HGU PT PDU Berpotensi Konflik, Komisi II DPRD Bengkulu Utara Gelar RDP

Reporter: Ijal |

Editor: Dendy S |

Selasa , 25 Feb 2025 - 21:54

Ketua Komisi II DPRD BU, Ardin Silaen memimpin rapat dengar pendapat terkiat konflik lahan HGU PT PDU pada Selasa, 25 Februari 2025.-APRIZAL/BE -

Namun kewajiban yang dituangkan di Surat Dirjen Perkebunan tidak dilaksanakan pihak management PT PDU

"Ini yang kita pertanyakan kepada pihak BPN, terhadap adanya dugaan maladminitrasi yang dilakukan pihak BPN. Berdasarkan surat Dirjenbun pada tahun 1996 pihak perusahaan wajib melakukan proses perubahan hingga batas waktu 12 bulan sejak surat dikeluarkan, untuk melakukan perubahan komoditi kakao menjadi tanaman kelapa sawit. Akan tetapi tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Perubahan komoditi justru dilakukan perusahaan setelah mendapat rekomendasi izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) dari kepala daerah Bengkulu Utara di tahun 2010. Sehingga kami menyimpulkan lampiran surat Dirjenbun tahun 1996 itu yang masuk dalam SK pembaharuan JGU uang diterbitkan BPN dianggap tidak sah atau maladministrasi," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala BPN Bengkulu Utara, Suryo mengungkapkan, surat keputusan Dirjenbun terkait izin perubahan komoditi PT PDU yang masuk ke dalam konsiderans menimbang dalam SK Pembaharuan SK merupakan hanya menyatakan alur dari sejarah proses permohonan perubahan. Sehingga menurutnya apa yang dilakukan oleh pihaknya telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Kalau kita apa yang dilakukan sudah seusia dengan prosedur. Karena surat keputusan Dirjenbun terkait izin perubahan komoditi PT PDU yang masuk ke dalam konsiderans menimbang dalam SK Pembaharuan SK merupakan hanya menyatakan alur dari sejarah proses permohonan perubahan," pungkasnya. (127/prw)

hgu pt pdu berpotensi konflik, komisi ii dprd bengkulu utara gelar rdp                            harianbengkuluekspress.id - sengketa agraria di kabupaten bengkulu utara (bu) kembali muncul. kali ini perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pt purnawira dharma upaya (pdu) yang dipersoalkan oleh masyarakat desa penyangga. 
atas hal tersebut, komisi ii dprd bengkulu utara yang dikomandoi oleh ardin silaen beserta 3 anggota komisi ii lainnya, menggelar rapat dengar pendapat (rdp) yang melibatkan masyarakat, bpn dan dinas perkebunan (disbun) kabupaten bengkulu utara pada selasa, 25 februari 2025.
usai rdp atau hearing tersebut, ketua komisi ii dprd bengkulu utara, ardin silaen mengatakan bahwa rpd ini dilakukan oleh pihaknya atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat atas sengketa agraria terhadap sk pembaharuan izin hgu pt pdu yang sebelumnya ada seluas 4.000 hektare lahan, namun setelah ada pembaharuan hanya seluas 1.400 hektare lahan dan sisanya seluas 2.600 hektare sudah diserahkan ke masyarakat.
baca juga:3 paslon bupati bs siap hadapi pilkada ulang, nasdem segera buka pendaftaran calon bupati pengganti gusnan
baca juga:helmi hasan perintahkan dana bos dan komite diaudit, bakal diproses jika terindikasi korupsi
"ya, rdp ini kita lakukan atas adanya aspirasi dari masyarakat desa penyangga pt pdu yang mempertanyakan terhadap sk pembaharuan izin hgu pt pdu," ujarnya.
dari rdp tersebut, ardin silaen menungkapkan bahwa dari pihak masyarakat desa penyangga bahwa sk pembaharuan izin hgu pt pdu tidak sesuai dengan prosedur.
sementara dari penjelasan pihak atr bpn bengkulu utara menjelaskan bahwa terkait dengan pembaharuan izin hgu yang dimulai pada tahun 2020 dan rampung pada tahun 2023 lalu sudah sesuai dengan prosedur. 
menanggapi hal tersebut pihak komisi ii dprd bengkulu utara meminta kepada pihak dinas perkebunan dan pihak bpn untuk membuat laporan secara berkala. karena dari informasi pihak disbun sendiri pt pdu pada maret 2024 lalu hingga sekarang sudah tidak beroperasi lagi.
"dari kedua belah pihak yakni masyarakat desa penyangga dan pihak bpn sama-sama mempertahankan statemennya masing masing. atas hal tersebut, kita meminta kepada pihak disbun dan bpn untuk membuat laporan secara berkala. karena dari informasi pihak disbun, pt pdu pada maret 2024 lalu hingga sekarang sudah tidak beroperasi lagi," ungkapnya.
di akhir rdp, ardin silaen berharap masyarakat dan perusahaan dapat menjaga situasi yang kondusif, tanpa adanya konflik yang sampai bersinggungan langsung antara perusahaan dan masyarakat. sampai adanya penyelesaian oleh pihak terkait termasuk melibatkan dprd bengkulu utara.
"kita harap kepada masyarakat dan perusahaan dapat menjaga situasi dengan kondusif. yang jelas kita pihak dprd bengkulu utara akan terus berupaya menyelesaikan permalahan ini dengan pihak terkait lainnya," harapnya.
sementara itu, perwakilan masyarakat desa penyangga, nur hasan menuturkan bahwa terkait dengan sk pembaharuan izin hgu pt pdu yang diterbitkan pada tahun 2023, ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak panitia b, dalam hal ini bpn yang mencantumkan surat perubahan komoditas yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2010. 
dari komoditas kakao menjadi komoditas tanaman kelapa sawit. karena berdasarkan surat direktur jenderal perkebunan departemen pertanian nomor: hk 350/e5.806/10.96 tanggal 4 oktober 1996, bahwa surat tersebut adalah produk hukum yang mengikat dan sudah tidak berlaku untuk dituangkan di dokumen otentik karena pt pdu diberikan kewajiban melakukan proses perubahan dan penyesuaian di dokumen hgu batas waktu tanggal 4 oktober 1997. 
namun kewajiban yang dituangkan di surat dirjen perkebunan tidak dilaksanakan pihak management pt pdu
"ini yang kita pertanyakan kepada pihak bpn, terhadap adanya dugaan maladminitrasi yang dilakukan pihak bpn. berdasarkan surat dirjenbun pada tahun 1996 pihak perusahaan wajib melakukan proses perubahan hingga batas waktu 12 bulan sejak surat dikeluarkan, untuk melakukan perubahan komoditi kakao menjadi tanaman kelapa sawit. akan tetapi tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. perubahan komoditi justru dilakukan perusahaan setelah mendapat rekomendasi izin usaha perkebunan untuk budidaya (iup-b) dari kepala daerah bengkulu utara di tahun 2010. sehingga kami menyimpulkan lampiran surat dirjenbun tahun 1996 itu yang masuk dalam sk pembaharuan jgu uang diterbitkan bpn dianggap tidak sah atau maladministrasi," tuturnya.
di sisi lain, kepala bpn bengkulu utara, suryo mengungkapkan, surat keputusan dirjenbun terkait izin perubahan komoditi pt pdu yang masuk ke dalam konsiderans menimbang dalam sk pembaharuan sk merupakan hanya menyatakan alur dari sejarah proses permohonan perubahan. sehingga menurutnya apa yang dilakukan oleh pihaknya telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
"kalau kita apa yang dilakukan sudah seusia dengan prosedur. karena surat keputusan dirjenbun terkait izin perubahan komoditi pt pdu yang masuk ke dalam konsiderans menimbang dalam sk pembaharuan sk merupakan hanya menyatakan alur dari sejarah proses permohonan perubahan," pungkasnya. (127/prw)