Realisasi Insentif Fiskal Diduga Fiktif dan Tak Tepat Sasaran

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Kamis , 11 Jan 2024 - 21:51

DOK/BE Daftar realisasi insentif fiskal yang diduga fiktif.--

realisasi insentif fiskal diduga   fiktif dan tak tepat sasaran                            tais, be - dana insentif fiskal untuk penanganan stunting telah diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.  besarannya fantastis yakni sebesar rp 5,7 miliar yang diberikan atas prestasi tim percepatan penurunan stunting (tpps) oleh menteri keuangan ri.  hanya saja, beberapa opd yang menerima tidak sesuai peruntukannya dan diduga fiktif. (lihat tabel realisasi)
"pengalokasiannya pun tidak melalui rapat.  tahu-tahunya kami dapat dan besarannya tidak seberapa," ucap kepala opd penerima dana fiskal stunting ini yang minta namanya tak usah disebut.
narasumber ini menerangkan, tidak pernah sekali pun dirinya diajak rapat untuk membahas alokasi dan realisasi dana fiskal stunting ini. namun karena dana ini untuk penanganan stunting, maka digunakan untuk sosialisasi stunting ke desa.
"sudah kami realisasikan untuk sosialisasi stunting ke desa, walau banyak nombok," keluhnya.
dana fiskal stunting ini dialokasikan ke opd penerima pada bulan desember 2023 lalu.  dalam waktu satu bulan, dana ini semua sudah direalisasikan oleh opd penerima.  namun sayangnya, walau menteri keuangan ri sri mulyani menekankan bahwa anggaran dana fiskal ini hanya untuk penanganan stunting, kenyataannya di kabupaten seluma, anggaran tersebut banyak dialihkan.
sementara itu, salah satu opd teknis yang bersentuhan langsung dengan penangan stunting ini justru tidak sama sekali dialokasikan anggaran. padahal jelas dinas yang di pimpinnya bersentuhan langsung dengan penanganan stunting ini.
“walau kami opd teknis saat ini, kami tidak ada dialokasikan anggaran stunting tersebut,” ujarnya. (333)
 
realisasi dana fiskal
berikut realisasi dana fiskal stunting rp 5,7 miliar dari menteri keuangan tahun 2023:
 
rsud tais:
- pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar
- pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta
 
disperkimhub:
- perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta
 
dinas pmd
- fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta.
 
dinas kesehatan
- pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jemkesmas) rp 2,027 miliar
- pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta
 
dinas lingkungan hidup
- penanganan sampah rp 91 juta
 
dp3ap2kb
- promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta