Salurkan Bansos Pakai Data Tunggal, Ini Penjelasan Korwil PKH Dinsos Provinsi Bengkulu
Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu, Elisa Yuniarti. --
Harianbengkuluekspress.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggunakan Data Tunggal sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2025 ini. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya satu data terpadu untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
''Sebelumnya setiap kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing dalam penyaluran bansos. Namun, mulai tahun 2025, semua data akan disatukan dalam data tunggal. Jadi tahun ini, semua harus merujuk pada data tunggal," terang Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu, Elisa Yuniarti kepada BE, Minggu 12 Januari 2025.
Dengan adanya data tunggal itu diharapkan penyaluran bansos bisa lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Selain itu, juga sebagai upaya menghindari terjadinya tumpang tindih data penerima bansos.
"Tumpang tindih penerima Bansos ini yang kita hindari," tambahnya.
BACA JUGA:Bank BTN Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat Lengkapnya
BACA JUGA:KUR BNI Rp 50 Juta, Tenor hingga 5 Tahun, Angsuran Ringan, Ini Syaratnya
Sementara itu, jika merujuk pada 2024, data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) itu tercatat sebanyak 91.114 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data tersebut menyebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Terbanyak penerima PKH itu ada di Kota Bengkulu, sebanyak 13.950 KPM. Kemudian disusul Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 13.237 KPM dan Rejang Lebong 12.687 KPM. Paling sedikit ada di Kabupaten Lebong sebanyak 4.702 KPM.
"Pada 2024 itu total penerima PKH itu sebanyak 91.114 KPM," jelas Elisa.
Kemudian, dari sisi anggaran pada 2024, penerima bantuan PKH itu total anggaran mencapai Rp 45,8 miliar. Hanya saja, untuk tahun 2025, pihaknya belum bisa memastikan jumlah KPM yang akan menerima bansos.
"Karena Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan proses penggabungan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam Data Tunggal Ekonomi Nasional," bebernya.
BACA JUGA:Pupuk Organik dari Pelepah Pisang, Ini Keuntungannya
Meski demikian, dia optimis, jumlah KPM di Provinsi Bengkulu, bisa meningkat pada tahun 2025. Mengingat, jumlah keluarga kurang mampu di Bengkulu, masih cukup tinggi. Apalagi Pemerintah RI telah memiliki target sekitar 10 juta penduduk Indonesia mendapatkan PKH.
Sebab, PKH ini salah satu program Kemensos yang telah terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.
"Kita harap angka KPM bisa meningkat dibanding tahun lalu," tutupnya. (Eko Putra Membara)