Pemkab Bengkulu Utara Kebut Pertek BPN untuk Percepatan Pembangunan Ini

Reporter: afrizal |

Editor: novri |

Rabu , 03 Dec 2025 - 21:10

Kadinsos Bengkulu Utara, Agus Sudrajat--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) terus mempercepat pemenuhan seluruh dokumen administratif sebagai syarat pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026. Setelah sebelumnya merampungkan sejumlah dokumen dasar seperti sertifikat lahan, layout pembangunan serta Surat Keputusan (SK) penetapan jalan, kini Pemkab masuk pada tahapan penyusunan dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dokumen Pertek BPN ini merupakan salah satu syarat mutlak yang diminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya Pertek menjadi dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh Dinas PUPR daerah sebelum pembangunan fisik dapat dimulai. Pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Transmigrasi Lagita Kecamatan Ketahun. Untuk mendukung rencana tersebut, lahan seluas 10 hektare telah disiapkan dan dialokasikan anggaran melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk pematangan lahan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Utara, Agus Sudrajat menjelaskan, bahwa proses pengusulan kini berfokus penuh pada penyelesaian Pertek BPN. Menurutnya, dokumen ini menjadi penentu kelayakan pemanfaatan lahan sehingga wajib diselesaikan sebelum pemerintah pusat dapat menerbitkan PKKPR.

“Saat ini seluruh tim sedang menuntaskan penyusunan dokumen Pertek BPN. Ini menjadi syarat utama agar PKKPR bisa diterbitkan dan usulan pembangunan Sekolah Rakyat bisa naik ke tahap berikutnya,” jelas Agus, Rabu 3 Desember 2025.

Ia menambahkan, kementerian terkait juga telah menyusun estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang rencananya mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Total kebutuhan anggaran diperkirakan berada dalam rentang Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar. Namun angka tersebut masih berupa estimasi awal dan menunggu penetapan final dari pemerintah pusat.

"Estimasi awal dari kementerian berada di angka Rp 200 sampai Rp 250 miliar untuk pembangunan tiga jenjang pendidikan. Angka tersebut pastinya masih menunggu finalisasi dari pusat,” tambah Agus.

Apabila seluruh syarat administratif dapat dipenuhi tepat waktu, lanjut Agus, pembangunan fisik Sekolah Rakyat ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2026. Pemkab Bengkulu Utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap dokumen yang menjadi persyaratan pemerintah pusat agar usulan ini masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

"Kita optimistis bahwa hadirnya Sekolah Rakyat akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi kawasan transmigrasi dan wilayah terpencil di Bengkulu Utara. Dengan kesiapan lahan, dukungan anggaran, serta percepatan dokumen teknis, daerah berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan demi pemerataan pendidikan di wilayah tersebut," tandasnya.(afrizal)

pemkab bengkulu utara kebut pertek bpn untuk percepatan pembangunan ini                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara (bu) terus mempercepat pemenuhan seluruh dokumen administratif sebagai syarat pengusulan pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026. setelah sebelumnya merampungkan sejumlah dokumen dasar seperti sertifikat lahan, layout pembangunan serta surat keputusan (sk) penetapan jalan, kini pemkab masuk pada tahapan penyusunan dokumen pertimbangan teknis (pertek) dari badan pertanahan nasional (bpn). dokumen pertek bpn ini merupakan salah satu syarat mutlak yang diminta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). nantinya  pertek menjadi dasar penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr) oleh dinas pupr daerah sebelum pembangunan fisik dapat dimulai. pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat di kawasan transmigrasi lagita kecamatan ketahun. untuk mendukung rencana tersebut, lahan seluas 10 hektare telah disiapkan dan dialokasikan anggaran melalui dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk pematangan lahan.
kepala dinas sosial (dinsos) bengkulu utara, agus sudrajat menjelaskan, bahwa proses pengusulan kini berfokus penuh pada penyelesaian pertek bpn. menurutnya, dokumen ini menjadi penentu kelayakan pemanfaatan lahan sehingga wajib diselesaikan sebelum pemerintah pusat dapat menerbitkan pkkpr.
“saat ini seluruh tim sedang menuntaskan penyusunan dokumen pertek bpn. ini menjadi syarat utama agar pkkpr bisa diterbitkan dan usulan pembangunan sekolah rakyat bisa naik ke tahap berikutnya,” jelas agus, rabu 3 desember 2025.
baca juga: korupsi bawaslu benteng segera disidang, kn capai segini
baca juga:pemdes talang sebaris sediakan lahan kmp 
ia menambahkan, kementerian terkait juga telah menyusun estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat yang rencananya mencakup jenjang sd, smp, hingga sma. total kebutuhan anggaran diperkirakan berada dalam rentang rp 200 miliar hingga rp 250 miliar. namun angka tersebut masih berupa estimasi awal dan menunggu penetapan final dari pemerintah pusat.
"estimasi awal dari kementerian berada di angka rp 200 sampai rp 250 miliar untuk pembangunan tiga jenjang pendidikan. angka tersebut pastinya masih menunggu finalisasi dari pusat,” tambah agus.
apabila seluruh syarat administratif dapat dipenuhi tepat waktu, lanjut agus, pembangunan fisik sekolah rakyat ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2026. pemkab bengkulu utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap dokumen yang menjadi persyaratan pemerintah pusat agar usulan ini masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
"kita optimistis bahwa hadirnya sekolah rakyat akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi kawasan transmigrasi dan wilayah terpencil di bengkulu utara. dengan kesiapan lahan, dukungan anggaran, serta percepatan dokumen teknis, daerah berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan demi pemerataan pendidikan di wilayah tersebut," tandasnya.(afrizal)

Tag

Share