Pendaftaran PPPK Diperpanjang Lagi Hingga 20 Januari, Begini Penjelasan Menpan RB

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 16 Jan 2025 - 10:49

Pendaftaran PPPK Tahap 2 diperpanjang hingga 20 Januari 2025-Tangkaplayar/bengkuluekspress-

pendaftaran pppk diperpanjang lagi hingga 20 januari, begini penjelasan menpan rb                             harianbengkuluekspress.id- pemerintah kembali memperpanjang masa pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii bagi tenaga honorer dan non-asn yang tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn). 
mengutip pengumuman melalui akun instagram resmi bkn, @bkngoidofficial. periode pendaftaran diperpanjang hingga 20 januari 2025, sehingga para tenaga honorer resmi pemerintah pusat dan daerah dapat melamar formasi pppk.
menurut pengumuman bkn yang dikutip pada kamis 16 januari 2025. 
seleksi tahap kedua akan diperpanjang hingga lima hari ke depan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai non-asn yang tercatat dalam database bkn untuk diangkat menjadi pppk. 
baca juga:mantan bupati mukomuko, h ichwan yunus wafat, masyarakat kehilangan sosok bapak pembangunan
baca juga:ribuan honorer tuntut pppk penuh waktu, begini respons pemprov bengkulu 
"guna memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-asn yang terdata dalam database bkn untuk bisa diangkat menjadi pppk, seleksi tahap ii diperpanjang hingga 5 hari ke depan," demikian tertulis dalam pengumuman bkn. 
masa pendaftaran tahap kedua untuk pppk telah diperpanjang sebanyak empat kali sejauh ini, yaitu pada 31 desember 2024 dan 7 januari 2025, kemudian pada 15 januari 2025, dan terakhir pada 20 januari 2025.
menurut deputi bidang sistem informasi kepegawaian bkn suharmen menuturkan  pemerintah telah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk menuntaskan seluruh tenaga honorer menjadi asn, sesuai amanat undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2014. 
ada beberapa masalah, seperti mereka yang tidak berhasil dalam proses seleksi tahap pertama cpns atau pppk sebelumnya, serta mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh instansi tempat mereka melamar.
baca juga: honorer siluman tak akan terima sk pppk, ini penjelasan wabup
baca juga:bkn, pengangkatan honorer jadi asn wajib lewat seleksi pppk, ini kategorinya
untuk permasalahan terkait salah pilih formasi pada seleksi sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja saat ini telah menyurati bkn untuk mengubah lokasi formasi yang salah dipilih oleh tenaga honorer tersebut agar mereka tetap bisa ikut menjadi asn, dan akan disediakan tempat..
"karena banyak dari para pendaftar dan pelamar tadi kemudian salah memilih lokasi formasi, bapak ibu nanti bersurat saja ke kami untuk membantu kami melakukan perubahan terkait dengan lokasi formasi yang akan dipilih, misalnya mungkin antara kabupaten solok dan kota solo misalnya yang mirip-mirip dan kemudian mereka salah klik dan menyurati kami agar mereka tidak mengikuti proses seleksi dan tidak mengambil formasi yang dipilih oleh petugas," ujarnya. 
sementara itu, bagi peserta seleksi tahap 1 yang tidak hadir mengikuti computer assisted test (cat) dapat mendaftar kembali pada seleksi pppk tahap 2.
"peserta seleksi tahap 1 yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian karena sakit, beribadah, atau alasan lain, dapat mengikuti seleksi pppk tahap 2 dan melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan konfirmasi agar dapat mengikuti seleksi pppk tahap 2" terangnya.
baca juga:kurs rupiah pagi ini, kamis 16 januari 2025, satu-satunya mata uang di asia yang melemah terhadap dolar as
baca juga:terbaru, ketentuan seragam baru bagi asn dan pppk kemendikdasmen tahun 2025 
untuk tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi pppk tahap i oleh instansi pelamar pada seleksi sebelumnya, dapat melakukan pendaftaran ulang untuk  tampung yang diakomodir pada seleksi pppk tahap ii.
jabatan tampung  tersebut diatur dalam keputusan menteri panrb no. 634 tahun 2024 tentang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, dan terdiri atas manajer operasional umum, operator layanan operasi, manajer layanan operasi, atau administrator layanan operasi. 
"mereka diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi pppk tahap i, namun latar belakang pendidikan dan jabatannya tidak sesuai pada tahap i, sehingga menjadi tms instansi. demikian pula bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi cpns setelah terdaftar dalam database, maka pelamar tenaga honorer tersebut dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pppk tahap ii. 
"bagi yang sudah terdaftar di database dan mendaftar cpns kemarin tapi tidak lulus skb dan skd, tidak perlu mengikuti seleksi tahap kedua dan otomatis diangkat menjadi pppk paruh waktu, tapi payung kebijakannya akan ditentukan kemudian atau disampaikan oleh deputi bidang sdm aparatur. 
baca juga:prakiraan cuaca bengkulu selatan hari ini, kamis 16 januari 2025, waspada hujan lebat pada sore hari
baca juga:beredar kabar dugaan pungli penempatan guru pppk, begini pesan kapolres dan kadis dikbud rejang lebong
secara khusus, tenaga honorer yang sama sekali belum mendaftar seleksi casn sama sekali, misalnya karena tidak ada formasi di tempatnya bekerja, dapat mendaftar seleksi pppk tahap kedua untuk jabatan tampung, demikian pula dengan tenaga honorer yang tidak memiliki surat keterangan kerja yang sah. suhamen mengatakan, 
"begitu juga kalau ada nik terblokir karena pelanggaran seleksi, mekanismenya tentu saja sesuai dengan pasal 24a peraturan menteri panrb no 6 (2024)." jelasnya. 
terakhir, bagi instansi pemerintah yang keliru menetapkan pengangkatan tenaga honorer, dapat mengajukan perubahan melalui sscasn, selama tenaga honorer tersebut belum terdaftar. 
kedua, bagi instansi pemerintah yang mengajukan perubahan formasi bagi tenaga honorer yang telah memilih formasi pada proses seleksi pppk tahap pertama, harus berkoordinasi dengan kementerian panrb untuk mendapatkan penetapan formasi dari menteri panrb. 
sebaliknya, jika instansi pemerintah melakukan tms setelah proses tahap pertama, atau tenaga honorer yang berstatus casn namun dinyatakan tms oleh instansi pemerintah. 
baca juga: honorer siluman tak akan terima sk pppk, ini penjelasan wabup
baca juga:tolak pppk paruh waktu, ratusan honorer nakes serbu dprd kaur, sampaikan 9 tuntutan 
maka harus berkoordinasi dengan tim pemroses hasil seleksi yang diketuai oleh kepala pusat perencanaan kebutuhan asn. suhamen mengatakan, 
"kalau kita melakukan tms setelah pemrosesan tahap pertama, surat yang masuk ke kita juga banyak sekali, tetapi pada saat seleksi administrasi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan untuk tms dan harus segera berkoordinasi dengan tim pemroses yang diketuai oleh kepala pusat perencanaan kebutuhan asn" bebernya. 
ditegaskannya, berbagai kebijakan yang telah disepakati antara kementerian panrb dengan bkn adalah untuk memberikan ruang bagi 1.789.050 tenaga honorer yang ada dalam sistem database bkn untuk menjadi asn di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. 
"jadi  terkait bagian i dan bagian ii berlaku bagi tenaga kerja yang terdaftar dalam database asn. karena  itu yang akan jadi subjek yang kita tuntaskan di mandat uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn, " tandasnya. (**)