Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, KPPN BS Kumpulkan Ini

Reporter: renald |

Editor: Novriyanto |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:36

Kepala KPPN Manna Joko Prayitno memberikan arahan dalam sosialisasi laporan keuangan, CMS dan kewajiban pajak. Tampak para peserta dari seluruh satker di wilayah BS, Kaur dan Seluma antusias mengikuti, Rabu 28 Februari 2024.-RENALD/BE -

harianbengkuluekspress.id – KPPN Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) mengumpulkan seluruh satuan kerja (Satker) yang dinaungi. Yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Semaku) selama tiga hari, yaitu dari tanggal 27 hingga 28 Februari 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya optimalisasi penggunaan anggaran setiap satker yang poin utama yang dikuatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Adapun tujuannya untuk mendorong realisasi APBN yang tepat sasaran dan bisa mendukung upaya Zona Integritas (ZI) secara masif dan optimal. Sementara itu, Satker yang hadir pada acara tersebut terdiri dari instansi vertikal. Yakni Kejaksaan, Polri, KP2KP, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri (PN) hingga Perbankan dan satker lainnya diberikan arahan dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan hingga cash management system (CMS). Sehingga KPPN Manna menggelar Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan, CMS dan kewajiban perpajakan di Aula KPPN, Rabu 28 Februari 2024 siang.

“Ada tiga tujuan dari kegiatan ini, yaitu pertama mengenai penguatan laporan keuangan yang detail dan benar, lalu peningkatan CMS dan yang terakhir kewajiban perpajakan bagi seluruh bendahara satker,” ujar Kepala KPPN Manna, Joko Prayitno usai membuka acara sosialisasi penyusunan laporan keuangan.

Meskipun begitu, Joko menilai untuk Semaku peningkatan kualitas laporan keuangan Satkernya sudah membaik. Sebab masing-masing satker sudah menunjukkan perubahan dan bisa beradaptasi dengan sistem terbarukan yang diarahkan pemerintah, khususnya Kemenkeu RI. Namun untuk pola Cashless Payment di setiap satker dinilai masih minim dan butuh adanya peningkatan.

“Optimalisasi belanja menggunakan QRIS ataupun sistem pembayaran non tunai lainnya bisa menjadi pilihan yang baik untuk ditingkatkan. Sebab sistem Cashless Payment dapat mampu menekan kebocoran anggaran dan menghindari dari adanya dana fiktif,” terangnya.

Joko juga akan memastikan, di setiap OPD sistem Cashless Payment baik di kabupaten dan provinsi dapat berjalan dengan sepenuhnya. Hal tersebut menjadi satu langkah agar OPD dapat terhindar dari potensi gratifikasi ataupun fee pembelian barang atau jasa tertentu pada kegiatan yang ada.

“Harapan kami, profesionalisme pemanfaatan anggaran dapat baik, karena pusat tidak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran setiap tahunnya. Baik itu langsung ke desa, daerah ataupun satker harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” harapnya.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa sosialisasi memang sangat penting dilakukan. Sebab, setiap tahun berjalannya kegiatan yang ada, masih saja ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan di satker khususnya wilayah Semaku. Sehingga sudah sepatutnya setiap Kepala Sub Seksi (Kasubsi) keuangan satker maupun bendahara yang bertugas untuk mengikuti prosedur dan item khusus dalam melaporkan keuangan di akhir tahun berjalan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang benar.

“Harus diketahui vitalitas penggunaan anggaran ada di laporan keuangan. Mulai dari SPJ yang harus jelas dan tepat guna, kemudian nilai anggaran yang harus sesuai dengan item yang dilaksanakan. Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan transparansi pemanfaatan anggaran negara serta pemeriksaan dari BPK,” pungkasnya. (renald)

optimalisasi pelaksanaan anggaran,  kppn bs kumpulkan ini                            harianbengkuluekspress.id – kppn manna kabupaten bengkulu selatan (bs) mengumpulkan seluruh satuan kerja (satker) yang dinaungi. yaitu kabupaten seluma dan kabupaten kaur (semaku) selama tiga hari, yaitu  dari tanggal 27 hingga 28 februari 2024. hal tersebut dilakukan sebagai upaya optimalisasi penggunaan anggaran setiap satker yang  poin utama yang dikuatkan kementerian keuangan (kemenkeu) ri.  adapun tujuannya untuk mendorong realisasi apbn yang tepat sasaran dan bisa mendukung upaya zona integritas (zi) secara masif dan optimal. sementara itu, satker yang hadir pada acara tersebut terdiri dari instansi vertikal. yakni kejaksaan, polri, kp2kp, pengadilan agama, pengadilan negeri (pn) hingga perbankan dan satker lainnya diberikan arahan dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan hingga cash management system (cms). sehingga kppn manna menggelar sosialisasi penyusunan laporan keuangan, cms dan kewajiban perpajakan di aula kppn, rabu 28 februari 2024  siang.
“ada tiga tujuan dari kegiatan ini, yaitu pertama mengenai penguatan laporan keuangan yang detail dan benar, lalu peningkatan cms dan yang terakhir kewajiban perpajakan bagi seluruh bendahara satker,” ujar kepala kppn manna, joko prayitno usai membuka acara sosialisasi penyusunan laporan keuangan.
meskipun begitu, joko menilai untuk semaku peningkatan kualitas laporan keuangan satkernya sudah membaik. sebab masing-masing satker sudah menunjukkan perubahan dan bisa beradaptasi dengan sistem terbarukan yang diarahkan pemerintah, khususnya kemenkeu ri. namun  untuk pola cashless  payment di setiap satker dinilai masih minim  dan butuh adanya peningkatan. 
“optimalisasi belanja menggunakan qris ataupun sistem pembayaran non tunai lainnya bisa menjadi pilihan yang baik untuk ditingkatkan. sebab sistem cashless  payment dapat mampu menekan kebocoran anggaran dan menghindari dari adanya dana fiktif,” terangnya.
baca juga:final, ini wakil kepahiang di dprd provinsi bengkulu
baca juga:program light up the dream pln kepahiang; nyalakan cahaya kebahagiaan warga kurang mampu
joko juga akan memastikan, di setiap opd sistem cashless payment baik di kabupaten dan provinsi dapat berjalan dengan sepenuhnya. hal tersebut menjadi satu langkah agar opd dapat terhindar dari potensi gratifikasi ataupun fee pembelian barang atau jasa tertentu pada kegiatan yang ada.
 “harapan kami, profesionalisme pemanfaatan anggaran dapat baik, karena pusat tidak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran setiap tahunnya. baik itu langsung ke desa, daerah ataupun satker harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” harapnya.  
lebih lanjut, joko menjelaskan bahwa sosialisasi memang sangat penting dilakukan. sebab, setiap tahun berjalannya kegiatan yang ada, masih saja ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan di satker khususnya wilayah semaku. sehingga sudah sepatutnya setiap kepala sub seksi (kasubsi) keuangan satker maupun bendahara yang bertugas untuk mengikuti prosedur dan item khusus dalam melaporkan keuangan di akhir tahun berjalan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang benar.
“harus diketahui vitalitas penggunaan anggaran ada di laporan keuangan. mulai dari spj yang harus jelas dan tepat guna, kemudian nilai anggaran yang harus sesuai dengan item yang dilaksanakan. sebab, hal ini berkaitan langsung dengan transparansi pemanfaatan anggaran negara serta pemeriksaan dari bpk,” pungkasnya. (renald)

Tag

Share