Lewat Dana Desa, Pemprov Bengkulu dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Percepatan Universal Coverage Jamsostek

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi strategis dalam rangka mempercepat capaian UCJ (Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Selasa 6 Agustus 2025 difokuskan pada evaluasi capaian UCJ dan penyusunan strategi percepatan demi memenuhi target nasional sebesar 48 persen hingga akhir tahun 2025.

Mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar mengungkapkan bahwa saat ini cakupan UCJ di Bengkulu baru mencapai 27 persen.

“Capaian ini masih jauh dari target nasional. Padahal berbagai upaya telah kita lakukan, termasuk perjanjian komitmen antara Pemprov dengan kabupaten/kota untuk menjamin pekerja rentan melalui skema pembiayaan 70 persen dari kabupaten/kota dan 30 persen dari provinsi,” jelas Khairil.

BACA JUGA:Data BPS Triwulan II-2025, Ekonomi Bengkulu Tumbuh, Pertambangan Tumbang

BACA JUGA:Dokter Reni Dwi Meinarni, 15 Tahun Mengabdi di Desa Terpencil, Begini Kisahnya

Namun, ia mengakui skema tersebut belum cukup efektif. Sebagai alternatif percepatan, pemerintah kini mulai menjajaki penggunaan dana desa untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“Secara regulasi, mulai dari Inpres hingga Permendesa memungkinkan dana desa digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika satu desa mengalokasikan Rp20 juta untuk 100 pekerja rentan, maka dampaknya sangat besar. Bengkulu punya 1.447 desa, artinya potensi perlindungan bisa mencapai 144.700 orang,” paparnya.

Langkah ini, lanjut Khairil, sangat selaras dengan visi Gubernur Helmi Hasan melalui program “Bantu Rakyat” yang fokus pada perlindungan langsung bagi masyarakat.

“Kita akan gas penuh di semester dua ini. Dengan strategi ini, kita optimis capaian UCJ tidak hanya 48 persen, tapi bisa tembus 50 persen hingga akhir tahun,” tambahnya.

Senada, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggandeng pemerintah desa sebagai mitra strategis.

“Kita akan dorong regulasi agar kepala desa bisa menganggarkan dana desa untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jika kepala keluarga terlindungi, maka otomatis keluarga mereka mendapat manfaat, termasuk beasiswa jika terjadi risiko kematian,” jelasnya.

Syarifudin juga menekankan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat bawah.

“Ini bukan tentang angka semata. Ini soal bagaimana masyarakat merasakan manfaat perlindungan sosial secara langsung. Dana desa bisa jadi solusi strategis,” tegasnya.