Ancaman Hukum Menanti, Alih Fungsi Lahan Sawah di Mukomuko Bisa Berujung Pidana

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 05 Feb 2025 - 20:18

Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Padi, yang diselenggarakan oleh Kelompok Tani (Poktan) Sido Dadi Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, pada Rabu, 5 Februari 2025-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengingatkan seluruh pemilik lahan sawah agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi perkebunan, termasuk kebun kelapa sawit.

Larangan ini tidak main-main. Pemilik lahan yang tetap nekat bisa diancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peringatan ini ditegaskan dalam acara Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Padi, yang diselenggarakan oleh Kelompok Tani (Poktan) Sido Dadi Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto, pada Rabu, 5 Februari 2025.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Polres Mukomuko, serta Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para petani dan pemilik lahan tentang bahaya serta konsekuensi hukum dari alih fungsi lahan pertanian.

Ketua Poktan Sido Dadi Desa Kota Praja, Suparno, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit bukan sekadar ancaman, tetapi sudah mulai terjadi di berbagai wilayah di Mukomuko.

Bahkan, beberapa lahan hasil cetak sawah dari program pemerintah telah diubah kembali menjadi kebun sawit, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan daerah.

"Akibatnya, luas lahan sawah di Kabupaten Mukomuko semakin menyusut. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin produksi padi akan mengalami penurunan drastis. Ini akan berdampak pada ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani sendiri," ujar Suparno.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting agar para pemilik lahan memahami aturan hukum yang berlaku dan tidak terjebak dalam pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi pidana.

"Yang paling utama adalah kesadaran masyarakat. Jika tidak diberi tahu, bagaimana mereka tahu kalau mengalihfungsikan sawah menjadi kebun itu ada sanksinya? Bisa dipenjara, didenda hingga Rp1 miliar. Makanya, sosialisasi ini jadi perhatian serius agar tidak ada lagi petani yang tersandung kasus hukum," lanjutnya.

Dalam sosialisasi ini, Kejari Mukomuko menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga masuk dalam ranah hukum pidana.

Kepala Kejari Mukomuko, Yusmanelly, SH., MH, dalam pemaparannya menyatakan bahwa banyak dasar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan secara sembarangan.

"Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009, siapa pun yang mengalihfungsikan sawah menjadi perkebunan atau bentuk lainnya dapat dipidana paling lama 5 tahun dan dikenakan denda hingga Rp1 miliar," tegas Yusmanelly.

ancaman hukum menanti, alih fungsi lahan sawah di mukomuko bisa berujung pidana                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah kabupaten mukomuko mengingatkan seluruh pemilik lahan sawah agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi perkebunan, termasuk kebun kelapa sawit.
 larangan ini tidak main-main. pemilik lahan yang tetap nekat bisa diancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal rp1 miliar, sebagaimana tertuang dalam pasal 72 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
peringatan ini ditegaskan dalam acara sosialisasi pencegahan alih fungsi lahan padi, yang diselenggarakan oleh kelompok tani (poktan) sido dadi desa kota praja, kecamatan air manjunto, pada rabu, 5 februari 2025. 
acara ini menghadirkan narasumber dari kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, polres mukomuko, serta dinas pertanian kabupaten mukomuko, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para petani dan pemilik lahan tentang bahaya serta konsekuensi hukum dari alih fungsi lahan pertanian.
baca juga:hati-hati, kerap di nail art kuku mudah rusak dan cara merawatnya agar tetap sehat
baca juga:bansos beras dan pangan dihentikan, zulhas : karena panen raya 
ketua poktan sido dadi desa kota praja, suparno, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit bukan sekadar ancaman, tetapi sudah mulai terjadi di berbagai wilayah di mukomuko. 
bahkan, beberapa lahan hasil cetak sawah dari program pemerintah telah diubah kembali menjadi kebun sawit, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan daerah.
"akibatnya, luas lahan sawah di kabupaten mukomuko semakin menyusut. jika dibiarkan, bukan tidak mungkin produksi padi akan mengalami penurunan drastis. ini akan berdampak pada ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani sendiri," ujar suparno.
ia menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting agar para pemilik lahan memahami aturan hukum yang berlaku dan tidak terjebak dalam pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi pidana.
"yang paling utama adalah kesadaran masyarakat. jika tidak diberi tahu, bagaimana mereka tahu kalau mengalihfungsikan sawah menjadi kebun itu ada sanksinya? bisa dipenjara, didenda hingga rp1 miliar. makanya, sosialisasi ini jadi perhatian serius agar tidak ada lagi petani yang tersandung kasus hukum," lanjutnya.
dalam sosialisasi ini, kejari mukomuko menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga masuk dalam ranah hukum pidana.
kepala kejari mukomuko, yusmanelly, sh., mh, dalam pemaparannya menyatakan bahwa banyak dasar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan secara sembarangan.
"berdasarkan uu nomor 41 tahun 2009, siapa pun yang mengalihfungsikan sawah menjadi perkebunan atau bentuk lainnya dapat dipidana paling lama 5 tahun dan dikenakan denda hingga rp1 miliar," tegas yusmanelly.
pernyataan serupa disampaikan oleh kanit tipikor satreskrim polres mukomuko, ipda radi, yang mewakili kapolres mukomuko, akbp yana supriatna, s.ik., m.si. 
ia memperingatkan bahwa alih fungsi lahan tetap bisa dikenakan sanksi pidana, meskipun dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri.
"jangan menganggap bahwa karena tanah itu milik pribadi, maka bisa digunakan sesuka hati. jika itu adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan, ada aturan yang melindunginya," ungkap radi.
ia bahkan mengungkapkan bahwa di beberapa daerah lain, kasus alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan berujung pada dugaan tindak pidana korupsi.
"kami pernah menangani kasus di mana sawah yang dialihfungsikan merupakan hasil dari program cetak sawah pemerintah. karena lahan itu sebenarnya merupakan bagian dari proyek negara, pengalihannya justru berujung pada penyelidikan tindak pidana korupsi. jadi, dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap tidak ada lagi sawah yang dialihfungsikan sembarangan, karena sanksi hukumnya jelas," ujarnya.
sementara itu, kepala dinas pertanian mukomuko, pitriyani, s.pt, menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan lahan pertanian pangan demi menjaga ketahanan pangan nasional.
"ketahanan pangan sebuah negara sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang cukup. jika lahan pertanian terus menyusut karena dialihkan menjadi kebun atau pemukiman, maka ketahanan pangan kita akan semakin rapuh," jelas pitriyani.
ia juga mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinan presiden ri prabowo subianto, pemerintah saat ini tengah fokus pada percepatan swasembada pangan. 
oleh karena itu, negara akan berupaya mempertahankan lahan pertanian pangan yang sudah ada, dan justru mendorong perluasan area persawahan.
sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan yang ada. 
namun, jika masih ada kendala seperti kesulitan air atau infrastruktur pertanian yang kurang memadai, pemerintah siap mencari solusi bersama petani.
"kami tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. jika ada sawah yang mengalami kesulitan air atau akses pertanian kurang memadai, kami siap mencari jalan keluarnya," tambahnya.
baca juga:kemenag verifikasi berkas ppg daljab tahap i guru madrasah, berikut kriteria dan batas waktunya 
baca juga:piala asia u20 segera bergulir, indra sjafri pastikan bawa 23 pemain ke china, ini daftar namanya
namun, ia juga memperingatkan bahwa setelah sosialisasi ini dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mulai menindak tegas pelanggaran yang terjadi di lapangan.
"kami sudah menyampaikan aturan ini dengan jelas. jangan sampai ada petani yang mengaku tidak tahu dan akhirnya tersandung masalah hukum. lindungi sawah kita, karena itu adalah sumber ketahanan pangan kita semua," pungkas pitriyani.
sosialisasi ini diikuti oleh berbagai kelompok tani dari beberapa desa, termasuk poktan kota praja, poktan agung jaya sp5 air manjunto, dan poktan desa lubuk gedang kecamatan lubuk pinang.
dengan adanya sosialisasi dan peringatan tegas dari aparat hukum serta pemerintah, diharapkan petani lebih sadar akan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan dan menghindari praktik alih fungsi sawah yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk diri mereka sendiri. (**)