Sistem PPDB Diganti Menjadi SPMB, Biyanto: Meminimalisir Manipulasi Domisili

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 23 Jan 2025 - 15:37

Dok/BE Pelaksanaan PPDB pada tahun 2023.--

Meskipun terjadi perubahan nama dan struktur, jalur penerimaan siswa baru seperti Jalur Afirmasi, Jalur Disabilitas, dan Jalur Prestasi untuk anak-anak yang kurang beruntung masih tetap ada. Namun, untuk memastikan akses pendidikan yang lebih adil bagi semua, beberapa jalur ini akan mengalami penyesuaian tingkat kelulusan.

“Jalur afirmasi akan ditingkatkan dan tingkat kelulusan untuk jalur lain akan disesuaikan untuk meningkatkan aksesibilitas,” kata Biyanto.

Kemendikbud berharap sistem baru ini dapat mengatasi berbagai kendala teknis dan memberikan solusi yang lebih adil bagi para siswa, terutama bagi mereka yang selama ini kurang diterima.

“Secara keseluruhan, ada beberapa perubahan yang dilakukan, namun konsep dasarnya tetap sama. Kami berharap perubahan ini dapat mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan inklusivitas dalam sistem pendidikan di Indonesia”, ujar Biyanto.(**)

sistem  ppdb diganti menjadi spmb,  biyanto: meminimalisir manipulasi domisili                            harianbengkuluekspress.id-  penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025/2026  berubah. 
perubahan itu seiring dengan kebijakan menteri pendidikan dasar  dan menengah, abdul muti dalam meminimalisir terjadinya manipulasi dokumen kependudukan. 
menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikbud) abdul muti menghapus penerimaan peserta didik baru (ppdb)  dengan sistem zonasi dan akan mengganti dengan sistem penerimaan murid baru (spmb).
staf ahli regulasi dan hubungan antar lembaga kemendikdasmen, biyanto menuturkan alasan pergantian nama ppdb menjadi spmb. 
menurutnya, perubahan nama ini bukan hanya sekedar perubahan eksternal. 
nama 'murid' lebih akrab di telinga masyarakat indonesia dan diharapkan dapat menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara orang tua, murid dan sekolah, karena dianggap lebih menyentuh aspek kekeluargaan. 
namun, perubahan nama ini lebih dari sekedar perubahan terminologi. kementerian juga akan memperkenalkan sistem yang lebih transparan dan inklusif. 
baca juga:alhamdulillah, guru honorer non sertifikasi dapat insentif rp 500 ribu per bulan, ini syaratnya
baca juga:mendikdasmen hapus sistem zonasi ppdb,ini penjelasannya
biyanto menjelaskan bahwa sistem yang baru ini akan mengatasi beberapa masalah mendasar yang telah muncul di masa lalu, seperti manipulasi domisili dalam proses pendaftaran siswa. 
perubahan ini juga akan memperkuat kerja sama antara sekolah negeri dan swasta. salah satu kebijakan baru yang akan diterapkan adalah ketika sekolah negeri penuh, siswa yang tidak dapat ditampung akan diarahkan ke sekolah swasta, yang biayanya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan tanpa terikat oleh keterbatasan kapasitas sekolah negeri. seperti yang dijelaskan oleh biyanto,
“ketika jumlah siswa di sekolah negeri sudah mencapai daya tampung, maka siswa yang tidak tertampung akan dialihkan ke sekolah swasta yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah.”
baca juga:kontrak kerja pppk hingga usia segini, berikut hak dan kewajibannya sesuai peraturan pemerintah
baca juga:mulai dari sekarang, 8 tips buat karier bersinar terang di tahun 2025
meskipun terjadi perubahan nama dan struktur, jalur penerimaan siswa baru seperti jalur afirmasi, jalur disabilitas, dan jalur prestasi untuk anak-anak yang kurang beruntung masih tetap ada. namun, untuk memastikan akses pendidikan yang lebih adil bagi semua, beberapa jalur ini akan mengalami penyesuaian tingkat kelulusan.
“jalur afirmasi akan ditingkatkan dan tingkat kelulusan untuk jalur lain akan disesuaikan untuk meningkatkan aksesibilitas,” kata biyanto.
kemendikbud berharap sistem baru ini dapat mengatasi berbagai kendala teknis dan memberikan solusi yang lebih adil bagi para siswa, terutama bagi mereka yang selama ini kurang diterima.
“secara keseluruhan, ada beberapa perubahan yang dilakukan, namun konsep dasarnya tetap sama. kami berharap perubahan ini dapat mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan inklusivitas dalam sistem pendidikan di indonesia”, ujar biyanto.(**)