Percepat Bangun Jalan, Agar Program Bantu Rakyat Dirasakan

Harianbengkuluekspress.id - Anggaran pembangunan  jalan dan jembatan rusak di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sudah dialokasikan sampai Rp 500 miliar. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Juhaili SIP mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur itu harus segera dilakukan. Agar masyarakat bisa merasakan program bantu rakyat jalan mulus.  

"Memang adanya anggaran yang disiapkan hampir 500 miliar untuk jalan dan jembatan. Sembilan kabupaten dan satu kota akan mendapatkan porsi pembangunan ini," ujar Juhaili, Jumat 9 Mei 2025.

Dijelaskannya anggaran sebesar hampir Rp 500 miliar itu, akan didistribusikan untuk pembangunan jalan dan jembatan di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, skala prioritas akan menjadi acuan utama. Maka jalan-jalan yang kondisinya paling mendesak untuk segera diperbaiki mendapatkan perhatian lebih dulu.

"Skala prioritas jalan yang akan diperbaiki. Namun secara umum, sentuhan pembangunan ini sudah akan dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Dideadline Akhir Mei, Pemprov Target 100 Persen

BACA JUGA:Tugu Simpang Skip Dipindahkan, Gunakan Lahan Pos Polisi

Juhaili menjelaskan, secara regulasi, tidak ada kendala yang berarti terkait anggaran. Dana yang dialokasikan merupakan hasil efisiensi anggaran. Sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan terkait ketersediaan biaya.

"Secara regulasi tidak ada persoalan, anggaran ini didapatkan dari hasil efisiensi. Jadi, tidak ada masalah lagi soal anggaran," tegas politisi Partai Golkar ini.

Dari sisi teknis, Juhaili menerangkan, proyek-proyek yang perencanaannya sudah matang dan siap, dapat segera memasuki tahap lelang. Sementara itu, untuk pembangunan jalan baru, proses lelang akan dimulai dari tahap perencanaan.

"Bagi yang sudah siap, silahkan untuk dilelang," tambahnya.

Juhaili menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah optimis target penyelesaian pembangunan jalan ini dapat tuntas sampai akhir tahun 2025. Sebagai bentuk pengawasan dan dukungan, DPRD Provinsi Bengkulu berencana melakukan monitoring secara bersama-sama.

"Kita akan sama-sama turun langsung ke lapangan dan melibatkan anggota DPRD lainnya. Jadi kita tidak kekurangan informasi di lapangan," tegasnya.

Sementara itu,  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan,  saat ini proses lelang untuk proyek pembangunan jalan telah dilakukan. Tahapan awal lelang meliputi perencanaan dan pengawasan proyek.

"Saat ini untuk lelang perencanaan dan pengawasan sudah mulai dilakukan," terang Tejo.