Fokus Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan: Program Bantu Rakyat Libatkan Kabupaten dan Kota
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian bersama pejabat forkopimda dan kepala daerah se-Provinsi Bengkulu membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 di Gedung Pola Pemprov Bengkulu, Kamis, 19 Juni 2025.-RIO/BE -
Harianbengkuluekspress.id - Gubernur Bengkulu, H Helmi Hasan dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Ir H Mian mencanangkan Program Bantu Rakyat. Program itu menyasar infrastruktur fisik, kesehatan dan pendidikan, sedang dihadapkan dengan keterbatasan APBD Provinsi Bengkulu.
Wagub Bengkulu, Mian mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sedang berupaya mengkolaborasikan program-program bantu rakyat dari berbagai kabupaten dan kota untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029. Maka dalam RPJMD harus fokus dalam perencanaan pembangunan.
"Pesan Pak Gubernur, harus fokus. Kalau semua harus dikerjakan, anggaran kita terbatas," ujar Mian dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis, 19 Juni 2025.
BACA JUGA:Sidang Lanjutan Rohidin CS: 2 Kantong Plastik Berisi Rp 1 Miliar Diserahkan ke Pria Dalam Mobil
BACA JUGA:Geledah 3 Gudang BPN, Kejati Bengkulu Amankan Bukti Dugaan Korupsi PAD Mega Mall
Mian mengatakan, fokus utama program pemprov yang berpihak pada rakyat adalah pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Program-program di sektor ini akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan program serupa di tingkat kabupaten dan kota.
"Program bantu rakyat fokus infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, dikolaborasikan dengan kabupaten/kota," jelasnya.
Mian mengatakan, program bantu rakyat akan terus bergulir setiap tahun. Sebab, jika dikerjakan sekaligus, maka APBD tidak akan mampu mengcovernya. Maka pada tahun-tahun berikutnya, program pembangunan itu akan dilakukan. Agar program yang telah menjadi janji kampanye Gubernur dan Wagub saat Pilkada, dapat dirasakan langsungl oleh masyarakat.
"Setiap tahun bisa fokus, agar program bisa dirasakan," tambah Mian.
Selain itu, lanjut Mian, kondisi fiskal atau keuangan daerah yang minim tidak hanya terjadi di Pemprov saja. Namun di kabupaten/kota juga terjadi hal serupa.
Hal ini telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran ke depan.
"Sudah saya sampaikan dengan Bappenas dan Mendagri, fiskal keuangan Bengkulu provinsi dan kabupaten itu sangat minim. Maka menjadi perhatian serius," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Hj Yuliswani SE MM mengatakan, pemprov telah memetakan enam isu strategis yang akan menjadi fokus dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Yaitu, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian, belum optimalnya ketahanan pangan daerah. Lalu, belum berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.