Gubernur Bengkulu Perjuangkan Saham Tambang Emas Seluma: Untuk Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu

Reporter: Eko |

Editor: Dendy |

Senin , 23 Jun 2025 - 21:33

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.--

Harianbengkuluekspress.id - Izin operasi produksi tambang emas PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Kabupaten Seluma masih menunggu lampu hijau dari Gubernur Bengkulu, H Helmi Hasan SE.

Walaupun PT ESDMu telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Kementerian ESDM RI, Gubernur Bengkulu tidak akan serta merta memberikan rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH).

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan meminta saham dari operasional tambang emas tersebut.

Langkah itu sebagai upaya agar masyarakat Bengkulu dapat merasakan dampak positif dari keberadaan tambang emas di Kabupaten Seluma.

"Tambang emas ini prosesnya sudah lama berjalan. Bupati Seluma dari dulu sudah setuju, DPRD untuk perubahan RTRW-nya juga sudah setuju. Menteri sudah setuju, gubernur lama juga sudah menunjukkan persetujuan, tapi hari ini kita masih buka ruang dialog, agar masyarakat mendapatkan dampaknya," ujar Helmi, Senin, 23 Juni 2025.

Helmi mengatakan, dari proses perizinan awal, selama ini pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas pertambangan. Sebab, keuntungan daerah itu tidak pernah dilakukan pembahasan.

"Karena dulu, tidak bicara pemerintah dapat apa? Tidak ada kan. Baru sekarang kita berpikir, saya akan tanda tangan kalau pemerintah dapat. Dapat apa? Dapat saham dong," tegasnya.

Helmi menegaskan, saham yang diminta dari tambang emas itu harus menjadi milik Pemprov Bengkulu. Agar hasil saham yang didapatkan, bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Bengkulu. Disamping itu, agar masyarakat juga mengetahui, dampak dari hadirnya tambang emas tersebut.

"Kalau kita hanya menyetujui, pemprov tidak dapat apa-apa. Terus masyarakat bertanya, kan jadi aneh itu," beber Helmi.

Saat ini, pemprov, menurut Helmi, masih membuka diri untuk mendengarkan masukan dari masyarakat terkait rencana hadirnya tambang emas.

Terkait besaran saham yang diinginkan, Gubernur menyebutkan angka idealnya adalah 100 persen. Namun hal tersebut tidak mungkin terjadi dan tetap harus dihitung secara realistis.

"Saham itu, kita maunya 100 persen, tapi kawan (tambang emas) mau atau tidak?. Artinya, kita logis. Ini investasi, kita tidak boleh anti investasi," ujarnya.

gubernur bengkulu perjuangkan saham tambang emas seluma: untuk kesejahteraan masyarakat provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - izin operasi produksi tambang emas pt energi swa dinamika muda (esdmu) di kawasan hutan lindung bukit sanggul kabupaten seluma masih menunggu lampu hijau dari gubernur bengkulu, h helmi hasan se. 
walaupun pt esdmu telah mengantongi izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi dari kementerian esdm ri, gubernur bengkulu tidak akan serta merta memberikan rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan (ppkh).
gubernur bengkulu, helmi hasan menegaskan, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akan meminta saham dari operasional tambang emas tersebut. 
langkah itu sebagai upaya agar masyarakat bengkulu dapat merasakan dampak positif dari keberadaan tambang emas di kabupaten seluma.
baca juga:bupati benteng dianugerahi gelar baginda maharaja sakti 2, begini pesan rachmat riyanto 
baca juga:website spmb tak bisa diakses: orang tua dan calon siswa ramai-ramai datangi dikbud
"tambang emas ini prosesnya sudah lama berjalan. bupati seluma dari dulu sudah setuju, dprd untuk perubahan rtrw-nya juga sudah setuju. menteri sudah setuju, gubernur lama juga sudah menunjukkan persetujuan, tapi hari ini kita masih buka ruang dialog, agar masyarakat mendapatkan dampaknya," ujar helmi, senin, 23 juni 2025.
helmi mengatakan, dari proses perizinan awal, selama ini pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas pertambangan. sebab, keuntungan daerah itu tidak pernah dilakukan pembahasan. 
"karena dulu, tidak bicara pemerintah dapat apa? tidak ada kan. baru sekarang kita berpikir, saya akan tanda tangan kalau pemerintah dapat. dapat apa? dapat saham dong," tegasnya.
helmi menegaskan, saham yang diminta dari tambang emas itu harus menjadi milik pemprov bengkulu. agar hasil saham yang didapatkan, bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di provinsi bengkulu. disamping itu, agar masyarakat juga mengetahui, dampak dari hadirnya tambang emas tersebut. 
"kalau kita hanya menyetujui, pemprov tidak dapat apa-apa.  terus masyarakat bertanya, kan jadi aneh itu," beber helmi.
saat ini, pemprov, menurut helmi,  masih membuka diri untuk mendengarkan masukan dari masyarakat terkait rencana hadirnya tambang emas. 
terkait besaran saham yang diinginkan, gubernur menyebutkan angka idealnya adalah 100 persen. namun hal tersebut tidak mungkin terjadi dan tetap harus dihitung secara realistis.
"saham itu, kita maunya 100 persen, tapi kawan (tambang emas) mau atau tidak?. artinya, kita logis. ini investasi, kita tidak boleh anti investasi," ujarnya. 
disisi lain, helmi mengatakan, proses perizinan tambang emas di kabupaten seluma itu, tidak hanya di bengkulu. namun juga ada di kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan (sumsel). hanya saja, dari proses perizinan itu, kabupaten empat lawang tidak mendapatkan apa-apa atas rencana operasi tambang emas di kawasan hutan lindung bukit sanggul.
"pemprov bengkulu belum. di empat lawang tidak dapat," ungkap helmi.
untuk mendapatkan saham itu, helmi mengatakan, di daerah lain pernah dilakukan. 
seperti hadirnya tambang emas di banyuwangi provinsi jawa timur. operasi tambang itu, pemda mendapatkan saham untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
"kita contohkan banyuwangi, itu ownernya boy thohir. waktu itu bupatinya abdullah azwar anas. itu cerita sama saya. mereka dapat berapa? kalau hitungan mereka rp 1 triliun setiap tahun," katanya. 
helmi mengatakan, pendapatan rp 1 triliun seperti di banyuwangi itu, bisa saja untuk tambang emas di bengkulu angkanya lebih dari itu. meski demikian, perlu dihitung lagi secara matang.
"tapi ini perlu dengar informasi. kita bisa rp 1 triliun, bisa lebih dari itu. kita lihat," terangnya.
proses minta saham ke pt esdmu sebagai pengelola tambang emas itu, sudah dilakukan. bahkan telah direspons. hanya saja, angkanya belum bisa diputuskan hingga saat ini. 
"respons sudah ada dari tambang emas. tinggal lagi soal angka. angkanya tidak bisa saya sebut. nanti kita lihat perbandingan dari daerah lain juga," tandas helmi. 
untuk diketahui, pada 25 mei 2023, menteri lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) mengeluarkan surat keputusan nomor sk.533/menlhk/setjen/pla.2/5/2023  dengan menurunkan fungsi kawasan hutan lindung bukit sanggul seluas 19.223,73 hektare, menjadi kawasan hutan produksi. pt esdmu telah meningkatkan izin usaha pertambangan (iup) menjadi iup operasi produksi tambang emas melalui sk kementerian esdm ri nomor 91202066526110014 yang berlaku sejak 17 januari 2025 hingga 17 januari 2045, dengan luas wilayah 24.800 hektar. (151)