UMP Tidak Hanya Untuk Buruh, PGRI Minta DPR Tetapkan Upah Minimum Guru

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 12 Oct 2025 - 19:42

ilustrasi guru mengajar-istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tak henti-hentinya menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan DPR menetapkan upah minimum agar guru mendapakan penghasilan yang lebih layak.

Tutuan penetapan upah minimum bagi guru dapat dilakukan dengan revisi Undang‑Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas saat ini.

Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfah, menyatakan bahwa penetapan upah minimum untuk profesi guru dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi para pendidik.

"Jika di sektor buruh terdapat upah minimum regional (UMR), maka harus ada upah minimum guru. Jadi gaji guru harus ada patokan minimumnya," ujarnyanya.

Mereka mendesak agar kesejahteraan guru, terutama honorer, ditingkatkan dan diakui secara jelas dalam regulasi.

Dengan menetapkan gaji terendah bagi tenaga pengajar, tidak akan lagi terjadi diskriminasi terhadap guru honorer. Tidak akan ada lagi guru yang hanya dibayar tiga bulan sekali dengan angka yang sangat minim, yaitu Rp 300 ribu saja.

"Itu sangat tidak manusiawi, sangat menyakiti guru," tegasnya.

Selain itu, PGRI juga mengingatkan agar para perumus undang‑undang tidak menghilangkan tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas kali ini.

Dalam revisi RUU Sisdiknas, PGRI menolak penghapusan pasal tunjangan profesi guru yang sudah ada di UU Guru dan Dosen, karena dianggap sebagai penghargaan bagi guru.

"Kenapa begitu? Karena tunjangan profesi guru merupakan hasil perjuangan panjang, termasuk yang diperjuangkan oleh PGRI, bahwa guru berhak menerima tunjangan profesi," katanya.

ump tidak hanya untuk buruh, pgri minta dpr tetapkan upah minimum guru                             harianbengkuluekspress.id- persatuan guru republik indonesia (pgri) tak henti-hentinya menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan dpr menetapkan upah minimum  agar guru mendapakan penghasilan yang  lebih layak. 
tutuan penetapan upah minimum bagi guru dapat dilakukan dengan revisi undang‑undang sistem pendidikan nasional (ruu sisdiknas) yang tengah dibahas saat ini.  
ketua pengurus besar pgri, jejen musfah, menyatakan bahwa penetapan upah minimum untuk profesi guru dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi para pendidik. 
"jika di sektor buruh terdapat upah minimum regional (umr), maka harus ada upah minimum guru. jadi gaji guru harus ada patokan minimumnya," ujarnyanya. 
mereka mendesak agar kesejahteraan guru, terutama honorer, ditingkatkan dan diakui secara jelas dalam regulasi.
baca juga:serikat pekerja usul ump naik 8,5 persen, begini penjelasan menaker 
baca juga:masih dibuka lowongan kerja ppnpn bea cukai, lulusan sma bisa daftar, ini syaratnya 
dengan menetapkan gaji terendah bagi tenaga pengajar, tidak akan lagi terjadi diskriminasi terhadap guru honorer. tidak akan ada lagi guru yang hanya dibayar tiga bulan sekali dengan angka yang sangat minim, yaitu rp 300 ribu saja. 
"itu sangat tidak manusiawi, sangat menyakiti guru," tegasnya.  
selain itu, pgri juga mengingatkan agar para perumus undang‑undang tidak menghilangkan tunjangan profesi guru dalam ruu sisdiknas kali ini.
dalam revisi ruu sisdiknas, pgri menolak penghapusan pasal tunjangan profesi guru yang sudah ada di uu guru dan dosen, karena dianggap sebagai penghargaan bagi guru.
"kenapa begitu? karena tunjangan profesi guru merupakan hasil perjuangan panjang, termasuk yang diperjuangkan oleh pgri, bahwa guru berhak menerima tunjangan profesi," katanya.  
baca juga:hebat, atlet taekwondo mukomuko raih 14 medali di buts open 2025, bukti kerja keras dan regenerasi atlet muda
baca juga:ini dia pemenang osn tingkat nasional 2025, wamendikdasmen: mereka mengumpulkan pundi-pundi mendali 
badan keahlian dpr telah menyerahkan naskah akademik dan draf ruu tersebut ke panja pada 1 oktober 2025 lalu. namun, hingga kini anggota dewan belum mempublikasikan draf itu ke mata publik.  
perubahan undang‑undang ini disusun secara kodifikasi, yakni dengan menggabungkan aturan dari beberapa undang‑undang menjadi satu, seperti uu no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, uu no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, uu no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan uu no 18 tahun 2019 tentang pesantren.  
ketua komisi x dewan perwakilan rakyat, hetifah sjaifudian, menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam kodifikasi keempat undang‑undang tersebut adalah penyempurnaan ketentuan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat.  
"regulasi baru ini akan memperjelas hak, kewajiban, serta sistem pembinaan dan pengembangan profesi guru maupun tenaga kependidikan agar lebih profesional dan sejahtera," tukasnya. (**)