1.761 Rumah Subsidi Disalurkan ke Masyarakat Bengkulu

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi S |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:39

Rumah Subsidi di Kota Bengkulu.-IST/BE-

Selain itu, kendala lainnya disebabkan dari peran pemerintah dan pihak perbankan di daerah. Pemerintah daerah terkadang lambat mengeluarkan subsidi bantuan uang muka (SBUM) rumah, akhirnya bank pelaksana belum mau menyalurkan KPR FLPP. Selain itu, bank juga memberlakukan seleksi ketat bagi calon debitur, termasuk bagi MBR untuk mengantisipasi pemberian kredit yang tidak tepat sasaran.

"Bank penyalur dengan berbagai pertimbangan melalui seleksi ketat calon debitur untuk menghindari adverse selection, karena bagaimanapun bank harus bertanggung jawab jika ternyata rumah bagi MBR tersebut tidak ditempati atau dikontrakkan," tutupnya.(999)

1.761 rumah subsidi disalurkan ke masyarakat bengkulu                            harianbengkuluekspress.id  - badan pengelola tabungan perumahan rakyat (bp tapera) mencatat pada tahun 2024 lalu total rumah subsidi yang telah disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) di provinsi bengkulu mencapai 1.761 unit.
rumah subsidi tersebut disalurkan melalui dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) mencapai rp 200,3 miliar.
komisioner badan pengelola tabungan perumahan rakyat (bp tapera), heru pudyo nugroho mengatakan, rumah subsidi yang disalurkan di bengkulu pada tahun 2024 lalu mencapai 1.761 unit. capaian tersebut masih terbilang rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat mencapai 1.878 unit.
"masih sangat sedikit rumah subsidi yang disalurkan di bengkulu dengan dana flpp, padahal tahun lalu bisa mencapai 1.878 unit," kata heru, kamis, 2 januari 2025.
baca juga:pengumuman pppk guru tunggu petunjuk dari sini
baca juga:telkomsel hadirkan “digosok hepi” berhadiah rp 1 miliar, begini caranya
ia mengatakan, jumlah penyaluran rumah tersebut sangat sedikit. padahal target penyaluran rumah subsidi se-nasional dari dana flpp pada tahun 2024 lalu mencapai 200 ribu unit. artinya bengkulu setidaknya bisa minimal mampu menyalurkan sebanyak 3.000 unit pada 2024. tapi hingga akhir tahun, baru 1.761 unit yang disalurkan.
"baru 1.761 unit rumah subsidi yang disalurkan, itu masih rendah," tuturnya.
ia menjelaskan, 1.761 unit rumah subsidi dari dana flpp yang disalurkan di bengkulu tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di daerah seperti kota bengkulu 1.284 unit, kabupaten bengkulu tengah 176 unit, kabupaten rejang lebong 142 unit, kabupaten kepahiang 53 unit, kabupaten bengkulu selatan 40 unit, kabupaten bengkulu utara 31 unit, kabupaten lebong 12 unit, kabupaten seluma 10 unit, dan kabupaten mukomuko 13 unit.
"kita berharap kalau bisa pada tahun 2025 penyaluran rumah subsidi di bengkulu bisa diatas 5 ribu unit," ujar heru.
apalagi menurutnya, pemerintah telah memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dengan beberapa program kpr bersubsidi. salah satu bantuan yang ditawarkan ini adalah skema kpr flpp. kpr flpp adalah dukungan likuiditas pembiayaan bagi perumahan untuk mbr yang dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. sebagai bentuk bantuan bagi mbr, kpr flpp adalah cicilan yang dilengkapi dengan syarat pembayaran yang lebih mudah dibanding program kpr non-subsidi. ini dimaksudkan untuk memudahkan para debitur dalam memenuhi kewajiban cicilan kpr-nya. kpr flpp memberikan kemudahan berupa masa tenor yang cukup panjang, angsuran rendah dan keringanan iuran lainnya.
"jadi menurut saya tidak ada alasan bagi mbr di bengkulu tidak bisa memiliki rumah lagi, karena pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan agar masyarakat bisa mendapatkan rumah salah satunya dengan skema kpr flpp ini," tutupnya.
sementara itu, salah satu pengembang perumahan subsidi di bengkulu, ardiansyah mengatakan, rendahnya penyerapan rumah bagi golongan mbr pada 2024 disebabkan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. naiknya harga kebutuhan pokok tersebut membuat calon pembeli rumah akan mengurungkan niat.
"karena kebutuhan pokok naik, pendapatan mereka semakin sedikit, akibatnya keinginan untuk membeli rumah juga tertunda," kata ardiansyah.
selain itu, kendala lainnya disebabkan dari peran pemerintah dan pihak perbankan di daerah. pemerintah daerah terkadang lambat mengeluarkan subsidi bantuan uang muka (sbum) rumah, akhirnya bank pelaksana belum mau menyalurkan kpr flpp. selain itu, bank juga memberlakukan seleksi ketat bagi calon debitur, termasuk bagi mbr untuk mengantisipasi pemberian kredit yang tidak tepat sasaran.
"bank penyalur dengan berbagai pertimbangan melalui seleksi ketat calon debitur untuk menghindari adverse selection, karena bagaimanapun bank harus bertanggung jawab jika ternyata rumah bagi mbr tersebut tidak ditempati atau dikontrakkan," tutupnya.(999)