Debat PSU BS Penuh Gagasan, Tiga Paslon Siap Kolaborasi Bangun Daerah

Komisioner KPU beserta FKPD foto bersama Paslon Kada PSU Bengkulu Selatan usai debat terbuka pada Sabtu, 12 April 2025 malam.-RENALD/BE -
Harianbengkuluekspress.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Selatan sukses menggelar debat terbuka untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di Gedung Pemuda Kota Manna pada Sabtu, 12 April 2025 malam.
Debat yang disiarkan langsung melalui media sosial resmi KPU tersebut, tiga pasangan calon tampil menyampaikan visi-misi dan strategi mereka, dengan sorotan utama pada komitmen kolaborasi dan upaya menarik dana pusat untuk pembangunan Bengkulu Selatan.
Debat ini berlangsung dalam suasana tertib, hangat, dan penuh semangat kebersamaan. Ketiga pasangan calon yakni Elva Hartati–Makrizal paslon 01, Suryatati–Ii Sumirat paslon 02, dan Rifai–Rizal paslon 03, tampak saling menghargai dan bahkan terbuka untuk berkolaborasi apabila salah satu dari mereka terpilih memimpin Bengkulu Selatan.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi unsur FKPD, serta tamu undangan lainnya.
BACA JUGA:Suplai BBM Mulai Berkurang, Pertamina Klaim Sudah Tambah Mobil Tangki
BACA JUGA:Debat Pilkada Ulang BS, Tiga Paslon Optimis di Tengah Efisiensi
KPU mengusung tema debat “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Global”. Tema ini menjadi pijakan bagi masing-masing pasangan dalam memaparkan program-program prioritas serta solusi terhadap berbagai tantangan di Bengkulu Selatan, mulai dari keterbatasan APBD, ketimpangan ekonomi, hingga kualitas layanan publik.
Calon Bupati nomor urut 1, Elva Hartati membuka sesi debat dengan menjabarkan komitmennya untuk menjalin kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta.
Bagi Elva, kunci utama membangun Bengkulu Selatan ada pada kemampuan pemerintah daerah menarik anggaran dari pusat serta mendorong investasi.
“Kami akan mencari anggaran ke pemerintah pusat berupa DAK untuk ditarik ke Bengkulu Selatan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebutuhan dasar yang bersumber dari APBD Provinsi,” ujar Elva dalam sesi pemaparan.
Elva menekankan program pembangunan harus berdasarkan asas kolaboratif, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas.
Ia menegaskan bahwa banyak kebutuhan strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa dipenuhi melalui sinergi lintas level pemerintahan.
Soal isu upah minimum, Elva menilai bahwa peningkatan UMP harus realistis dan memperhatikan kemampuan perusahaan di BS.
“Untuk meningkatkan UMP, pemerintah harus mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang kita miliki,” terangnya.