala sekolah ini nanti kita kumpulkan, kita mintai klarifikasi" ungkap andi.
andi juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut dan akan melaporkan hal ini ke bawaslu kota bengkulu.
sebelumnya, salah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah di kota bengkulu, yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, jika dirinya bersama kepala sekolah  lainnya, diminta untuk mengumpulkan data  per orangan dari  keluarga dan guru, untuk memilih salah satu paslon walikota dan wakil walikota bengkulu.
" ya jadi gini, kepala sekolah  sd dan smp di kota bengkulu ini, itu di panggil satu-satu oleh kadis, untuk minta data guru-guru dan asn yang ada di sekolah, dan meminta kepada setiap kepala sekolah untuk untuk menyerahkan 50 nama minimal, dari kelurga dan guru-guru untuk memilih salah satu paslon"
tak hanya sampai disitu, narasumber yang tak ingin disebutkan namanya ini juga mengatakan, selain kepala sekolah, setiap guru sd dan smp yang ada di kota bengkulu di perintahkan untuk mencari 10 suara  agar memilih paslon.
"dan  hampir seluruh para guru  juga akhirnya disuruh mencari masing-masing 10 nama suara, untuk pemilihan nanti, dan data itu nantinya akan diserahkan kepada kadis itu jelas untuk salah satu paslon" ungkapnya 
dirinya pun mengungkapkan, bahwa ia dan kepala sekolah lainnya hanya bisa menuruti perintah dari kepala dinas tersebut.
baca juga:pilwakot 2024, alumni kepala sekolah kota bengkulu dukung disuka
baca juga:pilwakot bengkulu 2024, disuka siap ikuti debat kedua
"ya namanya kita disuruh sama atasan kita patuhi saja dan memang suara itu sudah jelas arahnya ke salah satu paslon" ungkapnya.
sementara itu saat dikonfirmasi melalui via telepon kepala dinas bersangkutan,  tidak ingin memberikan keterangan lebih lanjut, dan meminta untuk ditemui pada hari senin.
"langsung ke kantor saja mas, hari ini saya masih di bengkulu tengah hari senin saja ketemu di kantor" ungkapnya saat dihubungi tim betv.(ahmad)