Gaji Honorer Pemprov Bengkulu Bakal Dirapel, Begini Penjelasan Pj Sekda Herwan Antoni

Reporter: Eko |

Editor: Dendy S |

Selasa , 11 Mar 2025 - 21:50

Puluhan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 R3 Provinsi Bengkulu melakukan hearing dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa, 11 Maret 2025.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Gaji ribuan tenaga honorer yang telah 2 bulan tidak dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bakal dibayar secara rapel. Artinya, bulan Maret ini, sekitar 4.880 orang tenaga honorer yang terdaftar di data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bakal mendapatkan gaji bulan Januari dan Februari 2025.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, H Herwan Antoni SKM MKes MM mengatakan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperpanjang kontrak kerja tenaga honorer bisa segera mengajukan proses pencairan gaji.

"Bagi honorer yang bekerja terus, akan dibayar full. Silahkan untuk mengajukan," kata Herwan, Selasa, 11 Maret 2025.

Dijelaskannya, setelah diajukan tentu masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan. Maka para tenaga honorer yang telah diperpanjang masa kerja tahun 2025, untuk tetap bersabar menunggu pembayaran gaji. Begitupun dengan OPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempercepat proses administrasi tenaga honorer tersebut.

"Kalau anggarannya nanti sudah siap, tentu akan didistribusikan. Kita sudah minta ini dipercepat," tuturnya.

Herwan mengatakan, bagi tenaga honorer yang telah masuk data base BKN, namun dirumahkan secara awal tahun, gajinya masih akan dipertimbangkan.

Pemprov masih berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gar pembayaran gaji itu tidak menyalahi aturan.

Mengingat tenaga honorer yang telah dirumahkan tidak memberikan kontribusi bekerja selama 2 bulan terakhir.

"Gaji honorer yang sudah dirumahkan, kita akan konsultasikan dulu dengan BPK dan BPKP," ujarnya.

Di sisi lain, Herwan menegaskan, pihaknya telah meminta untuk kepala OPD segera mengeluarkan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak tenaga honorer. Tidak semua honorer bisa diperpanjang kontraknya. Hanya tenaga honorer yang masuk kriteria saja.

Seperti telah masuk dalam database BKN dan mengikuti seleksi PPPK Tahap 2. Kemudian honorer yang memiliki masa kerja minimal dua tahun dan telah mengikuti seleksi PPPK.

gaji honorer pemprov bengkulu bakal dirapel, begini penjelasan pj sekda herwan antoni                            harianbengkuluekspress.id - gaji ribuan tenaga honorer yang telah 2 bulan tidak dibayarkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bakal dibayar secara rapel. artinya, bulan maret ini, sekitar 4.880 orang tenaga honorer yang terdaftar di data base badan kepegawaian nasional (bkn) bakal mendapatkan gaji bulan januari dan februari 2025.
penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, h herwan antoni skm mkes mm mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (opd) yang telah memperpanjang kontrak kerja tenaga honorer bisa segera mengajukan proses pencairan gaji.
"bagi honorer yang bekerja terus, akan dibayar full. silahkan untuk mengajukan," kata herwan, selasa, 11 maret 2025.
dijelaskannya, setelah diajukan tentu masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan. maka para tenaga honorer yang telah diperpanjang masa kerja tahun 2025, untuk tetap bersabar menunggu pembayaran gaji. begitupun dengan opd dan badan keuangan dan aset daerah (bkad) untuk mempercepat proses administrasi tenaga honorer tersebut.
baca juga:rsmy bengkulu diawasi bpk, gubernur: agar keuangan dan pelayanan masyarakat lebih optimal
baca juga:kammi kecam penundaan pelantikan casn, nilai kebijakan bentuk penghianatan terhadap hak casn
 
"kalau anggarannya nanti sudah siap, tentu akan didistribusikan. kita sudah minta ini dipercepat," tuturnya.
herwan mengatakan, bagi tenaga honorer yang telah masuk data base bkn, namun dirumahkan secara awal tahun, gajinya masih akan dipertimbangkan. 
pemprov masih berkonsultasi dengan  badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp)  dan badan pemeriksa keuangan (bpk) gar pembayaran gaji itu tidak menyalahi aturan. 
mengingat tenaga honorer yang telah dirumahkan tidak memberikan kontribusi bekerja selama 2 bulan terakhir.
"gaji honorer yang sudah dirumahkan, kita akan konsultasikan dulu dengan bpk dan bpkp," ujarnya.
di sisi lain, herwan menegaskan, pihaknya telah meminta untuk kepala opd segera mengeluarkan surat keputusan (sk) perpanjangan kontrak tenaga honorer. tidak semua honorer bisa diperpanjang kontraknya. hanya tenaga honorer yang masuk kriteria saja. 
seperti telah masuk dalam database bkn dan mengikuti seleksi pppk tahap 2. kemudian honorer yang memiliki masa kerja minimal dua tahun dan telah mengikuti seleksi pppk.
"sk-nya ada di masing-masing opd," tuturnya.
setelah perpanjangan kontrak kerja tenaga, lanjut herwan, tenaga honorer tersebut harus menandatangani perjanjian kerja. sehingga ada target kerja yang dilakukan selama tahun 2025.
"nanti ada perjanjian kerja antara kepala opd dengan tenaga honorer," ungkap herwan.
untuk tenaga honorer yang telah bekerja dua tahun lebih, namun tidak masuk dalam database dan masih tetap bekerja hingga saat ini, masih akan dipertimbangkan nasibnya. sebab, ada sekitar 500 orang tenaga honorer yang tidak masuk dalam kriteria untuk diperpanjang kontrak kerjanya.
"nanti, kami bahas di tingkat opd dan akan dilaporkan kepada gubernur untuk mencari solusinya," tuturnya.
sementara itu,  ketua aliansi honorer r2/r3 provinsi bengkulu, eflin suryadi mendesak pembayaran gaji tenaga honorer tersebut dilakukan secepatnya. karena sudah tiga bulan  tidak dibayarkan oleh opd.  desakan itu disampaikan kepada komisi i dprd provinsi bengkulu, selasa, 11 maret 2025.
"gaji kami sudah 3 bulan tertunda, dan kami meminta agar pembayarannya dipercepat oleh masing-masing opd," terang eflin.
tidak hanya soal gaji, pihaknya juga mendesak gubernur bengkulu, h helmi hasan mengeluarkan kebijakan untuk kesetaraan gaji honorer yang ada di opd dengan honorer yang ada di sekolah. sebab, selama ini gajinya beda jauh. gaji honorer di opd lebih dari rp 2 juta per bulannya, sementara di sekolah hanya sekitar rp 1 juta.
begitupun adanya perbedaan  sk kepala sekolah dan sk dinas bagi tenaga honorer. kondisi tersebut juga membuat terjadi perbedaan insentif yang diterima tenaga honorer.
"kami meminta agar insentif ini disamakan, demi keadilan," ungkapnya.
kemudian, aliansi honorer r2/r3 juga menyoroti status kepegawaiannya. para honorer r2/r3 yang telah masuk database bkn meminta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu. sebab, kewenangan pengangkatan pppk itu ada di pemerintah daerah.
"kami meminta agar status r2 dan r3 yang sudah masuk database diangkat menjadi pppk penuh waktu, karena  kewenangannya ada di pemda masing-masing," tegas eflin.
 selain itu, aliansi mengindikasikan adanya kecurangan administrasi honorer. seperti adanya dugaan pembuatan slip gaji palsu. sehingga membuat tenaga honorer bisa tercatat lebih 2 tahun bekerja.
"ada dugaan honorer yang curang. ini bisa jadi beban di kemudian hari, seperti dugaan pembuatan gaji palsu," ujar eflin.
di sisi lain, anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm mengatakan, tuntutan tenaga honorer tersebut akan dibahas bersama opd. dalam waktu dekat, dprd akan memanggil opd teknis di pemprov bengkulu untuk membahas persoalan tenaga honorer tersebut.
"kita akan jadwalkan ulang, untuk menggelar rapat bersama opd teknis. agar nanti bisa ditemukan solusinya," tandas edwar. (151)