Harian Bengkulu Ekspress

Harga Cabai Meroket, Biaya Transportasi Jadi Biang Kerok, Ini Kata Disperindagkop Mukomuko

Harga Cabai Meroket, Biaya Transportasi Jadi Biang Kerok, Ini Kata Disperindagkop Mukomuko-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id – Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Mukomuko belakangan ini bikin banyak warga geleng-geleng kepala.

Cabai merah menembus Rp70 ribu/kg, bawang merah ikut-ikutan naik, dan harga beras tetap bertahan tinggi di angka Rp15 ribu/kg. Apa yang terjadi?

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Mukomuko, Nurdiana, SE., MAP, penyebab utamanya bukan karena gagal panen atau distribusi terganggu.

Masalah utamanya justru datang dari tingginya ongkos transportasi bahan pangan dari luar daerah.

BACA JUGA:Bupati Sambut Plt Kepala Kejari Bengkulu Selatan, Tegaskan Sinergi dalam Pembangunan

BACA JUGA:DPRD BS Turun Temui Massa Meski Diguyur Hujan, Ketua Dewan : Suara Rakyat Harus Didengar

"Kita belum bisa produksi sendiri. Semua masih didatangkan dari luar daerah. Otomatis, ongkos kirimnya besar dan itu dibebankan ke harga jual," kata Nurdiana, Senin 8 September 2025.

Wilayah Mukomuko belum mandiri dalam produksi bahan pokok strategis seperti cabai, bawang, dan beras. Mayoritas pasokan masih bergantung pada pengiriman dari daerah lain, yang otomatis membuat harga sangat sensitif terhadap biaya logistik.

“Kalau bisa produksi lokal, tentu biaya bisa ditekan. Sekarang karena semuanya dari luar, harga naik itu hal yang wajar,” tambahnya.

Nurdiana menegaskan bahwa lonjakan harga bukan hal baru. Namun, pada momen tertentu, seperti distribusi tersendat karena kemacetan atau cuaca buruk, harga bisa langsung melonjak.

Sebagai langkah cepat, pemerintah daerah kembali menggelar pasar murah dan menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga hanya Rp12.000/kg, jauh di bawah harga pasar.

"Pasar murah kita buka agar masyarakat punya pilihan. Beras SPHP dijual lebih murah supaya bisa menjangkau warga berpenghasilan rendah," ujar Nurdiana.

Selain itu, ia menyarankan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mempertimbangkan skema subsidi transportasi untuk menekan harga di tingkat konsumen.

BACA JUGA:Sambut Wamen Transmigrasi, Bupati Sebut Transmigrasi Batu Ampar Butuh Listrik

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan