Jelang Ramadan, Pemerintah Hentikan Jatah Bansos Beras, Ini Alasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 05 Feb 2025 - 17:18

Pemerintah hentikan penyaluran Bansos beras SPHP -IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Jelang puasa ramadan dan lebaran, Pemerintah akan menghentikan bantuan pangan beras dan Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

" Dalam dua bulan ini, untuk Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan sementara ditiadakan, " ungkap Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi.

Pengumumkan penghentian sementara bantuan pangan dan jatah pasokan stabilisasi harga pangan (SPHP) beras murah, disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR RI, selasa 4 Februari 2025.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga harga gabah agar tidak anjlok. " Karena jika kita terus membanjiri pasar, harga gabah tidak akan naik,” kata Arief.

Dijelaskannya, bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga harga di hulu, yaitu petani, mengingat panen raya akan segera dimulai.

Selain itu, harga gabah di beberapa daerah saat ini berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg.

“Tentu saja tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu dan hilir, dan keseimbangan ini telah terjaga. Inflasi ini tertinggi sejak 1956, namun di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menuturkan penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP, yang diputuskan untuk enam bulan di tahun 2025, telah ditunda untuk sementara waktu. “Tidak ada bantuan pangan yang akan disalurkan selama enam bulan ke depan untuk menjaga stabilitas harga gabah itu sendiri,” jelasnya.

Saat ini, Nulog tengah ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras. Target ini dilaksanakan selama musim panen.

Sebelumnya, diketahui bahwa bantuan beras dan SPHP akan disalurkan selama enam bulan di tahun 2025.

jelang ramadan, pemerintah hentikan jatah bansos beras, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.id - jelang  puasa ramadan dan lebaran, pemerintah akan menghentikan bantuan pangan beras dan  stabilitas pasokan harga pangan (sphp).
" dalam dua bulan ini, untuk stabilitas pasokan harga pangan (sphp) dan bantuan pangan sementara ditiadakan, " ungkap kepala badan pangan nasional (bpn) arief prasetyo adi. 
pengumumkan penghentian sementara bantuan pangan dan jatah pasokan stabilisasi harga pangan (sphp) beras murah, disampaikan  saat rapat dengar pendapat dengan komisi iv dpr ri, selasa 4 februari 2025. 
langkah  tersebut  diambil untuk menjaga harga gabah agar tidak anjlok. " karena jika kita terus membanjiri pasar, harga gabah tidak akan naik,” kata arief. 
dijelaskannya, bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga harga di hulu, yaitu petani, mengingat panen raya akan segera dimulai. 
baca juga:kemenag verifikasi berkas ppg daljab tahap i guru madrasah, berikut kriteria dan batas waktunya 
baca juga:menag kenalkan konsep “kurikulum cinta
selain itu, harga gabah di beberapa daerah saat ini berada di bawah harga pembelian pemerintah (hpp) sebesar rp 6.500/kg. 
“tentu saja tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu dan hilir, dan keseimbangan ini telah terjaga. inflasi ini tertinggi sejak 1956, namun di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya. 
sementara itu, direktur utama perum bulog, wahyu suparyono menuturkan penyaluran  bantuan pangan dan beras sphp, yang diputuskan untuk enam bulan di tahun 2025, telah ditunda untuk sementara waktu. “tidak ada bantuan pangan yang akan disalurkan selama enam bulan ke depan untuk menjaga stabilitas harga gabah itu sendiri,” jelasnya.
saat ini, nulog  tengah  ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras. target ini dilaksanakan selama musim panen. 
sebelumnya, diketahui bahwa bantuan beras dan sphp akan disalurkan selama enam bulan di tahun 2025. 
baca juga:masih dibuka hingga maret, begini cara mendaftar bansos pkh 2025
baca juga:data bps, ekonomi provinsi bengkulu tumbuh, peringkat 5 tertinggi di sumatera
“alhamdulillah, presiden prabowo telah menyetujui bantuan pangan beras untuk enam bulan di tahun 2025, yaitu bulan januari, februari. empat bulan sisanya akan disesuaikan dengan bulannya,” kata arief. 
pihaknya siap mendistribusikan 960.000 ton beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan (pbp) selama enam bulan di tahun 2025. 
hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
“kami memahami bahwa pemerintah akan terus mempertajam basis data penerima pbp untuk bantuan pangan beras tahun 2025. untuk itu, kami fokus pada kelompok desil 1 dan 2, kepala keluarga perempuan miskin dan lansia lajang,” tandas arief.(**)