Belanja Pegawai Tinggi, Pemprov Bengkulu Tetap Usulkan Penerimaan CASN

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 23 Jan 2024 - 21:45

Komisi IV DPRD Provinsi kembali menggelar hearing membahas usulan pengangkatan PTT menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa 23 Januari 2024-RIO/BE -

"Yang penting, kita usulkan dulu. Nanti kita tunggu berapa yang disetujui oleh KemenPAN-RB," ujar Gunawan.

Untuk kuota jumlah dan formasi CASN yang akan diusulkan, menurut Gunawan, saat ini masih dibahas. Tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Baik dari sisi analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Jadi, kita koordinasikan dulu ke KemenPAN-RB, agar bisa diakomodir. Seperti kualifikasi pendidikan lulusan SD, jenis jabatan apa yang bisa disesuaikan. Ini yang sedang kita proses," ungkapnya.

Di sisi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, dalam usulan formasi CASN nanti, gubernur harus menyertakan struktur APBD Provinsi Bengkulu kepada pemerintah pusat. Agar, pemerintah pusat tidak hanya memberikan formasi tanpa dibarengi anggaran untuk gaji pegawai baru yang diterima.

"Jangan sampai seperti tahun 2024. Penerimaan CASN pada tahun 2023 sebanyak 748 orang. Namun pemerintah pusat hanya memberikan anggaran Rp 21 miliar, sementara kebutuhaan gaji pegawai Rp 46 miliar. Artinya kekurangan Rp 25 miliar. Kekurangan itu tentu menyedot dana pegawai kita lagi," ujar Edwar.

Jika formasi tidak disertai anggaran dari pemerintah pusat, maka menurut Edwar, belanja pegawai Pemprov Bengkulu akan terus membengkak.

Apalagi posisi saat ini sudah diangkat 42 persen, untuk belanja pegawai.

"Jangan mengusulkan tidak dengan anggarannya. Kita dukung upaya itu agar teman-teman honorer bisa terakomodir," tandasnya. (eko)

belanja pegawai tinggi, pemprov bengkulu tetap usulkan penerimaan casn                            harianbengkuluekspress.bacakoran. co - desakan mengusulkan formasi calon aparatur sipil negara (casn) terus mengalir. 
ribuan honorer di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menggantungkan harapannya menjadi asn.
baik sebagai pegawai negeri sipil (pns) maupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
apalagi berdasarkan revisi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), yang ditandatangani oleh presiden joko widodo pada 31 oktober 2023, akhir tahun 2024 ini dilakukan penghapusan tenaga honorer. 
baca juga:oknum guru agama akui 'sentuh' 8 siswi, terancam 20 tahun penjara 
baca juga:cjh di benteng jalani pemeriksaan kesehatan ini
artinya, pada tahun 2025 mendatang, tenaga honorer sudah tidak ada lagi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
berdasarkan data tenaga honorer pemprov bengkulu yang terdaftar di sistem badan kepegawaian negara (bkn), ada sekitar 4.700 orang. 
honorer itu, ada yang menjadi tenaga pendidik, staf, teknis, kesehatan dan lainnya.
desakan honorer menjadi asn itu membuat takut pemprov bengkulu. sebab, berdasarkan undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah alias uu hkpd itu, disebutkan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. 
sementara alokasi belanja pegawai di lingkungan pemprov bengkulu, saat ini masih berada di angka 42 persen.
asisten i setdaprov bengkulu, drs khairil anwar msi mengatakan, pemprov saat ini masih terus mengkaji terkait penerimaan casn. 
baca juga:kontraktor asal jakarta diduga terlibat, terdakwa asrama haji beberkan fakta baru di persidangan
baca juga:cjh di benteng jalani pemeriksaan kesehatan ini
tentunya mempertimbangkan belanja pegawai, yang melebihi anjuran pemerintah pusat.
"kita harus perhatian belanja pegawai di pemprov," terang khairil usai menggelar rapat bersama dengan komisi iv di ruang komisi gedung dprd provinsi bengkulu, selasa, 23 januari 2024.
dijelaskannya, tugas pemprov dalam penerimaan casn baru itu, hanya sebatas mengusulkan saja. tentu, formasi dan kuota yang disetujui menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"kalau gubernur ada kewenangan, insya allah masalah ini sudah kita tuntaskan," bebernya.
khairil menegaskan, pemprov saat ini telah berusaha memberikan kepastian agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi asn. 
tentunya dengan mendata tenaga honorer pemprov untuk masuk dalam sistem bkn. tidak hanya soal status, jaminan gaji kepada tenaga honorer juga diberikan.
"soal kapan diangkat menjadi asn, tentu itu berproses," tambah khairil.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos map menjelaskan, saat ini pemprov memang mendapatkan peringatan dari kementerian keuangan (kemenkeu) atas tingginya belanja pegawai. 
dari maksimum 30 persen, posisi saat ini telah diangkat 42 persen belanja pegawai. namun, dari sisi lain, pemprov juga masih kekurangan pegawai.
"satu sisi kita diultimatum karena lewat batas belanja pegawai. satu sisi lagi, kita butuh pegawai," ungkap gunawan.
gunawan menjelaskan, jumlah asn pemprov sendiri mencapai 10.300 orang. 
jumlah tersebut pemprov bengkulu masih kekurangan asn sampai 12 ribu orang. walaupun tahun 2021 sampai 2023 sudah ada penerimaan pns dan pppk.
"kita akan coba imbangi dengan keuangan daerah," tuturnya.
atas kegamangan itu, gunawan menegaskan, pihaknya tetap akan mengusulkan kuota kebutuhan asn pada tahun ini. baik pppk maupun cpns. 
sebab, nanti usulkan itu juga akan diputuskan oleh pemerintah pusat.
"yang penting, kita usulkan dulu. nanti kita tunggu berapa yang disetujui oleh kemenpan-rb," ujar gunawan.
untuk kuota jumlah dan formasi casn yang akan diusulkan, menurut gunawan, saat ini masih dibahas. tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan. baik dari sisi analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk).
"jadi, kita koordinasikan dulu ke kemenpan-rb, agar bisa diakomodir. seperti kualifikasi pendidikan lulusan sd, jenis jabatan apa yang bisa disesuaikan. ini yang sedang kita proses," ungkapnya.
di sisi, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi mengatakan, dalam usulan formasi casn nanti, gubernur harus menyertakan struktur apbd provinsi bengkulu kepada pemerintah pusat. agar, pemerintah pusat tidak hanya memberikan formasi tanpa dibarengi anggaran untuk gaji pegawai baru yang diterima.
"jangan sampai seperti tahun 2024. penerimaan casn pada tahun 2023 sebanyak 748 orang. namun pemerintah pusat hanya memberikan anggaran rp 21 miliar, sementara kebutuhaan gaji pegawai rp 46 miliar. artinya kekurangan rp 25 miliar. kekurangan itu tentu menyedot dana pegawai kita lagi," ujar edwar.
jika formasi tidak disertai anggaran dari pemerintah pusat, maka menurut edwar, belanja pegawai pemprov bengkulu akan terus membengkak.
apalagi posisi saat ini sudah diangkat 42 persen, untuk belanja pegawai.
"jangan mengusulkan tidak dengan anggarannya. kita dukung upaya itu agar teman-teman honorer bisa terakomodir," tandasnya. (eko)