PSU Bengkulu Selatan, Paslon Bupati dan Wabup Diminta Tak Curi Start Kampanye

Reporter: Renald |

Editor: Dendy S |

Selasa , 18 Mar 2025 - 21:24

Anggota Bawaslu BS, Muhammad Arif Hidayat.-RENALD/BE -

Harianbengkuluekspress.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada BS.

Bawaslu menegaskan bahwa kampanye hanya boleh dilakukan dalam jadwal yang telah ditetapkan, dan setiap upaya curi start akan dianggap sebagai pelanggaran serius.

Adapun jadwal kampanye yang sudah ditetapkan KPU BS yakni selama 21 hari, terhitung sejak 26 Maret hingga 15 April 2025.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bengkulu Selatan, Muhammad Arif Hidayat menyatakan bahwa seluruh paslon wajib mematuhi aturan kampanye. Jika ada yang melanggar, Bawaslu tidak akan ragu untuk menindak tegas.

"Kami sudah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh paslon agar tidak melakukan kampanye sebelum waktunya. Aturan sudah jelas, paslon yang telah ditetapkan tetap menggunakan nomor urut yang sama, dan jadwal kampanye sudah ditentukan. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk melanggar," tegas Arif pada Selasa, 18 Maret 2025.

Berdasarkan keputusan KPU Bengkulu Selatan, kampanye PSU Pilkada akan berlangsung dalam rentang waktu lebih dari dua pekan. Masa kampanye ini menjadi kesempatan bagi paslon untuk memperkenalkan program dan visi-misinya kepada masyarakat secara resmi.

Oleh karena itu, Arif menekankan bahwa strategi politik harus dilakukan secara profesional dan mengikuti regulasi yang berlaku.

"Kampanye itu bagian dari pendidikan politik bagi pemilih. Jadi, pasangan calon harus memanfaatkan masa kampanye dengan baik, tanpa harus menghalalkan segala cara," ujarnya.

Bawaslu memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Jika ada paslon yang terbukti mencuri start kampanye, maka mereka bisa dikenai sanksi, bahkan hingga ke ranah hukum.

"Kami memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Jika ada laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran, kami tidak akan ragu menindak tegas. Bahkan, jika keterlibatan kepala daerah atau pejabat dalam kampanye tanpa izin, bisa berujung pada laporan ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Selain itu, KPU juga telah menetapkan aturan terkait kampanye, termasuk debat publik yang wajib diikuti oleh seluruh paslon. Debat ini menjadi ajang adu gagasan dan program kerja, bukan sekadar ajang politik tanpa substansi.

"KPU sudah mengatur bahwa dalam masa kampanye ada satu kali debat publik atau debat terbuka antar calon. Ada juga penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta iklan di media massa yang hanya diperbolehkan dalam waktu tertentu," jelasnya.

