TPP Tak Cair, ASN Geruduk Kantor BKD Lebong, Segini Jumlahnya

Reporter: Erick |

Editor: Novriyanto |

Kamis , 05 Dec 2024 - 20:52

BERTEMU: Perwakilan ASN ketika bertemu Kabid Akuntan BKD Lebong untuk mempertanyakan perihal pembayaran TPP yang belum dibayarkan dari bulan Agustus-Desember 2024.-IST/BE -

“Itulah yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” sampainya.

Namun demikian ucap Kopli, dalam melakukan penyusunan anggaran yang telah disusun lebih kurang pagu anggaran di sekitar Rp 700-an miliar. Dengan demikan ada Rp 600-an miliar yang masih menunggu dana transfer dari pusat.

“Sisanya kita masih menunggu dari pusat,” ucapnya.

Kopli meminta, kepada para ASN maupun mitra kerja Pemkab Lebong tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan. Karena dalam menyusun anggaran, Pemkab Lebong menyesuaikan dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan.

“Insya Allah tidak ada yang namanya tunda bayar dan tidak ada yang namanya yang tidak melakukan pembayaran TPP,” tuturnya.

Kembali ditegaskan Kopli, Pemkab Lebong masih menunggu ada Rp 20 miliar DBH dari Provinsi Bengkulu yang belum dibayarkan dan ditambah Rp 40 miliar DBH pusat yang juga belum ditransfer. Dengan demikan ada sebanyak Rp 60 miliar yang masih ditunggu hingga akhir bulan Desember 2024.

“Sementara kita membutuhkan anggaran Rp 30 hingga Rp 40 miliar untuk sampai hingga akhir tahun,” tutupnya.(erik)

tpp tak cair, asn geruduk kantor bkd lebong, segini jumlahnya                            harianbengkuluekspress.id – puluhan perwakilan aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menggeruduk atau mendatangi kantor badan keuangan daerah (bkd) lebong.  tujuannya untuk mempertanyakan belum dibayarnya tunjangan tambahan pegawai (tpp) bulan agustus-desember 2024. 
seperti yang disampaikan perwakilan asn, adip ropik ssos dirinya bersama 2 orang asn mewakili puluhan asn yang ikut hadir dan secara langsung diterima oleh kabid akuntan bkd lebong, yulistina.
“kita hadir ke kantor bkd untuk mempertanyakan perihal pencairan tpp,” sampainya, kamis 05 desember 2024.
baca juga:11 jaksa kawal kasus distan, begini penjelasan kasi penuntutan kejati bengkulu
baca juga:waspadai angin kencang, begini caranya kata kepala pelaksana bpbd rejang lebong
lanjut ropik, dasar pihaknya menuntut pencairan tpp karena itu adalah hak para asn. hal tersebut sesuai regulsai yang ada yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn. dimana didalamnya disebutkan asn memiliki hak dan kewajibannya. dimana untuk kewajiban telah dilaksanakan dan dijalankan. selain itu, diatur didalam peraturan bupati (perbup) nomor 66 tahun 2023 bahwa untuk tpp asn dianggarkan dalam 1 tahun.
“mudah-mudahan hak kita bisa dipenuhi,” jelasnya.
ditambahkan ropik, hak yang harus dibayarkan terkait tpp  bukan hanya didapat oleh asn yang hadir di kantor bkd saja. namun juga hak dari ribuan asn di lingkup pemkab lebong yang mencapai antara 1.400-1.500-an yang mendapatkan tpp,
“semuanya telah berdoa, mudah-mudahan tpp bisa dicairkan dan itu perlu digaris bawahi,” tegasnya.
masih kata ropik, dari keterangan kabid akuntansi mengatakan bahwa tpp belum dicairkan karena sumbernya dari pendapatan asli daerah (pad) dan dana bagi hasil (dbh) provinsi bengkulu. dimana untuk dbh provinsi bengkulu baru dibayarkan di triwulan i.
“sementara triwulan 2 sampai triwulan 4 belum dibayarkan,” tuturnya.
selain itu ucap ropik, dari penyamaian kabid juga mengatakan bahwa tim dari bkd lebong sedang ke provinsi bengkulu, untuk meminta agar dbh bisa cepat dikucurkan ke kabupaten lebong untuk triwulan ii sampai iv dengan nominal lebih kurang sebesar rp 20 miliar.
“mudah-mudahan asn yang mendapatkan tpp nantinya full dibayarkan,” ucapnya.
terpisah, bupati lebong kopli ansori ssos melalui rekaman video mengatakan, bahwa menyikapi adanya aksi dari beberapa asn yang khawatir tentang anggaran di kabupaten lebong. dalam hal ini dirinya mengatakan bahwa saat ini pad di kabupaten lebong telah mencapai rp 35 miliar.
“itulah yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” sampainya.
namun demikian ucap kopli, dalam melakukan penyusunan anggaran yang telah disusun lebih kurang pagu anggaran di sekitar rp 700-an miliar. dengan demikan ada rp 600-an miliar yang masih menunggu dana transfer dari pusat. 
“sisanya kita masih menunggu dari pusat,” ucapnya.
kopli  meminta, kepada para asn maupun mitra kerja pemkab lebong tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan. karena dalam menyusun anggaran, pemkab lebong menyesuaikan dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan.
“insya allah tidak ada yang namanya tunda bayar dan tidak ada yang namanya yang tidak melakukan pembayaran tpp,” tuturnya.
kembali ditegaskan kopli, pemkab lebong masih menunggu ada rp 20 miliar dbh dari provinsi bengkulu yang belum dibayarkan dan ditambah rp 40 miliar dbh pusat yang juga belum ditransfer. dengan demikan ada sebanyak rp 60 miliar yang masih ditunggu hingga akhir bulan desember 2024.
“sementara kita membutuhkan anggaran rp 30 hingga rp 40 miliar untuk sampai hingga akhir tahun,” tutupnya.(erik)