Kontrak Honorer Diperpanjang, Gubernur Pastikan Honorer Pemprov Terima Gaji

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 07 Mar 2025 - 21:19

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memperpanjang masa kerja tenaga honorer atau non-ASN hingga tahun 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan surat dari Kementerian Dalam Negeri.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, H Herwan Antoni, menjelaskan perpanjangan kontrak ini diberikan kepada tenaga non-ASN yang terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN dan telah ikut seleksi PPPK Tahap 1, serta yang ikut seleksi CPNS Tahun 2024, dapat direkomendasikan perpanjangan masa kerjanya," ujar Herwan.

Selain itu, perpanjangan juga diberikan kepada tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi PPPK Tahap 2 dan mereka yang telah bekerja minimal 2 tahun.

"Tenaga Non ASN baik yang masuk dalam pangkalan database BKN ikut seleksi PPPK Tahap 2 dan Tenaga Non ASN yang masa kerjanya minimal 2 Tahun ikut seleksi PPPK direkomendasikan untuk diperpanjang masa kerjanya," jelasnya.

Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa kerja ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Daftar nama tenaga non-ASN yang diperpanjang kontraknya akan dilampirkan dalam SK.

"Surat ini sudah kita berikan kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu," tambah Herwan.

Herwan menegaskan perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan tenaga non-ASN yang telah berkontribusi bagi pemerintah daerah tetap dapat bekerja sambil menunggu proses seleksi ASN selanjutnya.

"Kami berharap perpanjangan ini dapat memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN dan menjaga kelancaran pelayanan publik di Provinsi Bengkulu," tutup Herwan.

Honorer Pemprov Gajian

Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah lebih dari 2 bulan tidak gajian. Terhitung sejak Januari dan Februari 2025, sebanyak 5.074 orang tenaga non-ASN itu tidak mendapatkan haknya, setelah bekerja.

kontrak honorer diperpanjang, gubernur pastikan honorer pemprov terima gaji                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memperpanjang masa kerja tenaga honorer atau non-asn hingga tahun 2025. keputusan ini diambil berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn) dan surat dari kementerian dalam negeri.
penjabat (pj) sekretaris daerah provinsi bengkulu, h herwan antoni, menjelaskan perpanjangan kontrak ini diberikan kepada tenaga non-asn yang terdata dalam basis data badan kepegawaian negara (bkn).
"tenaga non-asn yang terdata dalam pangkalan database bkn dan telah ikut seleksi pppk tahap 1, serta yang ikut seleksi cpns tahun 2024, dapat direkomendasikan perpanjangan masa kerjanya," ujar herwan.
selain itu, perpanjangan juga diberikan kepada tenaga non-asn yang mengikuti seleksi pppk tahap 2 dan mereka yang telah bekerja minimal 2 tahun.
"tenaga non asn baik yang masuk dalam pangkalan database bkn ikut seleksi pppk tahap 2 dan tenaga non asn yang masa kerjanya minimal 2 tahun ikut seleksi pppk direkomendasikan untuk diperpanjang masa kerjanya," jelasnya.
baca juga:cetak advokat religius, lkbh umb gelar acara ini
baca juga:pendaftaran sertifikasi amil laz di buka, ini link dan syaratnya 
surat keputusan (sk) perpanjangan masa kerja ini akan berlaku mulai 1 januari 2025. daftar nama tenaga non-asn yang diperpanjang kontraknya akan dilampirkan dalam sk. 
"surat ini sudah kita berikan kepada seluruh kepala opd di lingkungan pemprov bengkulu," tambah herwan. 
herwan menegaskan perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan tenaga non-asn yang telah berkontribusi bagi pemerintah daerah tetap dapat bekerja sambil menunggu proses seleksi asn selanjutnya.
"kami berharap perpanjangan ini dapat memberikan kepastian bagi tenaga non-asn dan menjaga kelancaran pelayanan publik di provinsi bengkulu," tutup herwan. 
 
honorer pemprov gajian
ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu sudah lebih dari 2 bulan tidak gajian. terhitung sejak januari dan februari 2025, sebanyak 5.074 orang tenaga non-asn itu tidak mendapatkan haknya, setelah bekerja.
gubernur bengkulu h helmi hasan se yang telah dilantik sejak 20 februari 2025 itu, langsung membayarkan gaji tenaga honorer yang tertahan selama dua bulan tersebut.  "orang yang kerja, sampai kering keringatnya itu harus dibayar gajinya," tegas helmi.
dijelaskannya, ribuan tenaga honorer itu nantinya tidak akan terhalang lagi dalam pembayaran gaji. sebab, berdasarkan hitungan badan keuangan dan aset daerah (bkad),  selama 3 bulan ini sudah disiapkan anggaran sampai rp 10 miliar.
"oke kita bayarkan," tambahnya.
helmi menegaskan, pemprov tetap memegang teguh dengan regulasi. artinya, ketika ada regulasi yang mengatur untuk membayarkan hak tenaga non-asn itu, maka akan dibayarkan.
"kalau bisa dibayar, kita bayarkan. itu tidak boleh dibayar, kita tidak akan bayarkan," tutur helmi.
helmi mengatakan, kebijakan soal tenaga non-asn itu telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. pemerintah daerah, tentunya harus mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah pusat.
"kalau dulu, bisa kita eksekusi. sekarang pemerintah pusat punya garis tegas. pemprov tidak bisa bertentangan," ujarnya.
secara bertahap, pemerintah pusat menurut helmi telah menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-asn. seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) , r2 dan r3 atau  non-asn yang terdata bkn yang tidak lulus seleksi pppk. tinggal lagi tenaga honorer yang kurang 2 tahun mengabdi di pemerintah daerah.
"kebijakan pemerintah pusat sekarang tidak boleh lagi mengangkat non-asn baru," ujarnya.
untuk itu, helmi menegaskan, dirinya akan secara bertahap menyelesaikan persoalan tenaga non-asn di lingkungan pemprov bengkulu. agar tenaga honorer tersebut tidak lagi digantung nasibnya. terlebih adanya kebijakan pppk paruh waktu, juga akan dipelajari.
"selama paruh waktu itu arahan dari pusat, kita akan buat. kalau masih diperdebatkan, kita tidak akan buat. karena kita tidak mau ambil sedikitpun resiko," tandas mantan walikota bengkulu dua periode ini. (eko)