Jatah Preman Gubernur Riau Rp7 Miliar, 2 Kali Lolos, yang ke-3 Diciduk KPK

Reporter: HARIANBE |

Editor: Dendy Supriadi |

Rabu , 05 Nov 2025 - 21:23

KPK menghadirkan Gubernur Riau, AW (tengah), Kadis PUPR, MAS (kanan) dan Tenaga Ahli Gubernur, DAN (kiri) setelah ditetapkan tersangka, Rabu 5 November 2025.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Penantian harap-harap cemas masyarakat akan nasib Gubernur Riau, AW setelah diboyong KPK ke Jakarta pada Selasa, 4 November 2025 akhirnya terjawab.

Orang nomor 1 di Riau tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa jatah preman (japrem) senilai Rp7 miliar.

Sang gubernur diduga menerima suap terkait penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau semula Rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.

Anggaran tersebut dibagi untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Riau.

"Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat. Tim kemudian menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan dan menemukan adanya permintaan uang oleh Gubernur Riau melalui bawahannya," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat jumpa pers di gedung KPK, Rabu, 5 November 2025.

Adapun kronologis kasus ini bermula pada Mei 2025, ketika Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, FRY menggelar pertemuan dengan enam kepala UPT wilayah.

Pertemuan itu membahas kesanggupan memberikan setoran kepada Gubernur Riau sebesar 2,5 persen dari penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan.

Namun, permintaan naik menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar atas perintah langsung AW melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP, MAS.

“Para kepala UPT diancam akan dimutasi jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Di lingkungan Dinas PUPR, praktik ini dikenal dengan istilah jatah preman atau japrem,” jelas Asep.

KPK mencatat ada tiga kali penyerahan uang kepada Gubernur AW, masing-masing pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total mencapai Rp4,05 miliar dari komitmen Rp7 miliar.

Pada penyerahan terakhir, Senin, 3 November 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan di salah satu kafe di Pekanbaru.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan AW, Kepala Dinas PUPR-PKPP MAS, Sekretaris Dinas FRY, lima kepala UPT, serta seorang tenaga ahli gubernur berinisial DAN.

jatah preman gubernur riau rp7 miliar, 2 kali lolos, yang ke-3 diciduk kpk                            harianbengkuluekspress.id - penantian harap-harap cemas masyarakat akan nasib gubernur riau, aw setelah diboyong kpk ke jakarta pada selasa, 4 november 2025 akhirnya terjawab. 
orang nomor 1 di riau tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa jatah preman (japrem) senilai rp7 miliar. 
sang gubernur diduga menerima suap terkait penambahan anggaran di dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan (pupr-pkpp) provinsi riau semula rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.
anggaran tersebut dibagi untuk upt jalan dan jembatan wilayah i-vi dinas pupr pkpp riau. 
"penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat. tim kemudian menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan dan menemukan adanya permintaan uang oleh gubernur riau melalui bawahannya," ujar deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu saat jumpa pers di gedung kpk, rabu, 5 november 2025.
baca juga:polda usut dugaan korupsi bedah rumah di lebong, 8 boks dokumen dan 2 ponsel pejabat dan istri disita
baca juga:pemprov bengkulu dukung program jaksa garda, pj sekdaprov pimpin rapat persiapan pelaksanaannya 
adapun kronologis kasus ini bermula pada mei 2025, ketika sekretaris dinas pupr-pkpp riau, fry menggelar pertemuan dengan enam kepala upt wilayah. 
pertemuan itu membahas kesanggupan memberikan setoran kepada gubernur riau sebesar 2,5 persen dari penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan. 
namun, permintaan naik menjadi 5 persen atau sekitar rp7 miliar atas perintah langsung aw melalui kepala dinas pupr-pkpp, mas.
“para kepala upt diancam akan dimutasi jika tidak memenuhi permintaan tersebut. di lingkungan dinas pupr, praktik ini dikenal dengan istilah jatah preman atau japrem,” jelas asep.
kpk mencatat ada tiga kali penyerahan uang kepada gubernur aw, masing-masing pada juni, agustus, dan november 2025, dengan total mencapai rp4,05 miliar dari komitmen rp7 miliar. 
pada penyerahan terakhir, senin, 3 november 2025, kpk melakukan operasi tangkap tangan di salah satu kafe di pekanbaru.
dalam operasi tersebut, kpk mengamankan aw, kepala dinas pupr-pkpp mas, sekretaris dinas fry, lima kepala upt, serta seorang tenaga ahli gubernur berinisial dan. 
tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai rp800 juta serta pecahan mata uang asing senilai total rp1,6 miliar.
"tim kpk sempat mencari keberadaan gubernur riau yang berusaha bersembunyi. setelah berhasil diamankan, kami juga menyegel rumahnya di jakarta selatan dan menemukan uang asing senilai rp800 juta," ungkap juru bicara kpk, budi prasetyo.
setelah pemeriksaan intensif, kpk menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni aw selaku gubernur riau, mas selaku kepala dinas pupr-pkpp riau, dan dan selaku tenaga ahli gubernur. 
ketiganya disangka melanggar pasal 12 huruf b, e, dan f undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
kpk menahan para tersangka selama 20 hari, terhitung sejak selasa,4 november 2025 hingga minggu, 23 november 2025. 
gubernur aw ditahan di rutan gedung aclc kpk, sementara mas dan dan ditahan di rutan gedung merah putih kpk.
kpk menyebut tindakan ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara di daerah agar memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. "kasus ini menunjukkan masih adanya praktik korupsi yang berulang di riau. kpk akan terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan agar pemerintahan bersih dapat terwujud," tegas asep.
“peran publik sangat penting. dukungan masyarakat adalah bagian dari kolaborasi pemberantasan korupsi di indonesia,” beber pimpinan kpk johanis tanak. (*)