Ribuan Honorer Tuntut PPPK Penuh Waktu, Begini Respons Pemprov Bengkulu

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi S |

Rabu , 15 Jan 2025 - 22:16

Ribuan honorer yang tergabung dalam Himpunan R2-R3 (Hirro) GTT - PTT Provinsi Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 15 Januari 2025.-RIO/BE -

ribuan honorer tuntut pppk penuh waktu, begini respons pemprov bengkulu                             harianbengkuluekspress.id  - ribuan tenaga honorer dari himpunan r2-r3 (hirro) provinsi bengkulu menggelar aksi demo di depan kantor gubernur bengkulu pada rabu, 15 januari 2025. 
mereka menuntut diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu, dan menolak diangkat sebagai pppk paruh waktu.
perwakilan tenaga honorer, eflin suryadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah provinsi bengkulu yang belum mengakomodir tuntutan mereka. bahkan hingga saat ini masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pppk penuh waktu.
"kami dari tenaga honorer r2 dan r3 sudah belasan, bahkan puluhan tahun mengabdi, bahkan ada kawan kami yang sudah mati tapi tidak juga diangkat menjadi pppk penuh waktu," kata eflin.
selian itu, eflin mengaku mereka juga menuntut pemerintah provinsi bengkulu untuk membayarkan insentif tambahan. sebab, insentif tambahan tersebut seharusnya dibayarkan berdasarkan apbd provinsi bengkulu. 
baca juga:bupati kaur dimakamkan di samping ibunda, idap 2 penyakit ini sejak 2023 
baca juga:mantan sekretaris dprd kepahiang bongkar korupsi, selama menjabat ada tekanan setor uang
"kami menuntut pengakuan atas pengabdian kami sebagai pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap (gtt)," ujarnya.
salah seorang tenaga honorer di lingkungan pemprov bengkulu, heti gusni mengaku khawatir terhadap kebijakan ini. mereka berharap pemerintah memberikan solusi yang adil. 
"kami sudah lama mengabdi. harapan kami, ada kejelasan dan kepastian terkait status kami, masa kami cuma diangkat jadi pppk paruh waktu," ungkap heti.
merespon hal tersebut, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi mengatakan, pemerintah provinsi bengkulu saat ini masih melakukan tahapan evaluasi dan verifikasi terhadap honorer yang ada di masing-masing opd. evaluasi dan verifikasi tersebut dilakukan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi tenaga pppk paruh waktu.
"di 2025, tidak ada lagi sebutan tenaga honorer, yang ada hanya asn makanya kita melakukan penataan berkomitmen untuk meningkatkan status dari tenaga honorer menjadi asn, diangkat menjadi tenaga pppk paruh waktu, itu bukan kebijakan pemerintah provinsi bengkulu tapi pemerintah pusat," kata gunawan.
ia menjelaskan, evaluasi terhadap tenaga honorer dilakukan untuk memastikan validasi tenaga honorer yang terdata. kemudian nantinya akan dilakukan penataan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
"penataan itu dilakukan agar honorer yang masuk database bisa diangkat menjadi pppk paruh waktu, namun hanya honorer yang memenuhi persyaratan kriteria yang ada di regulasi pppk yang bisa diangkat," jelasnya. 
terkait hal tersebut, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari menpan rb dan badan kepegawaian negara (bkn), untuk mekanisme pengangkatan dan penetapan sk pppk paruh waktu. 
"kami masih menunggu juknisnya untuk mekanisme pengangkatan dan penetapan sk pppk paruh waktu," imbuhnya. 
gunawan menambahkan, hingga batas waktu 15 januari 2025, masih ada beberapa opd yang belum menyelesaikan evaluasi. salah satu opd yang belum melaporkan hasil evaluasinya adalah sekretariat dewan (setwan).
"kami masih menunggu laporan dari opd agar bisa segera dirapatkan di tingkat provinsi," ujarnya.  
ia mengaku pemprov bengkulu telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses evaluasi tersebut. hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh gubernur bengkulu. 
"rapat ini penting untuk menyelaraskan keputusan berdasarkan data yang ada. evaluasi ini tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas dan kebutuhan masing-masing opd," tambah gunawan.  
proses pengalihan tenaga honorer menjadi pppk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalitas kerja di lingkungan pemerintahan. namun, tantangan dalam pelaksanaannya memerlukan kerja sama antara pemerintah dan opd terkait.  
"kami akan terus mengawal proses ini hingga selesai. yang terpenting, semua pihak dapat bekerja sama dengan baik demi kelancaran implementasi kebijakan ini," tutup gunawan. (999)