Untuk Pelaksanaan Haji 2024, Pemprov Bengkulu Siapkan Rp 20 Miliar

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 15 Feb 2024 - 22:00

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan Rp 20 miliar untuk pelaksanaan haji 2024 ini. -Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar untuk pelayanan haji tahun 2024.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Provinsi Bengkulu, Dr H Syarifuddin MSi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti pengadaan bus untuk mengantarkan jamaah haji, pelatihan haji, dan lain sebagainya.

"Pengadaan bus menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Mengingat kendaraan yang masuk bandara harus telah disterilisasi, uji emisi, dan memenuhi syarat-syarat lainnya," terang Syarif, Kamis 15 Februari 2024.

Selain itu, lanjut Syarif, anggaran haji juga digunakan untuk biaya pas bandara. Kemudian, barang-barang angkutan, x-ray, dan pelatihan haji.

"Itu juga masuk prioritas," tambahnya.

Selain alokasi anggaran dari Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk menyiapkan anggaran darurat sebagai antisipasi jika terdapat kuota tambahan yang perlu diakomodir.

"Hal ini sudah dibahas dalam rapat dengan para ketua Tim Anggaran dan Pendapatan daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota. Kami meminta mereka bersiap diri kalau seandainya ada kuota tambahan yang ternyata tidak bisa diakomodir oleh APBD provinsi," ungkap Syarif.

Jika terjadi kuota tambahan, penambahan pesawat Embarkasi Antara akan menjadi solusi. Namun, hal ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota jika tidak dapat diakomodir oleh provinsi.

"Kita berharap tidak terjadi seperti tahun lalu. Saat itu, para jamaah harus membayar Rp 6 juta sampai dengan Rp 7 juta, tergantung kondisi pesawat. Saat ini, alhamdulillah semuanya sudah diakomodir dalam APBD kabupaten/kota, dan ini digunakan setelah ada kepastian penambahan kuota," tandasnya. (151)

untuk pelaksanaan haji 2024, pemprov bengkulu siapkan rp 20 miliar                            harianbengkuluekspress.id -  pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menyiapkan anggaran kurang lebih rp 20 miliar untuk pelayanan haji tahun 2024. 
kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pamkesra) provinsi bengkulu, dr h syarifuddin msi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. seperti pengadaan bus untuk mengantarkan jamaah haji, pelatihan haji, dan lain sebagainya.
"pengadaan bus menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. mengingat kendaraan yang masuk bandara harus telah disterilisasi, uji emisi, dan memenuhi syarat-syarat lainnya," terang syarif, kamis 15 februari 2024.
selain itu, lanjut syarif, anggaran haji juga digunakan untuk biaya pas bandara. kemudian, barang-barang angkutan, x-ray, dan pelatihan haji.
baca juga:kepala madrasah berprestasi dan kua teladan di janjikan jadi petugas haji, dirjen phu ungkap begini
baca juga:pelunasan biaya haji tahap i diperpanjang, masih ada 13 ribu jemaah belum lunasi bipih
"itu juga masuk prioritas," tambahnya.
selain alokasi anggaran dari pemprov bengkulu, pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk menyiapkan anggaran darurat sebagai antisipasi jika terdapat kuota tambahan yang perlu diakomodir.
"hal ini sudah dibahas dalam rapat dengan para ketua tim anggaran dan pendapatan daerah (tapd) dan sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota. kami meminta mereka bersiap diri kalau seandainya ada kuota tambahan yang ternyata tidak bisa diakomodir oleh apbd provinsi," ungkap syarif.
jika terjadi kuota tambahan, penambahan pesawat embarkasi antara akan menjadi solusi. namun, hal ini akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten/kota jika tidak dapat diakomodir oleh provinsi.
"kita berharap tidak terjadi seperti tahun lalu. saat itu, para jamaah harus membayar rp 6 juta sampai dengan rp 7 juta, tergantung kondisi pesawat. saat ini, alhamdulillah semuanya sudah diakomodir dalam apbd kabupaten/kota, dan ini digunakan setelah ada kepastian penambahan kuota," tandasnya. (151)

Tag

Share