Beri Pengarahan ke Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Menteri Nusron Tekankan Hal Ini

Reporter: Ary |

Editor: Asrianto |

Rabu , 04 Dec 2024 - 19:02

Beri Pengarahan ke Kanwil BPN Provinsi Papua Barat via daring, Menteri Nusron Tekankan Hal Ini-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Kemudian, Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Teluk Wondama, Kantah Kabupaten Kaimana, dan Kantah Kabupaten Fakfak.

Adapun pengarahan daring ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, serta 10 Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. (**)

beri pengarahan ke kanwil bpn provinsi papua barat, menteri nusron tekankan hal ini                            harianbengkuluekspress.id - menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid memberikan pengarahan untuk pertama kali ke jajaran kantor wilayah (kanwil) bpn provinsi papua barat, senin 02 desember 2-24 via daring. 
ia berkenalan sekaligus menekankan agar jajaran memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“tugas pokok bapak/ibu di kantor pertanahan itu adalah pada pelayanan publik. pelayanan publik ini setiap hari ada, dan pelayanan publik di semua sektor itu isunya soal lama pelayanannya dan pungutan liar (pungli). maka, tugas kita adalah bagaimana caranya mengubah citra ini menjadi cepat dan bersih. karena itu, perlu ada pembenahan-pembenahan,” jelas menteri nusron. 
menurutnya, pembenahan pelayanan publik bisa dimulai dari membenahi sistem dan sumber daya manusia (sdm).
baca juga:sudah terbitkan 2,4 juta sertifikat elektronik, ini kata sekjen atr/bpn
baca juga:kunjungi kantor kementerian atr/bpn di jalan agus salim, menteri nusron tekankan penataan sdm yang adil
“sistem itu berarti bisnis prosesnya dan it solution. kita ini di kantor pusat berusaha melakukan simplifikasi bisnis proses dipercepat dengan teknologi (it), namun tetap mengutamakan akuntabilitas dan prudent, serta berorientasi pada risk management. jadi setiap bekerja bisa berpikir kira-kira jika seperti ini langkahnya, apakah ada gugatan ke depannya?” ujar menteri nusron. 
di samping pelayanan masyarakat, menteri nusron juga mengimbau kepada jajaran kanwil bpn provinsi papua barat untuk meningkatkan pemahaman di bidang tata ruang. 
“saya tahu jika mayoritas 80% pegawai bpn ini orang pertanahan semua, jarang-jarang yang betul-betul ahli di bidang tata ruang. karena itu, bapak/ibu juga harus paham tentang isu tata ruang. selain itu harus bisa membangun kolaborasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di pemerintah daerah (pemda),” imbaunya. 
dalam kesempatan yang sama, kepala kanwil bpn papua barat, jhon wiclif aufa menjelaskan bahwa ia dan seluruh jajarannya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan serta menyelesaikan capaian dan program-program strategis kementerian atr/bpn. 
“dengan sdm yang terbatas, kami bisa melakukan perubahan-perubahan di papua barat. tahun kemarin penyerapan kita bisa di angka 96% dan tahun ini kami optimis penyerapannya bisa mencapai 98%. untuk seluruh capaian, akan kami lakukan terus untuk memajukan provinsi papua barat dan menjalankan program-program strategis yang ada di kementerian atr/bpn,” ungkapnya. 
pengarahan kepada jajaran yang berada di bawah naungan kanwil bpn provinsi papua barat ini diikuti oleh 10 kantor pertanahan (kantah). 
sepuluh kantah tersebut, yaitu kantah kabupaten manokwari, kantah kota sorong, kantah kabupaten sorong, kantah kabupaten sorong selatan, kantah kabupaten raja ampat, kantah kabupaten tambrauw,
baca juga:terima pengaduan melalui bap dpd ri, ini penjelasan menteri nusron
baca juga:bahas proyek strategis nasional, dpd ri undang rdp menteri nusron wahid
kemudian, kantah kabupaten teluk bintuni, kantah kabupaten teluk wondama, kantah kabupaten kaimana, dan kantah kabupaten fakfak. 
adapun pengarahan daring ini dimoderatori oleh kepala biro hubungan masyarakat, harison mocodompis. 
pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya kementerian atr/bpn, serta 10 kepala kantor pertanahan di lingkungan kanwil bpn provinsi papua barat. (**)