Pemerintah Daerah Tidak Bisa Lagi Gaji Honorer Tertentu, Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 21 Feb 2025 - 15:35

Kemendagri terbitkan surat terkait penganggaran gaji PPPK paruh waktu -Tangkaplayar/bengkuluekspress-

- gaji PPPK honorer dibayarkan sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri dan ditransfer ke kode rekening tertentu. Honorer baru yang tidak mengikuti proses seleksi tidak akan dibayarkan

- Pemerintah daerah tidak dapat membayarkan gaji kepada honorer baru yang tidak mengikuti proses seleksi; honorer yang terdaftar di BKN juga berhak menerima gaji

- Aturan baru ini juga berlaku untuk honorer yang mengikuti seleksi PPPK. Aturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan status yang lebih jelas dan gaji yang tetap kepada para pekerja honorer.

Di bawah sistem PPPK paruh waktu, tenaga honorer yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk diakui dan menerima tunjangan yang lebih baik.

Selain itu, aturan mengenai penggajian juga diperketat untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisien dan hanya digunakan untuk pekerja honorer yang telah terdaftar dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.(**)

pemerintah daerah tidak bisa lagi  gaji honorer tertentu, ini penjelasannya                             harianbengkuluekspress.id -  kabar baik bagi para tenaga honorer. pasalnya pemerintah melalui  kementerian dalam negeri (kemendagri) telah menerbitkan surat   mengenai aturan gaji dan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
aturan tersebut tertuang dalam surat edaran (se) menteri dalam negeri (mendagri) no 900.1.1/664/keuda dan keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025. 
ketentuan ini dibuat untuk memperjelas status tenaga honorer dan memastikan gaji yang mereka terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pertama, pppk paruh waktu adalah pns yang diangkat dengan perjanjian kerja dengan  jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pppk  penuh.
baca juga: terbaru, kemendagri terbitkan surat, mekanisme penggajian pppk paruh waktu, ini isinya 
baca juga:honorer yang di phk 2025 wajib tahu, kemendagri terbitkan surat terbaru pppk paruh waktu
kemudian, gaji yang diterima tetap berdasarkan anggaran pemerintah, yang memberikan kepastian finansial bagi mereka yang terpilih. 
surat  terbaru yang dirilis kemendagri  sekaligus menjawab kekahawatiran para  tenaga honorer yang statusnya belum jelas. 
kemudian, memenuhi kebutuhan rekrutmen di sektor-sektor utama seperti pendidikan dan kesehatan. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tenaga kerja yang lebih profesional dengan dasar hukum yang jelas.
 tidak semua tenaga honorer dapat diangkat secara langsung, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 
selain aturan pengangkatan, ada juga aturan baru terkait gaji tenaga honorer: 
tenaga honorer yang sedang mengikuti seleksi tetap menerima gaji - gaji dibayarkan selama proses seleksi pppk dan diambilkan dari anggaran belanja jasa.  setelah pengangkatan menjadi pppk, gaji ditransfer ke rekening khusus 
baca juga:horee, 598 tenaga honorer di mukomuko dipastikan tetap bekerja, sk perpanjangan segera terbit
baca juga:proyek pembukaan jalan di pino raya senilai rp 3,5 m terancam batal, ini pemicunya
- gaji pppk honorer dibayarkan sesuai dengan aturan kementerian dalam negeri dan ditransfer ke kode rekening tertentu. honorer baru yang tidak mengikuti proses seleksi tidak akan dibayarkan 
- pemerintah daerah tidak dapat membayarkan gaji kepada honorer baru yang tidak mengikuti proses seleksi; honorer yang terdaftar di bkn juga berhak menerima gaji 
- aturan baru ini juga berlaku untuk honorer yang mengikuti seleksi pppk. aturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan status yang lebih jelas dan gaji yang tetap kepada para pekerja honorer. 
di bawah sistem pppk paruh waktu, tenaga honorer yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk diakui dan menerima tunjangan yang lebih baik. 
selain itu, aturan mengenai penggajian juga diperketat untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisien dan hanya digunakan untuk pekerja honorer yang telah terdaftar dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.(**)