Dana Desa 2025, Inilah 5 Prioritas Utama yang Wajib Diketahui Kepala Desa

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Minggu , 12 Jan 2025 - 07:24

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi menetapkan aturan penggunaan Dana Desa tahun 2025.

Lima fokus utama menjadi pedoman bagi kepala desa di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan Dana Desa dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2025 yang disosialisasikan langsung oleh Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, pada Kamis 9 Januari 2025.

"Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa sejak 2015, dengan total anggaran mencapai Rp610 triliun. Tahun 2025, penggunaannya lebih diarahkan pada isu-isu strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa," ungkap Yandri dalam sosialisasi yang juga dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria secara virtual.

Dalam sosialisasi yang melibatkan kepala desa dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi, Yandri menjelaskan lima prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2025:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (Alokasi 15%)

Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dengan alokasi 15 persen dari Dana Desa. Jika di suatu desa tidak ada kemiskinan ekstrem, alokasi ini akan diarahkan untuk program lain sesuai petunjuk teknis yang akan diterbitkan.

2. Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Desa-desa diharapkan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui program lingkungan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pencegahan Stunting

Desa yang masih memiliki angka stunting tinggi harus memprioritaskan alokasi Dana Desa untuk layanan kesehatan dasar.

“Masalah stunting adalah kunci pembangunan bangsa. Desa-desa yang memiliki angka stunting harus menjadi perhatian serius,” tegas Yandri.

dana desa 2025, inilah 5 prioritas utama yang wajib diketahui kepala desa                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (kemendes pdtt) resmi menetapkan aturan penggunaan dana desa tahun 2025. 
lima fokus utama menjadi pedoman bagi kepala desa di seluruh indonesia untuk memaksimalkan dana desa dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. 
aturan tersebut tertuang dalam permendesa nomor 2 tahun 2025 yang disosialisasikan langsung oleh menteri desa pdtt yandri susanto, pada kamis 9 januari 2025.
"dana desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa sejak 2015, dengan total anggaran mencapai rp610 triliun. tahun 2025, penggunaannya lebih diarahkan pada isu-isu strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa," ungkap yandri dalam sosialisasi yang juga dihadiri wakil menteri desa ahmad riza patria secara virtual.
baca juga:9 desa di kaur telah memiliki nomor register untuk pemekaran, berikut daftarnya
baca juga:untuk umkm, kur bsi rp 60 juta, tenor hingga 60 bulan, proses cepat, hanya segini angsurannya
dalam sosialisasi yang melibatkan kepala desa dari aceh, sumatera utara, sumatera barat, dan jambi, yandri menjelaskan lima prioritas utama penggunaan dana desa tahun 2025:
1. penanganan kemiskinan ekstrem (alokasi 15%)
pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dengan alokasi 15 persen dari dana desa. jika di suatu desa tidak ada kemiskinan ekstrem, alokasi ini akan diarahkan untuk program lain sesuai petunjuk teknis yang akan diterbitkan.
2. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim
desa-desa diharapkan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui program lingkungan yang berkelanjutan.
3. peningkatan layanan kesehatan dan pencegahan stunting
desa yang masih memiliki angka stunting tinggi harus memprioritaskan alokasi dana desa untuk layanan kesehatan dasar. 
“masalah stunting adalah kunci pembangunan bangsa. desa-desa yang memiliki angka stunting harus menjadi perhatian serius,” tegas yandri.
4. program ketahanan pangan (minimal 20% alokasi dana desa)
ketahanan pangan menjadi prioritas sesuai dengan asta cita presiden prabowo subianto. alokasi minimal 20 persen dana desa harus digunakan untuk mendukung swasembada pangan melalui program berbasis lokal.
5. pengembangan potensi desa: desa wisata dan desa digital
pengembangan potensi unggulan desa seperti desa wisata, desa ekspor, dan implementasi desa digital menjadi fokus tambahan.
baca juga:tiba di tanah air, ini agenda pertama pelatih timnas indonesia patrick kluivert
baca juga:bank muamalat buka lowongan kerja, pendaftaran hingga 31 januari 2025, siapkan syarat ini
meskipun saat ini ada 22 ribu desa yang belum memiliki akses sinyal, pemerintah menargetkan percepatan implementasi desa digital secara bertahap.
“semua prioritas ini harus diputuskan melalui musyawarah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. tidak boleh ada praktik kongkalikong dalam pengelolaan dana desa,” ujar yandri menegaskan.
kemendes pdtt, juga akan meluncurkan modul desa tematik pada 14 januari 2025, bersamaan dengan hari desa dan kick off festival bangun desa. 
program ini akan melibatkan seluruh desa di indonesia, yaitu 75.260 desa, untuk berkompetisi dalam berbagai lomba seperti lomba pemuda pelopor desa dan desa tematik. puncak acara akan digelar pada agustus 2025.
“festival ini bertujuan untuk mendorong desa-desa aktif mengembangkan potensinya dan membangun inovasi berbasis kebutuhan lokal,” jelas yandri.
wakil menteri desa ahmad riza patria, menambahkan bahwa diskusi dengan para kepala desa menunjukkan berbagai tantangan, termasuk akses teknologi dan ketersediaan sinyal di desa-desa terpencil. 
namun, pemerintah optimis dengan kolaborasi yang baik, pembangunan desa dapat dilakukan lebih inklusif.
“permendesa nomor 2 tahun 2025 ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah hingga desa untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar riza.
dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dana desa 2025 tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.
 fokus pada ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan pengembangan desa wisata diharapkan mampu menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
baca juga:rekrutmen cpns 2025, ini kriteria yang tidak bisa daftar
baca juga:ustadz adi hidayat jelaskan pentingnya keselasaran akal dengan iman, ini hubungannya
"tujuannya adalah memastikan pembangunan desa yang lebih maju, inovatif, dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakatnya," pungkas yandri.
aturan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan visi desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional. 
desa-desa di seluruh indonesia kini memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat global melalui optimalisasi penggunaan dana desa. (**)