Pemprov Bengkulu Usulkan Formasi Calon ASN Lulusan SD, Begini Penjelasan BKD

Reporter: Budhi S |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 04 Feb 2024 - 21:32

Kepala BKD Provinsi Gunawan Suryadi menjelaskan usulan CASN 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Di samping juga mempertimbangkan struktur APBD Provinsi tahun 2024, yang masih berada di atas 30 persen," terangnya.

Ia menerangkan, untuk usulan tahun 2024 ini harus disesuaikan dengan estimasi jumlah pegawai pensiun hingga tahun 2024.

"Selain itu, belanja pegawai kita lebih dari 40 persen sementara batas regulasi tidak boleh lebih dari 30 persen. Hal itu menjadi pertimbangan. Ke depan proses pengusulan CASN akan kembali diajukan secara bertahap. Karena berbeda dari tahun 2023, kemungkinan untuk tahun 2024 ini pengadaan CASN tak hanya sekali diadakan yang juga menjadi peluang untuk pengusulan kembali CASN dari pegawai non ASN di lingkung Pemprov Bengkulu," pungkasnya.

pemprov bengkulu usulkan formasi calon asn lulusan sd, begini penjelasan bkd                              harianbengkuluekspress.bacakoran.co - pengusulan calon aparatur sipil negara (casn) di lingkup provinsi bengkulu tahun 2024 ini lebih rendah dari pengusulan pada tahun 2023 lalu. 
hal ini disesuaikan dengan estimasi jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2024 ini.
di samping itu, juga mengakomodir asn berlatar belakang pendidikan sekolah dasar (sd).
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi mengatakan untuk usulan tersebut sudah disampaikan secara global ke pihak kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb), sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan pihak kementerian.
baca juga:lebong tandai masih terisolir, berharap pemerintah lakukan ini
baca juga:dorong remaja putri waspada ksbe, ini kata direktur pupa bengkulu
"jumlah usulan kisaran 500-an, baik untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) maupun pns. sementara itu untuk jenis jabatannya sekarang ini masih dalam pemetaan. jadi belum bisa merinci berapa jumlah pppk dan pns," jelasnya, minggu, 4 februari 2024.
gunawan menyebutkan, untuk kebutuhan formasi yang diusulkan pada periode ini permasing-masing jabatan disesuaikan dengan kebutuhan, hasil dari analisis beban kerja (abk) dan analisis jabatan (anjab), juga sesuai arahan kemenpan rb yang di dalamnya meminta agar pemerintah daerah mengatur formasi bagi jabatan dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar (sd).
"usulan kita menuruti formasi berdasarkan abk dan anjab, makanya saat ini sedang kita proses untuk masing-masing jenis jabatannya dan juga formasi apa. sebab, berdasarkan dari surat edaran ada berlatar belakang sd, sehingga kita harus melihat jenis jabatan apa yang masuk kualifikasi ini untuk bisa memberikan peluang bagi teman-teman sd," katanya.
ia juga mengatakan, menjawab jumlah usulan global yang ternyata lebih sedikit dibandingkan usulan tahun 2023 lalu yang mencapai 748 orang yang terdiri atas 631 tenaga pendidik, 109 tenaga kesehatan dan delapan tenaga teknis atau penyuluh.
sementara itu, jumlah legawai non asn di lingkup provinsi bengkulu yang masih berjumlah 4.041 orang setelah dilakukan pengurangan 678 jumlah pppk yang telah dinyatakan lulus tahun 2023.
"data ini sesuai dri hasil pemaparan ketika hearing dengan komisi iv dprd provinsi bengkulu," paparnya.
gunawan suryadi mengatakan, jumlah itu disesuaikan dengan jumlah dari pegawai pensiun tahun 2023 dan 2024.
"karena dari hasil pemetaan pegawai yang dilakukan, untuk tahun 2023 lalu terdapat 200-an pns pensiun, sementara di tahun 2024 ini terdapat 300-an orang pns yang memasuki masa purna bhakti. 
di samping juga mempertimbangkan struktur apbd provinsi tahun 2024, yang masih berada di atas 30 persen," terangnya.
ia menerangkan, untuk usulan tahun 2024 ini harus disesuaikan dengan estimasi jumlah pegawai pensiun hingga tahun 2024.
"selain itu, belanja pegawai kita lebih dari 40 persen sementara batas regulasi tidak boleh lebih dari 30 persen. hal itu menjadi pertimbangan. ke depan proses pengusulan casn akan kembali diajukan secara bertahap. karena berbeda dari tahun 2023, kemungkinan untuk tahun 2024 ini pengadaan casn tak hanya sekali diadakan yang juga menjadi peluang untuk pengusulan kembali casn dari pegawai non asn di lingkung pemprov bengkulu," pungkasnya.