7 Ketentuan Pembayaran THR Dan Cara Lapor Pengaduan THR

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 12 Mar 2025 - 14:22

Langkah atau cara melaporkan pengaduan ke posko THR 2025-Tangkaplayar/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Pemerintah melalui Kementerian Ketanagakerjaan telah menerbitkan aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Kemnaker juga telah mendirikan posko THR.

Dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.OO/III/2025 yang mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja atau buruh di sektor swasta, BUMN, dan BUMD.

SE ini dikeluarkan pada Selasa11 Maret 2025.

"Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh," tegas Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa.

Dalam edaran tersebut, perusahaan diwajibkan membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum perayaan hari raya keagamaan.

Bagi pekerja yang merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, pembayaran THR harus dilakukan H-7 sebelum Lebaran. Selain itu, THR harus dibayarkan secara penuh tanpa skema cicilan.

Merujuk pada SE yang diterbitkan, menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pemberian THR oleh perusahaan kepada karyawan.

Tujuh poin utama terkait ketentuan pembayaran THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang Berhak Menerima THR? THR diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

2. Batas Waktu Pembayaran THR adalah maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

3. Besaran THR:

Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas satu bulan gaji penuh.

7 ketentuan pembayaran thr  dan  cara lapor pengaduan thr                             harianbengkuluekspress.id- pemerintah melalui kementerian ketanagakerjaan telah menerbitkan aturan pembayaran tunjangan hari raya (thr), kemnaker juga telah mendirikan posko  thr. 
dalam bentuk  surat edaran (se) nomor m/2/hk.04.oo/iii/2025 yang mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (thr) keagamaan bagi pekerja atau buruh di sektor swasta, bumn, dan bumd.
se ini dikeluarkan pada selasa11 maret 2025. 
"pemberian thr merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh," tegas yassierli dalam konferensi pers di kantor kemenaker, jakarta, selasa.
dalam edaran tersebut, perusahaan diwajibkan membayar thr paling lambat tujuh hari sebelum perayaan hari raya keagamaan.
baca juga: menteri ketenagakerjaan buka posko thr, yassierli: daerah juga agar bentuk posko
baca juga:kapolres bengkulu selatan pantau langsung minyak kita, ini hasil pantauannya
bagi pekerja yang merayakan idul fitri 1446 hijriah, pembayaran thr harus dilakukan h-7 sebelum lebaran. selain itu, thr harus dibayarkan secara penuh tanpa skema cicilan.
merujuk pada se yang diterbitkan,  menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pemberian thr  oleh perusahaan kepada karyawan. 
tujuh poin utama terkait ketentuan pembayaran thr bagi pekerja swasta, bumn, dan bumd adalah sebagai berikut: 
1. siapa yang berhak menerima thr? thr diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt).
2. batas waktu pembayaran thr adalah maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
3. besaran thr:
pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas satu bulan gaji penuh.
pekerja dengan masa kerja 1-12 bulan mendapatkan thr secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja dikalikan satu bulan upah.
4. bagi pekerja harian lepas, thr dihitung berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir atau selama masa kerja jika kurang dari setahun.
5. pekerja dengan sistem upah satuan menerima thr berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
6. perusahaan yang menetapkan thr lebih besar dalam perjanjian kerja (pk), peraturan perusahaan (pp), atau perjanjian kerja bersama (pkb), wajib mengikuti ketentuan tersebut.
baca juga:amaliyah ramadhan 1446 h, ustadz adi setiawan:mari beribadah dengan 3m
baca juga:safari ramadhan, warga desak pemasangan lampu jalan , begini respon walikota bengkulu
7. thr wajib dibayarkan penuh, tidak boleh dicicil.
jika ditemukan layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karyawan bisa melaporkan ke posko aduan thr 2025 kemnaker, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :  
1. kunjungi website posko thr kemnaker https://poskothr.kemnaker.go.id
2. pilih menu "masuk"
3. login siapkerja(daftarkan diri kalau belum terdaftar)
4. tekan menu " pengaduan thr" 
5. isikan formulir
6. laporkan 
demikian informasi terkait posko thr, pemberian thr di indonesia bertujuan untuk memberikan bantuan kepada karyawan dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya idul fitri. 
thr harus diberikan tepat waktu, dengan jumlah yang sesuai, dan kepada semua karyawan yang memenuhi syarat. adanya aturan ini penting untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan dapat merayakan hari besar dengan nyaman, semoga bermanfaat. (**)