“Rebutan” Sidik Anggaran Fiskal, Kepala OPD Akui Ini

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Rabu , 17 Jan 2024 - 21:39

JEFRYY/BE Kejari Seluma diam-diam ternyata memeriksa Kepala OPD.--

Disperkimhub

- Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

Dinas PMD

- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

Dinas Kesehatan

- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp 2,027 miliar.

- Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta

Dinas Lingkungan Hidup

- Penanganan sampah Rp 91 juta

DP3AP2KB

“rebutan” sidik   anggaran fiskal, kepala opd akui ini                            tais, be - ternyata diam-diam dua aparat penegak hukum (aph) kabupaten seluma, mulai melakukan penyelidikan akan realisasi anggaran fiskal stunting rp 5,7 miliar dari kementerian keuangan.  mulai dari polres seluma maupun dari kejaksaan negeri (kejari) seluma.
sementara itu, kapolres seluma akbp arief eko prasetyo melalui kasatreskrim akp dwi wardoyo sh mh membenarkan telah melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap dinas-dinas penerima dana fiskal stunting ini. 
"iya, awalnya kita telah melakukan pulbaket dengan memanggil dinas terkait untuk konfirmasi. namun pihak kejari menelpon, karena pihak kejari juga melakukan pulbaket. jadi kami polres seluma menunda pulbaket ini," sampai kasatreskrim. 
sementara itu, kajari seluma wuriadi paramitha sh mh melalui kasi intel andi setiawan sh mh membantah dirinya melakukan pemanggilan dan penyelidikan, melainkan baru pulbaket saja.
"kita belum ada melakukan klarifikasi terhadap opd penerima kemungkinan itu polres seluma,” kilah kasi intel.
data berhasil dihimpun bahwasanya, aph dari polres seluma dan kejari seluma tengah melakukan pemanggilan untuk memberikan klarifikasi seperti kepala dp3ap2kb, kabid anggaran bkd dan juga kepala dinas perkimhub.
seperti salah seorang kepala opd, suwardi selaku kadis dp3ap2kb membenarkan jika telah di mintai keterangan dan klarifikasi di kejari seluma untuk memberikan klarifikasi.
"iya saya sudah dipanggil oleh kejari seluma. pihak kejari menanyakan soal realisasi dana fiskal stunting yang kami terima sebesar rp 70 juta," jelasnya.
ketika ditanya soal pembagian besaran dana fiskal yang diterima opd terkait penanganan stunting. kadis dp3ap2kb mengatakan tidak memahami. dirinya mengetahui menerima dana fiskal stunting ini setelah melihat dpa. 
"tidak pernah kami diajak rapat, terkait alokasi dana fiskal ini. tahunya kami menerima rp 70 juta dan sudah kami realisasikan untuk kegiatan sosialisasi," ungkapnya. (333)
berikut realisasi dana fiskal stunting rp 5,7 miliar dari menteri keuangan tahun 2023
rsud tais:
- pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar
- pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta
 
disperkimhub
- perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta
 
dinas pmd
- fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta
 
dinas kesehatan
- pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) rp 2,027 miliar.
- pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta
 
dinas lingkungan hidup
- penanganan sampah rp 91 juta
 
dp3ap2kb
- promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta.