Kaur Tertinggi, Pemprov Terendah, Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bengkulu Zona Hijau

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Kamis , 12 Dec 2024 - 21:39

RIO/BE Pejabat sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu Jaka Andhika menyerahkan penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Publik Tahun 2024 kepada Pemda Provinsi Bengku dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Kami--

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik yang telah masuk zona hijau itu, bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ini komitmen bersama untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik," tutur Khairil

Khairil juga menegaskan pentingnya mempertahankan pencapaian pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. Maka prestasi yang diberikan Ombudsman dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan standar pelayanan publik.

"Kita harus terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tandasnya. (Eko Putra Membara)

Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman

No Nama Daerah Nilai

1. Kabupaten Kaur 96,14

2. Kabupaten Bengkulu Selatan 95,57.

3. Kabupaten Lebong 93,76

4. Kabupaten Rejang Lebong 93,07

5. Kabupaten Kepahiang 92,72

6. Kabupaten Bengkulu Tengah 91,33

kaur tertinggi, pemprov terendah, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bengkulu zona hijau                            harianbengkuluekspress.id - ombudsman ri perwakilan provinsi bengkulu telah memberikan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah di provinsi bengkulu, baik itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. dari hasil penilaian, semua pemerintah daerah telah masuk zona hijau kualitas pelayanan publik.
kabupaten kaur mendapatkan nilai tertinggi dan pemda provinsi bengkulu mendapatkan nilai terendah (data selengkapnya lihat grafis,red). hanya saja, ombudsman memberikan catatan, terkait publikasi standar layanan yang dinilai masih lemah.
pelaksana tugas (plt) kepala ombudsman ri provinsi bengkulu jaka andhika mengatakan, menyampaikan publikasi standar layanan itu harus dilakukan. baik itu lewat media yang dibuat instansi, maupun lewat media massa.
"penyampaian publikasi standar layanan itu ada dua. yaitu lewat instansi penyelenggara, maupun media massa. seperti cetak, elektronik, hingga media sosial," terang jaka, usaipenyerahan piagam penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, di hotel two k azanah bengkulu, kamis 12 desember 2024.
baca juga:bi edukasi inflasi, kepala bi perwakilan bengkulu jelaskan ini dampaknya bagi kehidupan sehari-hari 
baca juga:astra motor edukasi safety riding smks 18 al yasir, jelaskan ini 5 penyebab kecelakaan harus dihindari siswa 
selain itu, ombudsman juga memberikan catatan kepada pemda mukomuko. sebab, pemda tersebut belum menindaklanjuti rekomendasi ombudsman terkait penyelesaian sengketa lahan, antara perusahaan dan masyarakat.
"kita minta, tindaklanjuti penyelesaian masalah itu dilaksanakan," tuturnya.
dalam penilaian ombudsman, kabupaten kaur dinobatkan sebagai daerah dengan kualitas pelayanan publik terbaik dengan nilai 96,14, diikuti oleh kabupaten bengkulu selatan dengan nilai 95,57. lalu kabupaten lebong dengan nilai 93,76. kemudian, rejang lebong 93,07, kepahiang 92,72, bengkulu tengah dengan nilai 91,33, kota bengkulu 90,47, seluma 89,10 dan bengkulu utara dengan nilai 88,34. sementara itu, pemprov bengkulu  paling rendah dengan nilai 88,30.
jaka mengatakan, penilaian publik dilihat dari empat dimensi, yakni terkait kompetensi pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan di internal pelayanan publik dan terakhir persepsi mal administrasi, yakni bagaimana tindak lanjut dari pelayanan yang diberikan, sudah puas atau perlu diperbaiki.
baca juga:hnsi beri makan bergizi siswa sd 105 bengkulu , 80 persen siswanya anak nelayan ini pernyataan sang kepsek
"hasil penilaian yang dilakukan ombudsman dalam kurun waktu bulan april hingga november 2024 seluruh wilayah bengkulu baik provinsi maupun kabupaten/kota berada di zona hijau," tuturnya.
jaka mengatakan, hasil penilaian tahun ini tercapai trend positif dan komitmen untuk menjaga mutu sdm kepatuhan pelayanan oleh pemerintah daerah.
"kita harap, kepada seluruh penyelenggara terus meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan yang ada," ungkap jaka.
sementara itu, asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik yang telah masuk zona hijau itu, bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"ini komitmen bersama untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik," tutur khairil
baca juga:kemendikbudristek apresiasi 15 kategori pendidikan di bengkulu, ini dia penghargaan yang diberikan 
khairil juga menegaskan pentingnya mempertahankan pencapaian pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. maka prestasi yang diberikan ombudsman dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan standar pelayanan publik.
"kita harus terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tandasnya. (eko putra membara)
 
nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari ombudsman
 
no nama daerah                 nilai
1.  kabupaten kaur          96,14
2.  kabupaten bengkulu selatan  95,57.
3.  kabupaten lebong          93,76
4. kabupaten rejang lebong          93,07
5. kabupaten kepahiang          92,72
6. kabupaten bengkulu tengah  91,33
7. kota bengkulu                  90,47
8. kabupaten seluma          89,10 
9  kabupaten bengkulu utara          88,34
10.  pemprov bengkulu           88,30.