Golkar Beri Bantuan Hukum ke Rohidin, Praperadilan sedang Dikaji

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 29 Nov 2024 - 22:17

Sumardi--

"Kaitannya, OTT terhadap Rohidin Mersyah tidak memenuhi kualifikasi tangkap tangan yang diatur dalam KUHAP," ujar Jecky.

Tim Hukum Romer, juga menilai tidak tergambarnya keterlibatan langsung Rohidin Mersyah dalam dugaan tindak pidana pemerasan sesuai dengan yang dituduhkan KPK. Maka penetapan tersangka itu, belum memenuhi minimal 2 alat bukti yang relevan secara hukum.

Disamping itu, kewenangan KPK tentang proses Tindak Pidana Korupsi pada masa Pilkada baik tentang ASN, money politik bersinggungan dengan kewenangan Bawaslu serta Gakkumdu terhadap Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-undang.

"Untuk itu, proses hukum maupun penetapan tersangka sepatutnya ditunda sampai Pilkada selesai. Demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan UU yang mengatur Pilkada," tandasnya. (Eko)

golkar beri bantuan   hukum ke rohidin, praperadilan sedang dikaji                            harianbengkuluekspress.id - partai golkar telah memberikan bantuan hukum kepada rohidin mersyah, yang telah ditetapkan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
rohidin mersyah menjabat sebagai ketua dpd partai golkar provinsi bengkulu, sekaligus gubernur bengkulu itu, mendapat bantuan hukum dari dpp partai golkar, atas permintaan dari dpd partai golkar provinsi bengkulu.
wakil ketua dpd partai golkar provinsi bengkulu, drs sumardi mm mengatakan, divisi hukum dari partai golkar telah bekerja, untuk menyelamatkan rohidin mersyah dari jeratan kasus oleh kpk.
"kita sudah kirim surat ke dpp partai golkar dan dpp memberikan bantuan hukum," terang sumardi usai memberikan keterangan pers atas hasil pilgub bengkulu, kamis lalu, 28 november 2024.
baca juga:awarding astra motor journalist competition (jc) 2024, ini para pemenangnya
baca juga:dani-sukatno siap berkolaborasi, ucapkan terima kasih kepada semua pihak 
dijelaskannya, berbagai upaya hukum akan dilakukan untuk menyelamatkan rohidin mersyah. asas praduga tidak bersalah tetap akan dikedepankan, terkait kasus yang menimpah rohidin mersyah.
"divisi hukum kita telah bekerja," tuturnya.
disisi lain, terkait rencana upaya praperadilan atas status tersangka rohidin mersyah ke pengadilan negeri jakarta selatan, sejauh ini masih dikaji.
tim hukum pasangan calon rohidin-meriani (romer) jecky haryanto sh mengatakan, pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan tim pemenangan romer. terlebih calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut 2 rohidin mersyah-meriani telah menyatakan kemenangan kepada pasangan nomor urut 1 helmi hasan-mian.
"kita masih terus berkoordinasi, atas rencana prapradilan," terang jecky.
baca juga:skb cpns segera digelar, rencananya tanggal ini
sembari berkoordinasi, jecky mengatakan, pihaknya juga masih terus menyiapkan dokumen sebagai alat bukti, atas penetapan tersangka rohidin mersyah oleh kpk.
bagi tim hukum pasangan romer, banyak ditemukan kejanggalan atas penetapan tersangka rohidin mersyah menjelang hari pencoblosan. hasil kajianya, peristiwa hukum yang terjadi kepada rohidin mersyah dan beberapa pejabat pemprov bengkulu itu, bukanlah tangkap tangan. sebab, tangkap tangan  yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) adalah sedang melakukan, dengan segera sesudah melakukan, sesaat diserukan khalayak ramai, atau sesaat ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk tindak pidana.
"kaitannya, ott terhadap rohidin mersyah tidak memenuhi kualifikasi tangkap tangan yang diatur dalam kuhap," ujar jecky.
baca juga:gelar edukasi bank sampah, min 2 libatkan siswa siswi-nya
tim hukum romer, juga menilai tidak  tergambarnya keterlibatan langsung rohidin mersyah dalam dugaan tindak pidana pemerasan sesuai dengan yang dituduhkan kpk. maka penetapan tersangka itu, belum memenuhi minimal 2 alat bukti yang relevan secara hukum.
disamping itu, kewenangan kpk tentang proses tindak pidana korupsi pada masa pilkada baik tentang asn, money politik bersinggungan dengan kewenangan bawaslu serta gakkumdu terhadap pidana pemilihan kepala daerah dalam undang-undang.
"untuk itu, proses hukum maupun penetapan tersangka sepatutnya ditunda sampai pilkada selesai. demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan uu yang mengatur pilkada," tandasnya. (eko)