Harian Bengkulu Ekspress

Walikota Awasi Ketat Pengelolaan APBD, Begini yang Dilakukan

IST/BE Setiap perangkat daerah Kota Bengkulu mendapatkan peringatan dari Wali Kota dalam menyusun dan realisasi program yang dianggarkan dalam APBD. --

Harianbengkuluekspress.id - Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengawasi ketat dan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemkot Bengkulu, terutama yang menyangkut APBD.  Hal ini disampaikan dalam  kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi tahun 2025 di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa 12 Agustus 2025.

"Kita terus memperbaiki diri dalam rangka melayani masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari anggaran yang dibelanjakan. Maka dari itu kegiatan penilaian ini harus di follow up serta menghasilkan hasil yang terbaik," ujar Dedy Wahyudi saat membuka acara. 

Perlu diketahui, SPIP merupakan pengukuran tingkat maturasi penyelenggara pemerintah yang bukan sekadar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pedoman ini memberikan panduan untuk memperbaiki penyelenggaraan SPIP, memuat langkah-langkah minimal yang harus dilakukan.

Dalam skala tingkatan yang ditentukan pemerintah pusat yakni hingga 5 level. Sedangkan saat ini Kota Bengkulu berada di level 3.  Ditambahkan Dedy, pihaknya optimis bisa meraih level 4 dengan skor 4.0 di tahun 2025.

"Kita berharap SPIP Kota Bengkulu naik pada level 4 maka dari itu aparatur kota diberi pembekalan agar ada progres untuk bisa melesat pada level 4," ungkap Dedy. 

BACA JUGA:Lahan Eks PT TUMS di Kepahiang akan Dibangun Ini

BACA JUGA:Kemendikdasmen Terbitkan Paket Simulasi Tes Kompetensi Akademik Jenjang SD, SMP dan SMA,Cek di Link Ini

Sementara itu, Kepala Inspektorat kota Bengkulu, Eka Rika Rino menyampaikan sosialisasi ini nantinya diikuti seluruh Kepala OPD dengan pemateri dari BPKP Provinsi Bengkulu.

Ada lima strategi generik untuk peningkatan maturitas, yaitu : penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi, dan pemantauan/ pengembangan berkelanjutan.

"Dari proses ini akan tercipta pengawasan terhadap perencanaan hingga pencapaian dari perencanaan seluruh lini kegiatan. Pada intinya, setiap perangkat daerah dapat berkomitmen mengimplementasikan SPIP terintegrasi," imbuh Eka. (Medi)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan