PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sulit Terwujud, Sumardi Optimis Tak Tergoyahkan

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 10 Nov 2025 - 21:24

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi optimis PAW atas dirinya sulit terealisasi. -IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Drs. Sumardi, MM angkat bicara terkait polemik usulan DPP Partai Golkar soal Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya sebagai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

Sumardi dengan tegas mengatakan, proses PAW tersebut 98 persen tidak akan terjadi. Sebab, usulan dari partainya itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

"Mengenai PAW itu, saya ingin sampaikan, saya katakan 98 persen itu tidak akan terjadi," tegas Sumardi, Senin, 10 November 2025.

Ia menjelaskan, meskipun ada surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar, surat tersebut tidak bisa serta-merta dieksekusi.

Ia mengibaratkan, surat rekomendasi tersebut seperti promo diskon yang tetap memiliki syarat dan ketentuan berlaku.

"Di dalam surat itu, poin pertama menyebutkan PAW unsur pimpinan. Tapi poin ketiga dan keempat menyatakan rekomendasi ini harus berdasarkan peraturan dan tata tertib DPRD," jelasnya.

Menurut Sumardi, syarat dan ketentuan yang berlaku adalah peraturan perundangan yang menjadi dasar PAW pimpinan DPRD, yaitu PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Nomor 33 Tahun 2025.

Namun, beberapa syarat mutlak harus dipenuhi untuk melakukan PAW unsur pimpinan dari Partai Golkar. Sementara dari surat yang diberikan, tidak ada satupun yang terpenuhi dalam rencana PAW.

"Apa syarat-syarat untuk PAW itu? Satu, meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian. Yang kedua, surat pernyataan pengunduran diri dari yang akan diganti," beber Sumardi.

Syarat lainnya, lanjut Sumardi, adalah tersandung kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian pindah partai, atau keanggotaannya dicabut.

Lalu harus dibuktikan dengan putusan dari mahkamah partai atau surat keterangan dari pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang menyatakan tidak ada sengketa.

"Ini saya bicarakan karena sudah terlalu banyak informasi simpang siur," tambahnya.

paw ketua dprd provinsi bengkulu sulit terwujud, sumardi optimis tak tergoyahkan                              harianbengkuluekspress.id - drs. sumardi, mm angkat bicara terkait polemik usulan dpp partai golkar soal pergantian antar waktu (paw) dirinya sebagai ketua dprd provinsi bengkulu. 
sumardi dengan tegas mengatakan, proses paw tersebut 98 persen tidak akan terjadi. sebab, usulan dari partainya itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
"mengenai paw itu, saya ingin sampaikan, saya katakan 98 persen itu tidak akan terjadi," tegas sumardi, senin, 10 november 2025.
ia menjelaskan, meskipun ada surat rekomendasi dari ketua umum partai golkar, surat tersebut tidak bisa serta-merta dieksekusi. 
ia mengibaratkan, surat rekomendasi tersebut seperti promo diskon yang tetap memiliki syarat dan ketentuan berlaku. 
baca juga:polresta siagakan personel di spbu, antisipasi kemecetan lalu lintas akibat panjangnya antrean
baca juga:jembatan kebun tebeng di kota bengkulu tuntas 75 persen, ditarget tuntas dalam waktu dekat
"di dalam surat itu, poin pertama menyebutkan paw unsur pimpinan. tapi poin ketiga dan keempat menyatakan rekomendasi ini harus berdasarkan peraturan dan tata tertib dprd," jelasnya.
menurut sumardi, syarat dan ketentuan yang berlaku adalah peraturan perundangan yang menjadi dasar paw pimpinan dprd, yaitu pp nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib dprd nomor 33 tahun 2025.
namun, beberapa syarat mutlak harus dipenuhi untuk melakukan paw unsur pimpinan dari partai golkar. sementara dari surat yang diberikan, tidak ada satupun yang terpenuhi dalam rencana paw. 
"apa syarat-syarat untuk paw itu? satu, meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian. yang kedua, surat pernyataan pengunduran diri dari yang akan diganti," beber sumardi. 
syarat lainnya, lanjut sumardi, adalah tersandung kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. kemudian pindah partai, atau keanggotaannya dicabut. 
lalu harus dibuktikan dengan putusan dari mahkamah partai atau surat keterangan dari pengadilan tata usaha negara (ptun) yang menyatakan tidak ada sengketa. 
"ini saya bicarakan karena sudah terlalu banyak informasi simpang siur," tambahnya.
 
cacat prosedural surat usulan paw
di sisi lain, sumardi mengungkapkan adanya cacat prosedural fatal dalam surat usulan yang masuk. surat usulan paw tersebut masuk pada 13 oktober 2025yang ditandatangani oleh pengurus dpd golkar yang lama. padahal, musyawarah daerah (musda) golkar telah dilaksanakan pada 5 oktober 2025.
"musda setelah selesai. pengurus dpd golkar provinsi bengkulu dinyatakan demisioner. artinya, secara de facto, pengurus itu sudah tidak ada lagi," tegas sumardi. 
untuk itu, sumardi selaku ketua dprd telah mengembalikan surat tersebut kepada ketua dpd partai golkar untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
tidak hanya itu, sumardi juga membantah kritik yang menyebut dirinya sengaja tidak membacakan surat masuk tersebut dalam rapat paripurna.
sebab, surat masuk hanya bisa dibacakan jika sudah diagendakan melalui badan musyawarah (bamus).
"surat masuk dalam paripurna itu kalau sudah agenda bamus. kalau tidak ada konteks itu, maka tidak akan dibacakan," terang sumardi. 
sumardi juga mencontohkan, mustahil  membacakan surat perda bantuan hukum saat paripurna hut provinsi 18 november. artinya surat paw itu juga tidak sinkron dengan agenda paripurna hut provinsi bengkulu. 
sebab, bamus hanya akan mengagendakan surat yang telah memenuhi syarat. 
"kalau tidak memenuhi syarat tapi dibacakan, berarti pembohongan publik," tandas sumardi. (151)