Aliansi Mukomuko Bangkit Serahkan Tuntutan ke DPRD, Begini Isinya

Harianbengkuluekspress.id – Rencana akan digelarnya aksi untuk menyampaikan aspirasi membawa nama Aliansi Mukomuko Bangkit di depan gedung DPRD Kabupaten Mukomuko urung di lakukan. Sebab  pada Senin 1 September 2025, perwakilan dari Aliansi Mukomuko Bangkit telah menyampaikan secara resmi tuntutan-tuntutannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko. Perwakilan Aliansi Mukomuko Bangkit yang terdiri dari Irsyad, Saprin, Heri, Nurcholis, dan Rojikin mendatangi gedung DPRD. Kehadiran mereka diterima oleh Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, Wakil Ketua I Wisnu Hadi SE  serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda hearing antara perwakilan aliansi dengan pimpinan dewan yang juga dihadiri pihak kepolisian yang diwakili Waka Polres Mukomuko. Dalam pertemuan itu, perwakilan aliansi menyampaikan lima tuntutan utama yang akan menjadi fokus dalam rencana aksi demonstrasi. Yakni mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR sekaligus menuntut DPR agar lebih memprioritaskan peningkatan kinerja legislasi, fungsi pengawasan, serta representasi yang benar-benar mencerminkan suara rakyat. Mendesak DPR dan pemerintah agar segera mengesahkan serta menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset yang dinilai sebagai langkah strategis dan nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

BACA JUGA:Brimob Bengkulu BKO ke Polda Metro Jaya, Bantu Pengamanan Kapolda Berpesan Jangan Mudah Terprovokasi

BACA JUGA: Dinas PUPR BU Dorong Realisasikan Usulan Jalan Ini

Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Karena kebijakan tersebut dianggap memberi dampak negatif terhadap sektor-sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam meninjau serta menghitung dampak sosial dan ekonomi sebelum menetapkan kebijakan kenaikan pajak di berbagai sektor. Mengecam tindakan represif aparat dalam sebuah insiden yang mengakibatkan kematian peserta aksi dari kalangan ojek online (Ojol) sekaligus mendorong adanya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Ketua  Aliansi Mukomuko Bangkit Irsyad mengakui, melihat situasi dan kondisi yang ada serta sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, baik kepolisian, TNI, pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat lainnya maka kegiatan aksi 3 September 2025 ditiadakan. Jikalaupun nanti terjadi aksi pada tanggal tersebut, dipastikan bukan dari  Aliansi Mukomuko Bangkit. Mereka memilih menyampaikan tuntutan kepada anggota dewan secara damai, tujuannya untuk menjaga kondisi dan juga menjaga kemurnian isu yang akan disampaikan. Jangan sampai nanti, kegiatan aksi yang dilakukan disusupi sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga merugikan masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

“Usai dilakukan dialog cukup panjang dengan Wakapolres dan DPRD, maka kami memutuskan rencana aksi tetap dilakukan dengan menyampaikan pendapat secara langsung ke DPRD Mukomuko. Dengan sudah diserahkannya tuntutan secara otomatis tidak ada lagi aksi pada 3 September 2025. Jikalau terjadi pengerahan massa, itu bukan tanggungjawab dari  Aliansi Mukomuko Bangkit,” ungkapnya. Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi SE mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan perwakilan Aliansi Mukomuko Bangkit. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal dan menyampaikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan tersebut.

“Kami apresiasi dan menghargai penyampaian aspirasi dengan cara yang baik dan tertib. Semua tuntutan ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI. DPRD Mukomuko siap mengawal agar suara masyarakat ini benar-benar diperhatikan,” ucapnya. 

Sementara Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana SIK melalui Waka Polres Mukomuko Kompol Bakit Eko Hadi Suseno SH MH dikonfirmasi di gedung DPRD Mukomuko menyampaikan, pihaknya berterimakasih dan mengapresiasi aliansi Mukomuko bangkit yang sudah menyampaikan aspirasi ke lembaga legislatif tanpa harus ada aksi pengerahan massa. Meski demikian, sesuai dengan perintah pimpinan dalam rangka memberi jaminan keamanan kepada masyarakat pihaknya bersama dengan TNI dan Satpol PP tetap melakukan kegiatan patroli berskala besar.

“Patroli skala besar dengan instansi terkait seperti Kodim, Satpol PP dan lainnya supaya memberi rasa aman kepada masyarakat,” ungkapnya.(budi)