Targetkan Seribu Pelajar, Sekolah Rakyat Dibangun November
Swifanedi Yusda--
Harianbengkuluekspress.id - Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu, sebagai program prioritas nasional di bidang pendidikan, akan mulai dibangun pada bulan November 2025. Pembangunan akan dilaksanakan di atas lahan seluas 7 hektar di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 216 miliar dari pemerintah pusat itu, ditargetkan dapat menampung hingga seribu siswa, saat beroperasi penuh tahun 2026 mendatang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu Swifanedi Yusda SHut menegaskan, dimulainya konstruksi pada November mendatang merupakan hasil koordinasi pihaknya dengan pemerintah pusat.
"Hasil koordinasi pihaknya dengan pemerintah pusat, pembangunan dilakukan bulan November 2025," ujar Swifanedi, Minggu 19 Oktober 2025.
Dijelaskannya, Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Ini salah satu Program dari Presiden Prabowo untuk memberantas kemiskinan melalui pendidikan," tegasnya.
BACA JUGA:Waspadai Oli Palsu Pertamina
BACA JUGA:TPP ASN Pemkot Bengkulu Bakal Dipangkas 50 Persen, Begini Penjelasan Pj Sekda
Swifanedi optimistis pada tahun 2026 Sekolah Rakyat tersebut sudah bisa beroperasi. Fasilitas lengkap akan disiapkan untuk menunjang proses belajar-mengajar bagi seribu siswa yang ditargetkan. Nantinya, siswa yang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat ini tidak hanya terbatas pada warga Kota Bengkulu, tetapi terbuka bagi pelajar dari seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu.
"Siswa yang bersekolah boleh dari Kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, bukan hanya untuk siswa di Kota Bengkulu. Kecuali Kaur, karena mereka ada Sekolah Rakyat juga," jelasnya.
Sementara itu, terkait status lahan seluas 7 hektar yang akan digunakan, Swifanedi mengatakan, saat ini masih ada beberapa warga yang membangun rumah di atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tersebut. Namun, ia memastikan pihaknya telah menemukan solusi damai.
"Kalau warga yang tinggal di atas tanah pemerintah, sudah kita berdialog dengan warga. Mereka mau pindah," pungkas Swifanedi. (Eko)