psu bengkulu selatan, paslon bupati dan wabup diminta tak curi start kampanye                            harianbengkuluekspress.id – badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan (bs) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam pemungutan suara ulang (psu) pilkada bs. 
bawaslu menegaskan bahwa kampanye hanya boleh dilakukan dalam jadwal yang telah ditetapkan, dan setiap upaya curi start akan dianggap sebagai pelanggaran serius.
adapun jadwal kampanye yang sudah ditetapkan kpu bs yakni selama 21 hari, terhitung sejak 26 maret hingga 15 april 2025. 
koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas bawaslu bengkulu selatan, muhammad arif hidayat menyatakan bahwa seluruh paslon wajib mematuhi aturan kampanye. jika ada yang melanggar, bawaslu tidak akan ragu untuk menindak tegas.
"kami sudah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh paslon agar tidak melakukan kampanye sebelum waktunya. aturan sudah jelas, paslon yang telah ditetapkan tetap menggunakan nomor urut yang sama, dan jadwal kampanye sudah ditentukan. tidak ada ruang bagi siapapun untuk melanggar," tegas arif pada selasa, 18 maret 2025.
baca juga: balita 1 tahun di bengkulu tewas tenggelam, ini kronologis kejadiannya
baca juga:posko pengaduan thr dibuka, disnaker: buruh harian lepas dan pekerja online wajib diberi thr 
berdasarkan keputusan kpu bengkulu selatan, kampanye psu pilkada akan berlangsung dalam rentang waktu lebih dari dua pekan. masa kampanye ini menjadi kesempatan bagi paslon untuk memperkenalkan program dan visi-misinya kepada masyarakat secara resmi. 
oleh karena itu, arif menekankan bahwa strategi politik harus dilakukan secara profesional dan mengikuti regulasi yang berlaku.
"kampanye itu bagian dari pendidikan politik bagi pemilih. jadi, pasangan calon harus memanfaatkan masa kampanye dengan baik, tanpa harus menghalalkan segala cara," ujarnya.
bawaslu memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. jika ada paslon yang terbukti mencuri start kampanye, maka mereka bisa dikenai sanksi, bahkan hingga ke ranah hukum.
"kami memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. jika ada laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran, kami tidak akan ragu menindak tegas. bahkan, jika keterlibatan kepala daerah atau pejabat dalam kampanye tanpa izin, bisa berujung pada laporan ke mahkamah konstitusi," katanya.
selain itu, kpu juga telah menetapkan aturan terkait kampanye, termasuk debat publik yang wajib diikuti oleh seluruh paslon. debat ini menjadi ajang adu gagasan dan program kerja, bukan sekadar ajang politik tanpa substansi.
"kpu sudah mengatur bahwa dalam masa kampanye ada satu kali debat publik atau debat terbuka antar calon. ada juga penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta iklan di media massa yang hanya diperbolehkan dalam waktu tertentu," jelasnya.
bawaslu juga mengingatkan agar setiap kepala daerah yang menjadi pasangan calon wajib mengajukan izin cuti sebelum kampanye dimulai. hal ini penting untuk menjaga netralitas dan menghindari penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye.
"izin cuti harus diajukan sebelum masa kampanye dimulai dan diserahkan ke kpu. jika ada pejabat yang berkampanye tanpa cuti, itu sudah masuk kategori pelanggaran," tambah arif.
selain itu, laporan awal dana kampanye (ladk) juga wajib disampaikan oleh setiap pasangan calon. ladk ini harus diserahkan paling lambat sehari sebelum masa kampanye dimulai.
"kami akan memastikan bahwa seluruh paslon memenuhi kewajiban mereka dalam hal administrasi kampanye, termasuk dana kampanye. transparansi sangat penting agar tidak ada kecurangan," bebernya.
dengan peringatan ini, bawaslu berharap seluruh pasangan calon dapat bersaing secara sehat dan sesuai aturan yang berlaku. demokrasi yang jujur dan adil menjadi tujuan utama dalam psu pilkada bengkulu selatan, dan semua pihak diharapkan berperan aktif dalam menjaga integritas proses pemilihan. 
ikut kampanye, kada dan dewan wajib cuti 
 selain itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) bengkulu selatan juga menegaskan bahwa kepala daerah dan anggota dprd yang ingin terlibat dalam kampanye wajib mengajukan cuti terlebih dahulu. hal ini berlaku bagi siapa pun, baik yang menjadi peserta pemungutan suara ulang (psu) pilkada bengkulu selatan maupun yang ingin berkampanye untuk kandidat tertentu.
muhammad arif hidayat menjelaskan bahwa bupati, wakil bupati, serta anggota dprd umumnya merupakan kader partai politik. sehingga memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam kampanye.
"diperbolehkan kepala daerah, termasuk anggota dewan yang merupakan pejabat daerah, untuk ikut berkampanye. tapi dengan syarat wajib cuti terlebih dahulu dan disampaikan ke bawaslu beberapa hari sebelum kampanye dimulai," tegas arif kepada be.
arif mengingatkan bahwa kepala daerah atau anggota dprd yang tetap berkampanye tanpa mengajukan cuti dapat dikenakan sanksi. bahkan, keterlibatan mereka dalam kampanye tanpa izin bisa menjadi bahan laporan ke mahkamah konstitusi, terutama dalam proses sengketa hasil pemilihan.
"kami sebagai pengawas selalu mengingatkan dan siap menindak jika ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran. apalagi, kemenangan di lapangan berdasarkan hasil pemungutan suara bukan hasil mutlak. masih ada proses sengketa hasil pilkada yang bisa mengubah hasil akhir pemilihan," jelasnya.
ketentuan mengenai izin kampanye bagi pejabat negara telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum tentang kampanye pilkada. aturan tersebut menyebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, serta pejabat negara lainnya dapat ikut berkampanye dengan memenuhi ketentuan yang ada.
"tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," pungkasnya.
dengan adanya aturan ini, bawaslu bengkulu selatan berharap kepala daerah dan anggota dprd mematuhi regulasi yang berlaku agar proses kampanye berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (117)